Ancaman Ormas Preman di Kawasan Industri: Wamenaker Desak Polri Bertindak
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan.
D'On, Jakarta – Gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman terhadap operasional pabrik dan investasi di kawasan industri semakin meresahkan. Para pelaku industri mengeluhkan aksi premanisme yang tak hanya menghambat kelancaran produksi tetapi juga berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Merespons hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan melaporkan kelompok-kelompok tersebut ke Polri untuk tindakan lebih lanjut.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, yang akrab disapa Noel, menegaskan bahwa pemerintah tak akan tinggal diam melihat gangguan ini terus berlangsung. "Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak," ujar Noel di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Menurutnya, aksi premanisme yang meresahkan ini bukan hanya sekadar gangguan kecil, tetapi ancaman serius terhadap perekonomian. Jika pabrik-pabrik mengalami gangguan, bahkan sampai ada investasi yang batal masuk, dampaknya akan sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja.
"Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi," tegasnya.
Lebih lanjut, Noel menegaskan bahwa Polri harus segera bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok ini. Ia bahkan berencana menemui Kapolri secara langsung untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah ini.
"Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicarakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respons yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa," katanya penuh keyakinan.
Ancaman Serius bagi Investasi dan Ekonomi Nasional
Kasus gangguan oleh ormas preman bukan hal baru dalam dunia industri di Indonesia. Para pelaku usaha sudah lama mengeluhkan perilaku mereka yang menggunakan cara-cara kekerasan dan intimidasi demi mendapatkan keuntungan pribadi.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, menyebut bahwa aksi mereka semakin merajalela dan berulang kali mengganggu operasional pabrik. Mereka kerap melakukan demonstrasi liar, memblokade akses masuk pabrik, bahkan ada yang meminta jatah uang keamanan secara paksa.
Menurutnya, laporan ke aparat keamanan sudah berkali-kali dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil yang signifikan. Banyak kawasan industri yang menjadi sasaran kelompok-kelompok ini, seperti di Bekasi, Karawang, Batam, hingga wilayah Jawa Timur.
"Dampaknya bukan hanya pada pabrik yang sudah ada, tetapi juga pada investasi masa depan. Ratusan triliun rupiah rencana investasi batal hanya karena ulah para preman," ujar Sanny.
Senada dengan itu, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak keluhan serupa dari pelaku industri.
"Kami sering mendapat laporan bahwa aktivitas premanisme ini sangat mengganggu kelangsungan bisnis industri. Jika dibiarkan, ini bisa memperburuk iklim investasi kita," jelasnya.
Bahkan, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengakui bahwa dirinya kerap mendapat keluhan dari para pengusaha yang merasa tidak nyaman akibat gangguan dari kelompok-kelompok preman.
"Saya berharap jangan ada lagi ormas preman yang mengganggu operasional pabrik. Jika tidak, kita akan kehilangan banyak kesempatan emas untuk meningkatkan perekonomian daerah," ujarnya.
Pemerintah Diminta Bertindak Tegas
Gangguan ini juga berdampak pada daya tarik Indonesia di mata investor asing. Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno, meminta agar para calon investor berdiskusi dengan pihaknya untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala premanisme.
Ia menegaskan bahwa kepastian hukum dan keamanan menjadi faktor utama bagi investor dalam mengambil keputusan. Jika aksi premanisme terus dibiarkan, bukan hanya investasi yang hilang, tetapi juga citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi akan tercoreng.
Sementara itu, Noel menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi para pelaku industri dan tenaga kerja dari ancaman premanisme. Baginya, kelompok yang menghambat penciptaan lapangan kerja adalah musuh rakyat.
"Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama. Kita harus lawan bersama-sama demi kepentingan bangsa," tutupnya dengan penuh ketegasan.
Kini, semua mata tertuju pada langkah Polri dalam merespons laporan ini. Akankah ada tindakan nyata yang bisa memberikan efek jera bagi para preman industri? Ataukah gangguan ini akan terus menjadi momok bagi dunia usaha di Indonesia? Jawabannya akan sangat menentukan masa depan iklim investasi di negeri ini.
(Mond)
#OrmasPreman #Nasional
