Menyusun Ulang Kebijakan Libur Sekolah Ramadan: Antara Tradisi, Ibadah, dan Efektivitas Pendidikan
TADARUSAN: Siswa SD terlihat begitu semangat saat tadarusan mengisi waktu saat Ramadan di sekolah
Dirgantaraonline - Setiap bulan Ramadan, diskusi tentang kebijakan libur sekolah kembali memanas. Tahun ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menimbang tiga opsi libur sekolah selama Ramadan: libur penuh sebulan, libur sebagian, atau tetap masuk seperti biasa. Meskipun pembahasan ini telah mencapai kesepakatan bersama Kementerian Agama (Kemenag), pengumuman resminya masih ditunggu.
"Kami sudah membahas ini dalam rapat lintas kementerian dan telah mencapai kesepakatan. Namun, isinya akan diumumkan pada waktu yang tepat," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Menilik Sejarah Kebijakan Libur Ramadan
Tradisi libur sekolah selama Ramadan ternyata sudah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda. Kala itu, sekolah tingkat dasar (Hollandsch Inlandsche School/HIS) dan menengah (Algemeene Middelbare School/AMS) binaan Belanda memberikan libur untuk menghormati siswa Muslim.
Pasca-kemerdekaan, kebijakan ini terus berubah sesuai kebijakan masing-masing rezim. Presiden Soekarno memutuskan menghentikan sementara aktivitas sekolah selama Ramadan, memberikan waktu penuh kepada umat Muslim untuk fokus beribadah. Namun, era Presiden Soeharto mengubahnya menjadi libur parsial: satu minggu pertama dan terakhir Ramadan.
Gus Dur, pada masa pemerintahannya, kembali meliburkan sekolah selama Ramadan hingga Idulfitri, dengan kegiatan pesantren kilat untuk menjaga esensi pembelajaran agama. Namun, kebijakan ini tak bertahan lama. Era Megawati Soekarnoputri mengembalikan aturan ke model Soeharto, hingga kini di mana sebagian besar daerah memberikan libur hanya pada awal Ramadan dan menjelang Idulfitri.
Dampak Kebijakan Libur Sekolah Ramadan
Seiring wacana perubahan kebijakan, berbagai dampak potensial menjadi bahan perdebatan. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), misalnya, mengingatkan bahwa libur panjang sebulan penuh seperti era Gus Dur bisa memengaruhi proses belajar-mengajar.
“Jika libur terlalu panjang, siswa akan tertinggal kurikulum. Ini menjadi beban besar pascalibur untuk mengejar ketertinggalan akademis,” ujar Satriwan Salim, Koordinator P2G, Jumat (17/1/2025).
Kekhawatiran lain muncul dari pengaruh teknologi. Satriwan menyoroti risiko anak-anak menghabiskan waktu di rumah tanpa pengawasan orang tua, yang kebanyakan bekerja meski Ramadan. “Bukannya fokus beribadah, mereka malah asyik dengan gadget, bermain game online, atau bahkan mengakses konten berbahaya seperti kekerasan dan pornografi,” tegasnya.
Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada penghasilan guru honorer dan tenaga pendidik di sekolah swasta. Libur penuh berarti aktivitas belajar berhenti, yang kerap berimbas pada pemotongan gaji. “Banyak yayasan tidak membayarkan tunjangan transportasi saat libur, sehingga pendapatan guru menurun drastis justru di bulan dengan kebutuhan tinggi seperti Ramadan,” kata Satriwan.
Pengamat pendidikan, Ubaid Matraji, menambahkan bahwa libur panjang akan menjadi beban bagi keluarga dengan orang tua bekerja. “Tidak semua orang tua siap dengan liburan sebulan penuh. Ini harus dipikirkan secara matang,” katanya.
Mencari Jalan Tengah
Melihat kompleksitas masalah, P2G menawarkan solusi kompromi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ibadah dan pendidikan.
-
Memperpendek Durasi Belajar
Alih-alih libur penuh, jam belajar bisa disesuaikan. Durasi satu jam pelajaran yang biasanya 45 menit bisa dipangkas menjadi 30 menit. Sekolah juga dapat memulai lebih siang, misalnya pukul 07.30, dan selesai sebelum zuhur. -
Libur Selektif
Libur hanya diberikan satu minggu sebelum Idulfitri, sedangkan tiga minggu sebelumnya diisi dengan pembelajaran yang lebih fleksibel. -
Kegiatan Kokurikuler
Ramadan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan berbasis proyek atau pesantren kilat, yang mengintegrasikan nilai agama dan pendidikan karakter. Misalnya, proyek penguatan profil Pancasila yang mengasah empati dan literasi keagamaan.
“Dengan pendekatan ini, siswa tetap mendapatkan esensi Ramadan tanpa mengorbankan proses belajar-mengajar,” jelas Satriwan.
Menghormati Ramadan, Memperkuat Pendidikan
Kebijakan libur sekolah selama Ramadan tidak sekadar tentang memberikan waktu untuk beribadah. Ini adalah upaya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai spiritual, akademis, dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu mengambil keputusan terbaik yang memperhatikan semua aspek, sehingga libur Ramadan menjadi momen memperkaya, bukan mengurangi kualitas pendidikan di Indonesia.
(*)
#Pendidikan #LiburSekolah #Ramadan