Mengungkap OCCRP: Organisasi di Balik Daftar Pemimpin Terkorup Dunia
D'On, Jakarta – Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemimpin ke-7 Republik Indonesia, mencuat dalam nominasi daftar pemimpin dunia terkait kejahatan terorganisir dan korupsi. Daftar kontroversial ini dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sebuah organisasi jurnalisme investigasi internasional yang kerap mengungkap isu-isu sensitif terkait kejahatan lintas batas dan penyalahgunaan kekuasaan.
Menyikapi namanya masuk dalam daftar finalis untuk kategori Tokoh Kejahatan Terorganisir dan Korupsi 2024, Jokowi dengan tegas memberikan respons saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).
“Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?” ujarnya, sembari menantang pihak-pihak yang membuat tuduhan untuk memberikan bukti konkret. “Ya, dibuktikan, apa,” tegasnya.
Jokowi mengaitkan hal ini dengan maraknya framing negatif dan fitnah yang belakangan diarahkan kepadanya. “Sekarang kan banyak sekali fitnah, framing jahat, dan tuduhan tanpa bukti. Itu yang terjadi sekarang,” tambahnya.
Ketika ditanya kemungkinan adanya muatan politis di balik pencantuman namanya dalam daftar tersebut, Jokowi tertawa dan memberikan komentar bernada sarkastik. “Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, atau bahkan ormas untuk membuat framing jahat,” ungkapnya.
Selain Jokowi, nama-nama lain yang masuk dalam daftar OCCRP adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan taipan bisnis India Gautam Adani.
OCCRP: Siapa Mereka?
OCCRP bukanlah nama baru di dunia investigasi jurnalistik. Berdiri sejak tahun 2007, organisasi ini didirikan oleh dua jurnalis investigasi veteran, Drew Sullivan dan Paul Radu, di Eropa Timur. Seiring waktu, OCCRP berkembang menjadi salah satu kekuatan utama dalam jurnalisme kolaboratif global, dengan kantor pusat di Amsterdam dan staf yang tersebar di enam benua.
Visi OCCRP adalah membangun dunia yang lebih terinformasi, di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi. Dengan misi mengungkap kejahatan terorganisir dan memperkuat jurnalisme investigasi di seluruh dunia, OCCRP mengklaim sebagai ruang berita nirlaba yang fokus pada dampak nyata melalui kerja sama dengan media lain.
OCCRP beroperasi berdasarkan empat pilar utama:
1. Investigasi – Memimpin proyek lintas batas untuk mengungkap kejahatan terorganisir.
2. Infrastruktur – Memberikan pelatihan, alat, dan sumber daya bagi media investigasi.
3. Inovasi – Mengembangkan teknologi untuk mendukung jurnalisme.
4. Dampak – Berkontribusi pada pemberantasan kejahatan global melalui kolaborasi.
Drew Sullivan, salah satu pendiri OCCRP, menyoroti ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi dalam pernyataannya:
“Korupsi adalah inti dari upaya merebut kekuasaan negara dan membentuk pemerintahan otokratis. Rezim yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, dan menjarah sumber daya alam, yang pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan.”
Kontroversi Bashar al-Assad sebagai “Tokoh Tahun Ini”
Selain merilis daftar nominasi, OCCRP juga mengumumkan bahwa mantan pemimpin Suriah, Bashar al-Assad, dinobatkan sebagai “Person of the Year 2024” dalam kategori kejahatan terorganisir dan korupsi. Assad dipilih karena dianggap telah menimbulkan kekacauan global melalui pemerintahan otoriternya yang didanai kejahatan terorganisasi, termasuk produksi dan perdagangan narkoba.
OCCRP menyebut rezim Assad sebagai salah satu yang paling represif di dunia. Selain pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, pemerintahannya juga dituduh membiayai kekuasaan melalui produksi narkoba Captagon serta berbagai bentuk penyelundupan. Keuntungan miliaran dolar dari aktivitas ini digunakan untuk mempertahankan kekuasaan sambil menyebarkan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah.
Polemik Daftar OCCRP: Antara Transparansi dan Politisasi
Meski kerap dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi global, daftar yang dirilis OCCRP tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah pengamat menilai bahwa pemilihan nama-nama yang masuk ke daftar tersebut bisa jadi tidak sepenuhnya bebas dari muatan politis.
Dalam konteks Indonesia, pencantuman Jokowi memicu reaksi beragam di masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai upaya mendiskreditkan kepemimpinan Indonesia di panggung internasional, sementara yang lain menilai daftar tersebut dapat menjadi pengingat penting untuk terus memperkuat transparansi dan pemberantasan korupsi.
Sebagai organisasi yang mengklaim dirinya berdiri di atas prinsip integritas dan jurnalisme investigasi, OCCRP terus menarik perhatian dunia, baik sebagai pahlawan pelawan korupsi maupun subjek kritik atas metodologi dan motif di balik pemilihan daftar kontroversialnya.
Apa pun alasannya, daftar ini telah menempatkan nama-nama besar dalam sorotan tajam, termasuk Jokowi, yang kini menantang dunia untuk memberikan bukti konkret atas tuduhan yang diarahkan kepadanya.
(*)
#OCCRP #Korupsi #Jokowi
