Deddy Corbuzier dalam Sorotan: Anggota DPR Peringatkan Kemungkinan Sanksi Militer atas Ucapannya tentang Program Makan Bergizi Gratis

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin,

D'On, Jakarta – Kontroversi kembali menyelimuti publik figur sekaligus Letkol Tituler TNI, Deddy Corbuzier, setelah komentarnya mengenai keluhan anak-anak terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik berbagai reaksi. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan bahwa sebagai anggota militer aktif dengan pangkat tituler, Deddy dapat dikenai sanksi disiplin militer.

Hasanuddin menegaskan bahwa seorang prajurit, baik reguler maupun tituler, memiliki kewajiban untuk mematuhi norma, etika, dan kehormatan prajurit. Hal ini mencakup kewajiban menjaga ucapan dan tindakan agar tidak mencemarkan nama baik institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya, pelanggaran terhadap kewajiban ini bisa berujung pada sanksi disiplin atau bahkan pidana militer.

"Sebagai prajurit tituler, Deddy tetap terikat oleh aturan hukum disiplin militer yang berlaku. Dalam peraturan itu ditegaskan bahwa seorang anggota militer tidak boleh melakukan perbuatan yang mencoreng martabat TNI," kata Hasanuddin saat memberikan pernyataan di Jakarta, Minggu, 26 Januari 2025.

Delapan Wajib TNI dan Potensi Pelanggaran

Lebih lanjut, Hasanuddin mengingatkan bahwa TNI memiliki delapan kewajiban utama yang harus ditaati setiap prajurit. Salah satunya adalah bersikap ramah terhadap rakyat dan menghindari tindakan yang dapat menyakiti hati masyarakat. Hasanuddin menyebut bahwa pernyataan Deddy bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

"Ucapan yang dilontarkan Deddy melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin militer. Dalam hal ini, ankum (atasan yang berhak menghukum) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman sesuai prosedur yang berlaku," tambahnya.

Awal Polemik: Kritik Terhadap Keluhan Anak-anak

Masalah ini bermula pada 17 Januari 2025 ketika Deddy Corbuzier mengunggah video melalui akun media sosialnya. Dalam video tersebut, Deddy mengkritik anak-anak yang mengeluhkan kualitas dan variasi makanan dalam program MBG. Ia menyebut bahwa seharusnya anak-anak lebih bersyukur karena mendapatkan makanan secara gratis.

Tak hanya itu, Deddy juga membagikan pandangannya tentang pola asuh anak. Ia mengaku mendisiplinkan anaknya dengan memberikan hukuman jika anak tersebut berani mengeluh tentang makanan yang disajikan. Pandangan ini kemudian memicu reaksi beragam dari masyarakat, termasuk kritikan tajam dari sejumlah pihak.

Respons Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Polemik ini turut memancing perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam pernyataan resminya, KPAI menyoroti pentingnya empati terhadap perasaan anak-anak. Menurut KPAI, respons negatif terhadap keluhan anak-anak dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis mereka.

"Keluhan anak-anak dalam program Makan Bergizi Gratis adalah bagian dari pengawasan yang konstruktif. Jika keluhan ini direspons secara positif, hal tersebut justru dapat menjadi cikal bakal generasi unggul yang memiliki kemampuan partisipasi kritis dalam pembangunan," tulis KPAI dalam laman resminya.

KPAI juga menambahkan bahwa program seperti MBG bukan sekadar soal penyediaan makanan, melainkan bagian dari upaya membangun generasi masa depan yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. Oleh karena itu, sikap mendengarkan dan merespons aspirasi anak harus menjadi bagian dari proses pembangunan yang inklusif.

Deddy dan Polemik Pangkat Tituler

Pangkat Letkol Tituler yang disandang Deddy Corbuzier sebelumnya juga sempat menjadi perdebatan publik. Pangkat ini diberikan sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam memperkenalkan dunia TNI kepada masyarakat melalui media. Meski demikian, status tituler ini tetap menjadikan Deddy sebagai bagian dari institusi militer, yang berarti ia harus mematuhi peraturan disiplin militer.

Pernyataan TB Hasanuddin kembali mengingatkan publik akan tanggung jawab besar yang melekat pada pangkat tersebut. Di sisi lain, kasus ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai batasan dan tanggung jawab prajurit tituler di ruang publik.

Menanti Keputusan TNI

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI terkait langkah yang akan diambil terhadap Deddy Corbuzier. Namun, pengamat militer dan hukum menilai bahwa kasus ini dapat menjadi preseden penting bagi pengaturan prajurit tituler di masa depan.

Polemik ini tidak hanya mengundang perhatian publik terhadap isu kedisiplinan militer, tetapi juga terhadap cara masyarakat memandang empati dan pola asuh terhadap anak-anak. Dengan berbagai pandangan yang muncul, bagaimana kasus ini akan berakhir masih menjadi pertanyaan besar.

(Mond/VV)

#DeddyCorbuzier #DPR #TNI #Militer #MakanBergiziGratis