Skandal Pemerasan di DWP 2024: Citra Polri Tercoreng, Turis Internasional Jadi Korban
Ilustrasi
D'On, Jakarta - Dunia maya dikejutkan oleh laporan viral tentang dugaan pemerasan yang melibatkan 18 anggota Polri pada acara musik internasional Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Insiden ini memicu gelombang kritik pedas dari publik, khususnya warganet, yang menilai tindakan tersebut mencoreng nama baik institusi Polri dan bangsa Indonesia di mata dunia.
Menurut Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), ke-18 anggota Polri tersebut pantas dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). “Kasus ini bukan hanya mempermalukan institusi Polri, tetapi juga bangsa dan negara. Oknum pelaku tidak cukup diberi sanksi demosi, tetapi harus dipecat,” tegas Bambang dalam pernyataannya, Sabtu (21/12/2024).
Viralnya Dugaan Pemerasan di DWP
Kasus ini mencuat ketika sebuah unggahan di akun X @Twt_Rave mengungkapkan modus pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap penonton, termasuk warga Malaysia. Mereka dilaporkan melakukan penangkapan mendadak disertai tes urine di lokasi acara. Meski hasil tes negatif, para penonton tetap diminta membayar sejumlah uang.
Tidak tanggung-tanggung, nilai dugaan pemerasan ini mencapai sekitar RM9 juta atau setara Rp32 miliar. Praktik ini menjadi sorotan karena melibatkan turis internasional, menimbulkan rasa malu bagi Indonesia, terutama karena acara sebesar DWP seharusnya menjadi ajang promosi pariwisata.
Citra Pariwisata yang Terancam
Bambang menyoroti dampak besar insiden ini terhadap upaya Indonesia memajukan sektor pariwisata, khususnya MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Menurutnya, tindakan tidak bertanggung jawab tersebut merusak citra Indonesia sebagai destinasi yang ramah bagi wisatawan.
“Indonesia sudah jauh tertinggal dari Thailand dan Singapura dalam sektor MICE. Insiden seperti ini akan memperburuk reputasi kita. Kerugian bukan hanya pada aspek etik dan disiplin anggota, tetapi juga pada citra bangsa dan penggunaan anggaran promosi yang sia-sia,” ujar Bambang.
Ia juga mendesak agar para pelaku tidak hanya diberi sanksi etik, tetapi juga diproses hukum sesuai Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Respons Cepat Polri
Polri bergerak cepat setelah kasus ini viral. Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa 18 anggota polisi yang terlibat telah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut oleh Divisi Propam.
“Mabes Polri telah menindaklanjuti dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas saat itu. Investigasi dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas,” kata Truno dalam keterangannya.
Ia juga menegaskan bahwa Polri berkomitmen menindak tegas pelanggaran oleh anggotanya, demi menjaga kepercayaan publik. “Tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi ini,” tambahnya.
Kesaksian Korban: “Ini Memalukan”
Kesaksian korban yang diunggah di media sosial menggambarkan betapa memalukannya peristiwa ini. Salah seorang pengunjung asal Malaysia menuturkan bahwa ia ditangkap tiba-tiba tanpa alasan jelas.
“Saat aku sedang bersenang-senang, polisi tiba-tiba datang dan mulai menangkap orang-orang di sekitarku. Ini memalukan. Bagaimana acara internasional bisa diwarnai dengan insiden seperti ini?” tulisnya.
Ia juga mempertanyakan dasar polisi melakukan tes urine secara acak, meski hasilnya negatif. “Mengapa mereka masih meminta uang setelah tes negatif? Ini tidak masuk akal,” lanjutnya.
Penyelenggara DWP Angkat Bicara
Pihak penyelenggara DWP, melalui akun Instagram resmi @djakartawarehouseproject, menyatakan penyesalan atas insiden ini. Mereka menegaskan bahwa kejadian tersebut berada di luar kendali mereka, namun berjanji akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini.
“Kami sangat menyesalkan insiden ini dan akan memastikan langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” tulis pihak penyelenggara dalam pernyataan resmi mereka.
Akibat Jangka Panjang
Insiden ini bukan hanya soal pelanggaran etik dan disiplin, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan citra Indonesia di mata internasional. Tindakan tegas dan penyelesaian kasus ini secara transparan menjadi langkah penting untuk memulihkan reputasi yang telah tercoreng.
Sebagai negara yang ingin bersaing di kancah internasional dalam sektor pariwisata dan MICE, Indonesia tidak boleh membiarkan praktik seperti ini merusak upaya kolektif membangun citra positif. Hanya dengan tindakan nyata dan komitmen penuh dari pihak berwenang, kepercayaan masyarakat baik lokal maupun internasional bisa kembali dipulihkan.
(Mond)
#Pemerasan #DWP #Polri #PoldaMetroJaya #OknumPolisiPerasTuris
