Repdem Kerahkan 100 Advokat untuk Bela Hasto Kristiyanto: Pertarungan Demokrasi di Tengah Kriminalisasi?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto 

D'On, Jakarta – Langit politik Indonesia kembali bergejolak dengan berita mengejutkan: Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan ini dikaitkan dengan buron Harun Masiku, sebuah nama yang selama ini menjadi simbol teka-teki dalam kasus hukum Indonesia. Namun, langkah KPK ini tidak dibiarkan tanpa perlawanan. Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), organisasi sayap PDIP, langsung merespons dengan langkah besar: mengerahkan 100 advokat untuk membela Hasto.

“Kami tidak tinggal diam ketika marwah partai diserang oleh pihak-pihak yang anti-demokrasi,” tegas Sekjen Repdem, Abe, Sabtu (28/12/2024). Ia menambahkan, “Kami telah menginventarisasi anggota yang berprofesi sebagai advokat untuk bergabung dengan tim kuasa hukum PDIP mendampingi Pak Hasto.”

Benteng Demokrasi yang Terusik

Abe menyampaikan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons atas apa yang disebutnya sebagai upaya kriminalisasi terhadap Hasto Kristiyanto. Ia menilai, peran Sekjen PDIP yang kerap lantang membela prinsip demokrasi di Indonesia telah membuat pihak-pihak tertentu gerah.

“Di mana pun, seorang sekretaris jenderal partai adalah tokoh sentral yang menjalankan roda kepartaian. Ketika ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melanggengkan dominasi absolut, ini bertentangan dengan demokrasi. Kami pasti melawan,” ujarnya dengan nada tegas.

Lebih jauh, Abe menyoroti bagaimana tanggung jawab seorang Sekjen partai bukan sekadar posisi administratif, tetapi peran strategis yang menjadi perpanjangan tangan Ketua Umum. Dalam konteks PDIP, itu berarti melaksanakan amanat Megawati Soekarnoputri yang dituangkan dalam dokumen Kongres Partai.

“Mengganggu Sekjen PDIP sama saja mengganggu prinsip dasar demokrasi. Kalau itu yang terjadi, kami siap melawan dengan segala daya,” tambah Abe.

Hasto dan Tuduhan Kriminalisasi

Repdem meyakini bahwa kasus hukum yang menjerat Hasto adalah hasil rekayasa untuk melemahkan partai. Abe menyebut langkah KPK ini sebagai “perkara yang mengada-ada,” yang menjadi bagian dari upaya sistematis untuk mendiskreditkan PDIP.

“Ketika hukum dijadikan alat untuk menyerang pihak tertentu, itu adalah bentuk pelecehan terhadap demokrasi. Karena itu, Repdem tidak akan tinggal diam. Kami mengerahkan 100 advokat untuk memastikan Pak Hasto mendapatkan pembelaan yang layak,” ungkapnya.

Peringatan kepada "Sindikat Kekuasaan"

Abe tak segan menyebut bahwa PDIP kini menghadapi kelompok-kelompok yang berupaya mengobok-obok konstitusi dan mendistorsi jalannya pemerintahan. Ia menuding adanya sindikat yang bergerak di balik layar, mengendalikan mafia tanah, tambang, minyak, dan sembako.

“Jangan coba-coba mengganggu kami. PDI Perjuangan adalah benteng terakhir demokrasi di negeri ini. Seperti PDI Promeg pada 1990-an, kami akan berdiri tegak melawan siapa pun yang ingin merusak demokrasi,” ujarnya lantang.

Menurut Abe, upaya untuk menggoyang PDIP tidak hanya ditujukan pada partai, tetapi juga terhadap Presiden yang saat ini memimpin Indonesia. Ia menegaskan bahwa Repdem akan melawan dengan berbagai cara untuk memastikan integritas pemerintah tetap terjaga.

“Kami tidak akan membiarkan sindikat pelanggengan kekuasaan itu berhasil. Mereka mungkin gagal di sektor pertahanan, tapi kami tidak akan membiarkan mereka berhasil di instrumen hukum dan demokrasi,” tegasnya.

Loyalitas Tegak Lurus kepada Megawati

Sebagai sayap PDIP, Repdem kembali menegaskan kesetiaan penuh kepada Megawati Soekarnoputri. Dalam pernyataan penutupnya, Abe mengatakan bahwa apa pun keputusan Megawati, Repdem akan mendukung tanpa ragu.

“Merah kata Bu Mega, merah kata Repdem. Hitam kata Bu Mega, hitam kata Repdem,” pungkas Abe.

Demokrasi di Ujung Tanduk?

Kasus Hasto Kristiyanto bukan sekadar isu hukum; ini adalah panggung besar yang memperlihatkan pertarungan antara kekuatan politik, hukum, dan demokrasi di Indonesia. Dengan langkah Repdem mengerahkan 100 advokat, kasus ini dipastikan akan menjadi sorotan tajam publik dan menguji sejauh mana hukum benar-benar independen di negara ini.

(L6)

#Repdem #HastoKristiyantoTersangka #PDIP #KasusHarunMasiku