PDIP Tidak Jadi Oposisi Prabowo, tapi Ogah Masuk Kabinet: Megawati Pilih Jalur Kolaborasi Tanpa Jabatan

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah

D'On, Jakarta – Sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai terang benderang. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengumumkan keputusan partainya untuk mendukung pemerintahan Prabowo, tetapi dengan satu catatan besar: tanpa mengisi posisi di kabinet.

Dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui siaran pers di Jakarta, Basarah menjelaskan bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk kerja sama politik yang konstruktif, tanpa intervensi langsung melalui jabatan di eksekutif.

Bukan Sistem Oposisi, Melainkan Presidensial Murni

Menurut Basarah, keputusan ini bukanlah sekadar taktik politik, tetapi berakar pada pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. "Dalam sistem presidensial, istilah oposisi sebenarnya tidak dikenal. Konsep oposisi lebih relevan dalam sistem parlementer yang biasa digunakan di negara-negara dengan demokrasi liberal," ungkap Basarah.

Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, Basarah menyebutkan bahwa dukungan PDIP bertujuan untuk menguatkan mekanisme pemerintahan. Partai berlambang banteng ini menilai bahwa berperan sebagai oposisi hanya akan menciptakan dualisme yang kontraproduktif bagi upaya membangun bangsa.

"Kami ingin memastikan bahwa sistem presidensial di Indonesia berjalan ideal, di mana seluruh elemen bangsa bekerja bersama demi kepentingan rakyat, bukan sekadar mempertontonkan rivalitas politik," lanjutnya.

Faktor Hubungan Pribadi Megawati-Prabowo

Selain alasan sistem pemerintahan, hubungan pribadi yang baik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi latar belakang keputusan ini. Seperti diketahui, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia, termasuk momen penting ketika Prabowo menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati dalam Pemilu 2009.

"Hubungan pribadi antara Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto menjadi jembatan penting. Mereka memiliki komunikasi yang baik dan saling memahami kebutuhan bangsa. Hal ini menciptakan landasan kokoh untuk kerja sama strategis," papar Basarah.

Meski PDIP tidak menempatkan kadernya di kabinet, Basarah menekankan bahwa partainya tetap akan berperan aktif melalui jalur lain. "Kami akan mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan memberikan masukan kritis terhadap program-program pemerintah. Semua ini demi memastikan arah pembangunan Indonesia tetap sesuai visi bersama," ujarnya.

Strategi Tanpa Jabatan, Fokus pada Kontribusi Nyata

Keputusan PDIP untuk tidak bergabung dalam kabinet Prabowo bisa dilihat sebagai strategi politik unik. Alih-alih memperebutkan kursi kekuasaan, PDIP memilih jalur independen yang memungkinkan mereka mendukung pemerintah tanpa kehilangan karakter sebagai partai besar yang mandiri.

Basarah optimistis bahwa keputusan ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa. "Kami ingin menunjukkan bahwa dukungan politik tidak selalu harus diterjemahkan dalam bentuk jabatan. Dukungan kami adalah untuk kemajuan Indonesia secara keseluruhan," tegasnya.

Dengan sikap ini, PDIP berharap dapat menjadi mitra strategis pemerintahan Prabowo dalam mendorong perubahan yang lebih besar.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski demikian, keputusan ini tak luput dari tantangan. Absennya PDIP di kabinet Prabowo berpotensi menimbulkan persepsi bahwa partai ini berjarak dari pengambilan keputusan strategis di tingkat eksekutif. Namun, Basarah percaya bahwa kerja sama berbasis komunikasi yang kuat antara Megawati dan Prabowo akan menjadi kunci sukses dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

"Kami berharap ini menjadi era baru dalam politik Indonesia, di mana partai-partai besar mampu menunjukkan kedewasaan politik dan fokus pada kepentingan rakyat. Tidak lagi terjebak dalam kepentingan sempit atau perebutan kekuasaan," tutup Basarah.

Keputusan PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo tanpa mengisi kabinet mencerminkan langkah politik yang berani, penuh pertimbangan, dan memberikan harapan bagi terciptanya sistem pemerintahan yang lebih stabil di masa depan. Kini, publik menanti bagaimana kolaborasi tanpa jabatan ini akan diterjemahkan dalam langkah nyata untuk memajukan Indonesia.

(Mond)

#PDIP #Politik #KabinetPrabowo #Nasional