KPK Tegaskan Penggeledahan Rumah Hasto Murni Penegakan Hukum, Bantah Isu Pengalihan Kasus Jokowi
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto
D'On, Jakarta – Polemik mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Selasa (7/1/2025). Langkah tersebut menuai tudingan dari beberapa pihak, termasuk politisi PDIP, sebagai upaya pengalihan isu terkait Presiden Joko Widodo yang masuk nominasi sebagai salah satu pemimpin dunia terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Namun, KPK dengan tegas membantah tudingan tersebut. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menekankan bahwa tindakan penggeledahan itu murni untuk kepentingan penegakan hukum.
"Penggeledahan ini adalah langkah yang prosedural dan profesional untuk melengkapi berkas perkara. Kami ingin menegaskan bahwa tidak ada kepentingan lain di luar itu," ujar Tessa saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK Tegaskan Independensi
Dalam pernyataannya, Tessa mengaku memahami spekulasi yang berkembang di masyarakat, termasuk anggapan bahwa langkah ini merupakan pengalihan isu dari kontroversi yang menyeret nama Presiden Joko Widodo. OCCRP sebelumnya memasukkan Jokowi dalam daftar nominasi tokoh terkorup dunia tahun 2024, sebuah laporan yang menuai kritik tajam dari berbagai pihak di Indonesia.
"Kami tidak bisa mengontrol opini publik atau menahan pihak-pihak tertentu untuk berpikir seperti itu. Namun, KPK tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi, tanpa intervensi politik," tegasnya.
Tessa menambahkan bahwa lembaganya fokus pada tugas inti, yakni pemberantasan korupsi. "Apa yang dilakukan penyidik kami sudah sesuai prosedur, tanpa pengaruh apa pun dari isu eksternal," imbuhnya.
Kasus Hasto dan Jejak Buron Harun Masiku
Penggeledahan yang dilakukan KPK berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI tahun 2019 yang menyeret nama Hasto Kristiyanto. Hasto juga diketahui memiliki keterkaitan erat dengan Harun Masiku, buronan KPK yang hingga kini masih menjadi misteri besar dalam sejarah penegakan hukum Indonesia.
Langkah KPK tersebut menjadi sorotan tajam karena Hasto tidak hanya berperan sebagai tokoh sentral di PDIP, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam dunia politik nasional. Kasus ini mencuat kembali ke permukaan setelah KPK meningkatkan upayanya untuk menuntaskan perkara yang telah lama tertunda.
Namun, langkah KPK tidak lepas dari kritik. Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli, menuding penggeledahan rumah Hasto sebagai bagian dari upaya sistematis untuk mengalihkan perhatian publik dari laporan OCCRP yang menempatkan Jokowi dalam daftar tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup dunia.
PDIP Sebut KPK Bermain Politik
"Penggeledahan rumah pribadi Mas Hasto adalah pengalihan isu dari skandal OCCRP. Ini jelas mencederai independensi lembaga antirasuah dan mengarah pada politisasi," ujar Guntur dalam wawancara dengan media.
Ia juga mempertanyakan mengapa KPK tiba-tiba meningkatkan intensitas kasus yang melibatkan Hasto di tengah situasi politik yang panas. "Kita harus kritis terhadap langkah seperti ini. Apakah ini benar untuk penegakan hukum atau ada agenda lain di baliknya?" tambahnya.
Tanggapan KPK atas Tuduhan Politisasi
Menanggapi tudingan itu, KPK kembali menegaskan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Tessa menekankan bahwa setiap langkah yang diambil lembaga antirasuah itu selalu berdasarkan bukti hukum yang valid dan tidak dipengaruhi tekanan politik.
"Kami mengundang masyarakat untuk mengawasi proses ini. KPK tidak pernah dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan atau permainan politik," katanya.
Kontroversi OCCRP dan Dampaknya di Dalam Negeri
Di sisi lain, laporan OCCRP yang menempatkan Jokowi dalam daftar tokoh terkorup dunia telah memicu perdebatan sengit di dalam negeri. Beberapa pihak menilai laporan itu tidak berdasar, sementara yang lain menganggapnya sebagai kritik terhadap tata kelola pemerintahan di era Jokowi.
PDIP menilai laporan itu sebagai bentuk serangan terhadap Presiden dan partai. "Ini bagian dari kampanye hitam untuk melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional," kata Guntur.
Namun, pakar politik menilai situasi ini adalah ujian besar bagi KPK untuk membuktikan independensi dan kredibilitasnya di tengah isu sensitif yang menyelimuti berbagai pihak.
Apa Selanjutnya?
Kasus ini tidak hanya menyoroti kompleksitas hubungan antara hukum dan politik di Indonesia tetapi juga mempertaruhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Apakah penggeledahan rumah Hasto akan membawa perkembangan signifikan dalam kasus suap PAW, atau justru memperkeruh situasi politik yang sudah memanas, masih harus ditunggu. Yang jelas, KPK kini berada di bawah sorotan publik yang semakin tajam.
(Mond)
#KPK #Korupsi #Jokowi #OCCRP #HastoKristiyanto
