Kadisnakertrans Sumsel Terjaring OTT: Istri, Sopir, dan Barang Bukti Diamankan Jaksa
Istri Kadisnakertrans Sumsel turut diamankan dalam operasi OTT Kejari Palembang
D'On, Sumatera Selatan - Kejaksaan Negeri Palembang kembali mencetak sejarah dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengguncang dunia birokrasi Sumatera Selatan. Kali ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Selatan, Deliar Marzoeki, menjadi sorotan utama. Tidak hanya dirinya, OTT ini juga menyeret istri dan sopir pribadinya ke dalam lingkaran hukum, menambah dimensi drama di balik pengungkapan kasus yang tengah menyita perhatian publik.
OTT yang Membuka Tabir Dugaan Korupsi
Operasi ini dilakukan Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Palembang pada Jumat, 10 Januari 2025, dengan penangkapan Deliar Marzoeki di lingkungan dinas tempat ia bekerja. Namun, OTT ini tidak berhenti di situ. Penelusuran berlanjut hingga melibatkan pihak-pihak terdekatnya, termasuk sang istri dan sopir pribadi.
Menurut salah satu petugas Pidsus, istri dan sopir Deliar berhasil diamankan di sebuah minimarket di kawasan Musi II, Palembang. “Mereka sedang berbelanja di Alfamart ketika tim kami mengamankan mereka. Saat itu, kami juga membawa mereka ke Kantor Kejaksaan Negeri Palembang untuk proses lebih lanjut,” ungkap petugas tersebut saat diwawancarai.
Barang Bukti yang Menambah Bobot Kasus
Dalam OTT ini, kejaksaan berhasil menyita sejumlah barang bukti penting, termasuk sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam. Selain itu, beberapa tas berisi dokumen, uang tunai sekitar Rp40 juta, dan berkas-berkas hasil penggeledahan turut diamankan. Penggeledahan dilakukan di tiga lokasi berbeda yang diduga merupakan properti milik Deliar Marzoeki, yaitu di kawasan Talang Jambi, Macan Lindungan, dan Ariodilla.
“Barang bukti yang kami amankan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dokumen yang bisa menjadi kunci pengungkapan kasus ini. Semua ini akan kami dalami lebih lanjut,” jelas seorang penyidik.
Dugaan Korupsi di Balik Pengurusan Izin K3
Kasus ini bermula dari dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Deliar Marzoeki dalam proses pengurusan izin keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan. Dalam skema yang diduga melibatkan lebih dari satu pihak, uang tersebut disebut-sebut sebagai ‘pelicin’ agar izin K3 dapat diterbitkan dengan cepat oleh Disnakertrans Sumatera Selatan.
Selain Deliar, seorang pejabat lain, yakni Firman, yang diduga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan di Disnakertrans, juga ikut diamankan. Hal ini memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang terstruktur di instansi tersebut.
Reaksi dan Langkah Selanjutnya
Publik Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, menyambut kabar ini dengan berbagai reaksi. Banyak yang memuji keberanian Kejaksaan Negeri Palembang dalam membongkar kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Namun, ada pula yang prihatin melihat bagaimana dugaan korupsi bisa menjalar hingga melibatkan keluarga pejabat terkait.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Palembang memastikan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan dan adil. “Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap aktor-aktor lain yang mungkin terlibat,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri Palembang dalam konferensi pers.
Korupsi dan Ancaman Terhadap Pelayanan Publik
Kasus ini kembali menyoroti persoalan mendasar dalam birokrasi di Indonesia, yakni bagaimana oknum pejabat yang diberi amanah untuk melayani justru menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Pengurusan izin K3, yang seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan keselamatan pekerja, malah dijadikan ladang korupsi.
Dengan OTT ini, publik berharap adanya perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Sumatera Selatan. Tidak hanya menindak tegas pelaku, tetapi juga memastikan bahwa sistem birokrasi bersih dari praktik korupsi.
Sebagai penutup, kasus Deliar Marzoeki menjadi pengingat penting bagi semua pihak bahwa hukum tidak memandang jabatan atau status. Kejaksaan Negeri Palembang telah membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi. Kini, sorotan bergeser pada bagaimana proses hukum ini akan berkembang dan apa dampaknya bagi reformasi birokrasi di Sumatera Selatan.
(Mond)
#OTT #Korupsi #DisnakertransSumsel
