Breaking News

Rendahnya Partisipasi Pilkada Kota Padang 2024: Tanda Bahaya untuk Demokrasi Lokal?

KPU Kota Padang menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kota di Hotel Truntum pada 5-6 Desember 2024.


D'On, Padang –
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang 2024 mencatatkan salah satu catatan kelam dalam sejarah demokrasi kota ini. Dengan partisipasi hanya 49,1 persen, angka ini menjadi alarm keras bagi pelaksanaan demokrasi lokal, terutama jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) sebelumnya yang sukses mencatatkan tingkat partisipasi hingga 76 persen. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Dorri Putra, tak bisa menyembunyikan rasa keprihatinannya terhadap situasi ini.

Berbicara kepada media usai Rapat Pleno Terbuka di Hotel Truntum, Jumat (6/12/2024), Dorri menegaskan bahwa rendahnya tingkat partisipasi ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan mendasar yang membutuhkan evaluasi menyeluruh. "Penurunan partisipasi pemilih ini akan kami kaji lebih dalam. Kami akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU RI untuk mencari solusi konkret yang bisa diterapkan pada pemilu mendatang," ujarnya.

Angka yang Mengkhawatirkan

Dalam rekapitulasi resmi yang tercantum dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi (KABKO-KWK), Kota Padang memiliki total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 665.126 orang. Namun, hanya 325.037 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, ditambah 946 pemilih pindahan dan 649 pemilih tambahan. Dengan total pengguna hak pilih mencapai 326.632 orang, lebih dari setengah DPT memilih untuk tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Padang, namun juga mencerminkan tren serupa di sejumlah daerah lain di Indonesia. Namun, perbedaan yang mencolok antara tingkat partisipasi Pilkada dan Pileg atau Pilpres sebelumnya menjadi perhatian serius.

Anggaran Besar, Hasil Minim

KPU Kota Padang sejatinya telah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk mendorong partisipasi pemilih. Dari total anggaran Rp46 miliar yang disiapkan untuk Pilkada, Rp10 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk sosialisasi. Kegiatan ini meliputi kampanye kesadaran pemilih di berbagai media, penyuluhan langsung ke masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi digital. Namun, meski dengan upaya maksimal, angka partisipasi masih jauh dari harapan.

"Kami sudah melakukan sosialisasi secara maksimal, namun pada akhirnya, keputusan untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih tetap bergantung pada masyarakat itu sendiri," kata Dorri dengan nada kecewa.

Mencari Akar Masalah

Dorri mengakui bahwa hingga saat ini, belum ada analisis yang mendalam mengenai penyebab pasti rendahnya partisipasi pemilih. Namun, beberapa indikasi awal mulai terlihat, seperti apatisme masyarakat terhadap politik, kurangnya kepercayaan terhadap calon pemimpin, hingga faktor teknis seperti aksesibilitas TPS dan kurangnya kesadaran akan pentingnya suara individu.

“Kami melihat fenomena ini sebagai tantangan besar. Demokrasi kita bukan hanya soal menyelenggarakan pemilu, tetapi juga memastikan partisipasi aktif dari masyarakat,” tambah Dorri.

Harapan dan Langkah Ke Depan

Rendahnya partisipasi ini menjadi bahan introspeksi mendalam bagi KPU Kota Padang dan penyelenggara pemilu lainnya. Dalam jangka pendek, evaluasi akan dilakukan secara komprehensif bersama KPU Sumatera Barat dan KPU RI. Dalam jangka panjang, dibutuhkan strategi baru yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan antusiasme masyarakat terhadap pemilu.

Dorri optimistis bahwa perbaikan bisa dilakukan, asalkan semua pihak—dari pemerintah, partai politik, hingga masyarakat sipil—bersatu dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi. “Kami berharap, hasil evaluasi ini akan melahirkan langkah-langkah yang lebih strategis untuk pemilu mendatang. Karena pada akhirnya, demokrasi adalah milik kita semua,” pungkasnya.

Makna Partisipasi untuk Masa Depan

Rendahnya angka partisipasi dalam Pilkada Kota Padang 2024 bukan hanya angka statistik semata, melainkan cerminan dari tantangan demokrasi lokal di era modern. Apakah ini tanda apatisme yang semakin menguat di tengah masyarakat? Ataukah ada masalah sistemik yang perlu segera dibenahi?

Hanya waktu dan kerja keras dari semua elemen yang akan memberikan jawaban. Satu hal yang pasti, suara rakyat adalah inti dari demokrasi, dan rendahnya partisipasi pemilih mengancam esensi dari sistem yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun ini.

(Mond)

#KPUPadang #Padang #Pilkada2024