Perintah Presiden, Panglima TNI Tegaskan Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang Tetap Dilanjutkan
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: Dok Ist)
D'On, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten, akan terus dilanjutkan. Keputusan ini diambil berdasarkan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, meski menuai polemik dan perbedaan pandangan dari sejumlah pihak.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Jenderal Agus pada Minggu (19/1/2025), menyusul adanya usulan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menginginkan agar pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, ditunda.
“Sudah perintah presiden. Lanjut,” ujar Agus singkat namun penuh penekanan kepada awak media.
Mengurai Konflik Kepentingan di Balik Pembongkaran
Langkah TNI membongkar pagar laut ini didasari oleh pertimbangan strategis dan sosial. Menurut Agus, pagar laut yang berdiri selama bertahun-tahun di wilayah perairan tersebut telah menghalangi akses masyarakat pesisir, khususnya para nelayan, untuk mencari nafkah. Dengan pembongkaran ini, akses ke laut diharapkan terbuka kembali, sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar dapat meningkat.
“Masyarakat yang mencari ikan tidak ada akses. Sehingga dibuka supaya masyarakat bisa mencari ikan di laut,” jelas Agus.
Namun, di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyuarakan keprihatinannya. Ia menginginkan agar pembongkaran ini ditunda untuk memastikan langkah tersebut tidak membawa dampak negatif terhadap ekosistem laut atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan keberadaan pagar laut tersebut.
Mandat Presiden: Mengutamakan Kepentingan Rakyat
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembongkaran pagar laut ini diyakini sebagai bentuk komitmennya dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Selama ini, pagar laut tersebut dianggap menjadi simbol eksklusivitas dan pembatasan terhadap hak masyarakat umum atas sumber daya laut yang seharusnya bisa diakses secara adil.
Presiden Prabowo dikenal vokal dalam isu kedaulatan laut dan penguatan sektor perikanan nasional. Kebijakan ini sejalan dengan visinya untuk memberantas berbagai bentuk ketidakadilan yang menghambat potensi besar di sektor kelautan Indonesia.
“Keberadaan pagar-pagar semacam ini mencerminkan ketimpangan. Laut kita harus menjadi milik semua, bukan hanya sebagian pihak,” ungkap seorang sumber di lingkungan istana yang mendukung langkah tegas tersebut.
Tantangan dalam Pelaksanaan
Meski dilandasi niat mulia, pelaksanaan pembongkaran pagar laut ini tidak tanpa tantangan. Selain perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan kementerian terkait, proses pembongkaran juga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas pagar tersebut.
Sejumlah warga pesisir menyambut baik langkah ini. Mereka mengaku selama ini kesulitan untuk mengakses wilayah perairan yang menjadi tempat utama mereka mencari ikan. Namun, ada juga pihak yang merasa dirugikan karena pagar tersebut diklaim memiliki izin tertentu atau menjadi bagian dari investasi di sektor perikanan.
Panggilan untuk Kolaborasi
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa polemik ini bisa diselesaikan jika semua pihak bersedia duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Pembongkaran pagar laut tidak hanya menyangkut aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem laut serta kepentingan legal yang mungkin ada.
“Harus ada kajian yang menyeluruh. Kepentingan rakyat memang utama, tapi juga tidak boleh mengabaikan aturan hukum dan keberlanjutan lingkungan,” ujar seorang ahli kelautan.
Arah Kebijakan TNI di Bawah Komando Jenderal Agus
Langkah Jenderal Agus Subiyanto melanjutkan pembongkaran pagar laut mencerminkan pendekatan tegas TNI dalam menindaklanjuti arahan presiden. Dalam beberapa kesempatan, Agus menegaskan bahwa TNI siap mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di sektor kelautan.
“Ini bukan hanya soal membongkar pagar. Ini soal mengembalikan hak rakyat, memberikan mereka akses, dan memastikan laut Indonesia benar-benar menjadi sumber kehidupan bagi semua,” kata Agus.
Harapan di Masa Depan
Dengan berlanjutnya pembongkaran pagar laut di Tangerang, masyarakat berharap langkah ini benar-benar membawa perubahan nyata bagi kehidupan mereka. Di sisi lain, berbagai pihak juga mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan pendekatan yang inklusif, adil, dan berwawasan lingkungan.
Keputusan besar seperti ini selalu mengundang perhatian publik, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
