Prabowo Subianto Instruksikan Pemda Pangkas 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas untuk Efisiensi Negara
Usai lawatan ke mesir, Presiden Prabowo tiba di tanah air dan langsung melakukan rapat terbatas di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (23/12/2024). Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden
D'On, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam mengarahkan kebijakan belanja pemerintah daerah (Pemda) untuk tahun 2025. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Prabowo meminta Pemda memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Kebijakan yang ditandatangani pada 22 Januari 2025 ini menjadi sinyal kuat pemerintah untuk memprioritaskan efisiensi demi keberlanjutan pembangunan nasional.
Instruksi tersebut secara eksplisit menyerukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar memfokuskan belanja daerah pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Prabowo menggarisbawahi bahwa perjalanan dinas, yang selama ini menyerap anggaran cukup besar, harus dikurangi secara signifikan.
“Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen),” bunyi arahan yang tertuang dalam dokumen Inpres tersebut.
Namun, arahan ini tidak hanya berhenti pada pengurangan perjalanan dinas. Presiden juga menginstruksikan pembatasan berbagai bentuk belanja yang dianggap kurang esensial. Beberapa di antaranya meliputi kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, hingga Focus Group Discussion (FGD). Selain itu, pembatasan pemberian honorarium juga menjadi bagian dari kebijakan ini, termasuk pengurangan jumlah tim kerja serta penyesuaian honorarium sesuai standar harga satuan regional yang telah diatur dalam Peraturan Presiden.
Menegaskan Prioritas pada Layanan Publik
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan anggaran negara digunakan secara lebih terukur dan efektif. Belanja daerah, menurutnya, harus difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang nyata, bukan pada belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur. Ia juga mendorong agar pola alokasi anggaran tidak hanya sekadar berdasarkan kebiasaan tahun sebelumnya atau prinsip pemerataan antar-perangkat daerah.
“Efisiensi ini bukan sekadar memangkas, tapi memastikan anggaran dialokasikan untuk hal-hal yang benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat. Kita harus mengutamakan hasil, bukan seremonial,” ujar Prabowo dalam sebuah pernyataan.
Lebih lanjut, ia juga meminta Pemda lebih selektif dalam memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian atau lembaga. Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk mencegah pemborosan anggaran sekaligus mendorong Pemda untuk berfokus pada target-target pembangunan prioritas.
Potensi Penghematan Rp 20 Triliun untuk Infrastruktur Pendidikan
Salah satu aspek yang ditekankan Prabowo adalah manfaat besar dari efisiensi perjalanan dinas. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan pada 22 Januari 2025, ia menyebut bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas saja bisa menghemat hingga Rp 20 triliun. Dana sebesar itu, menurutnya, dapat dialokasikan untuk sektor-sektor yang mendesak, seperti perbaikan infrastruktur pendidikan.
“Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah, kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung, Rp 20 triliun itu bisa membangun atau memperbaiki puluhan ribu sekolah, gedung-gedung sekolah yang selama ini rusak dan tidak layak,” jelas Prabowo.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mengurangi belanja seremonial, termasuk perayaan ulang tahun atau peringatan hari-hari besar tertentu. Ia bahkan menyarankan agar perayaan semacam itu dilakukan secara sederhana di kantor dengan peserta terbatas.
“Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di-vcon-kan,” ujar Prabowo tegas.
Mengubah Wajah Pengelolaan Anggaran Daerah
Instruksi ini membawa pesan besar tentang arah pengelolaan anggaran negara di bawah kepemimpinan Prabowo. Pengurangan belanja yang dianggap tidak esensial merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan fiskal di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.
Dengan mengalihkan fokus belanja ke program prioritas seperti infrastruktur pendidikan, pemerintah tidak hanya menunjukkan komitmen pada efisiensi, tetapi juga keberpihakan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Arahan Presiden ini menjadi momentum bagi Pemda untuk melakukan refleksi mendalam atas pengelolaan anggaran mereka. Efisiensi bukan hanya soal penghematan, melainkan tentang memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
(Mond)
#PrabowoSubianto #Nasional #PerjalananDinas
