Siap-siap! Besok Prabowo Bahas Nasib Kebijakan PPN: Menaikkan Tarif Demi Keberlanjutan Fiskal?
Presiden Prabowo Subianto
D'On, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin rapat penting pada Senin, 16 Desember 2024, untuk menentukan arah kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Agenda ini diperkirakan akan menjadi salah satu pembahasan strategis terkait ekonomi menjelang tahun fiskal 2025. Beberapa tokoh kunci yang diundang dalam pertemuan ini mencakup Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.
Airlangga mengungkapkan bahwa rapat ini tidak hanya akan membahas PPN, tetapi juga sejumlah kebijakan ekonomi lainnya yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. "Ada banyak hal yang akan dibahas, termasuk kebijakan fiskal dan investasi. Landasan hukumnya pun sudah jelas, yakni melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)," ujarnya.
Namun, terkait PPN, Airlangga masih enggan membeberkan detail lebih jauh. Ia hanya memberikan sedikit gambaran bahwa rencana tarif tertentu akan diumumkan, dengan catatan penting bahwa bahan pokok tetap dikecualikan dari pajak tersebut. "Yang penting bahan pokok itu tidak kena PPN. Itu sudah jadi komitmen," tegasnya dalam keterangannya pada Minggu (15/12/2024).
Kenaikan Tarif PPN Menuju 12% pada 2025
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah memberikan sinyal kuat tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai Januari 2025. Kebijakan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik.
"Ini bukan keputusan tiba-tiba. Kenaikan PPN ini sudah tertuang dalam undang-undang. Tugas kita adalah memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, dengan penjelasan yang transparan kepada masyarakat. Bukan membabi buta, tetapi kita perlu menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," papar Sri Mulyani di hadapan para anggota dewan.
Menurut Sri Mulyani, keputusan untuk menaikkan tarif PPN ini didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat penerimaan negara di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Ia memastikan bahwa pemerintah akan melakukan komunikasi yang menyeluruh kepada masyarakat, sehingga kebijakan ini tidak menimbulkan keresahan.
"Jika masyarakat memahami latar belakangnya—kenapa ini perlu dilakukan dan bagaimana manfaatnya—maka kebijakan ini akan lebih mudah diterima. Semua ini demi keberlanjutan fiskal negara kita," tambahnya.
Pentingnya Kebijakan Pajak yang Berimbang
Sebagai salah satu instrumen fiskal utama, PPN merupakan sumber penerimaan negara yang signifikan. Meski demikian, penyesuaian tarif selalu menjadi isu sensitif karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo, tampaknya berupaya mencari keseimbangan antara menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi daya beli masyarakat.
Kebijakan yang melibatkan tarif tertentu, sebagaimana disampaikan Airlangga, juga mengindikasikan upaya pemerintah untuk membuat kebijakan pajak yang lebih adaptif dan inklusif. Misalnya, barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN adalah salah satu langkah untuk meringankan beban masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Tantangan Implementasi Kenaikan PPN
Namun, langkah ini bukan tanpa tantangan. Kenaikan tarif PPN, meski hanya beberapa persen, dapat memicu inflasi, terutama jika tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi yang tepat. Di sisi lain, pelaku usaha juga akan menghadapi dampak langsung, khususnya sektor perdagangan yang sensitif terhadap perubahan harga.
Pemerintah menghadapi tugas berat untuk menjelaskan kepada publik bahwa kenaikan ini bukan sekadar penambahan beban, tetapi juga investasi dalam stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan kondisi global yang semakin tidak menentu, langkah ini diharapkan mampu menjaga defisit anggaran dalam batas aman, sekaligus mendukung program pembangunan.
Rapat Senin besok menjadi penentu arah kebijakan ekonomi Indonesia. Keputusan yang diambil bukan hanya soal angka, melainkan juga pesan kepada masyarakat tentang bagaimana pemerintah melihat masa depan ekonomi negara. Semua mata kini tertuju pada Prabowo dan tim ekonominya—apakah mereka mampu menavigasi kebijakan ini tanpa mengorbankan kepercayaan rakyat? Waktu yang akan menjawab.
(Mond)
#PPN12Persen #Nasional
