BEM SI Kembali Menggelar Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Patung Kuda: Suara Mahasiswa yang Tak Terbendung

Mahasiswa Universitas Indonesia berunjuk rasa di lapangan FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2025). ANTARA FOTO

D'On, Jakarta – Gelombang aksi mahasiswa kembali menggema di pusat ibu kota. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi puncak bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025). Aksi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa yang telah digelar sebelumnya pada Senin (17/2/2025), yang menurut para demonstran belum mendapat tanggapan dari pemerintah.

Sebagaimana yang telah diumumkan, aksi ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB hingga ada perwakilan dari pihak Istana yang bersedia menemui massa. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia diperkirakan akan turun ke jalan, membawa sembilan tuntutan utama yang mencerminkan keresahan mereka terhadap arah kebijakan pemerintah.

Tuntutan Mahasiswa: Dari Anggaran Hingga Demokrasi

Koordinator BEM SI, Herianto, menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan sekadar ajang protes, tetapi juga sebuah perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

"Aksi ini adalah bukti bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Kami akan terus bersuara hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari pemerintah," ujar Herianto kepada wartawan di lokasi aksi.

Dalam aksi ini, BEM SI membawa sembilan tuntutan krusial:

1. Evaluasi Pemangkasan Anggaran: Mahasiswa meminta pemerintah untuk meninjau kembali pemotongan anggaran yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Menurut mereka, kebijakan ini berpotensi menghambat pembangunan di sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan.

2. Transparansi dalam Pembangunan: Demonstran menyoroti proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap lebih banyak merugikan masyarakat dibandingkan memberikan manfaat. Mereka menuding pemerintah melakukan penggusuran secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi warga yang terdampak.

3. Penolakan RUU Minerba: Mahasiswa menolak rancangan undang-undang yang mereka nilai akan menguntungkan oligarki tambang dan merugikan lingkungan serta masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam.

4. Menolak Dwifungsi TNI: Mereka juga menolak kebangkitan kembali dwifungsi TNI dalam kehidupan sipil, sebuah kebijakan yang menurut mereka bisa mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.

5. Pengesahan RUU Perampasan Aset: BEM SI mendesak pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang yang memungkinkan penyitaan aset hasil korupsi, sebagai langkah nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

6. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Mereka menuntut perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan, yang dinilai masih jauh dari kata ideal, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal.

7. Menolak Impunitas Pelanggar HAM: Mahasiswa mendesak pemerintah untuk tidak memberikan impunitas bagi pelanggar hak asasi manusia dan meminta agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat diusut tuntas.

8. Menolak ‘Cawe-cawe’ Jokowi: Demonstran mengecam dugaan campur tangan Presiden Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto yang akan datang. Mereka menuntut agar pemerintahan baru berjalan secara independen tanpa pengaruh dari presiden sebelumnya.

9. Pelantikan Kepala Daerah yang Bertanggung Jawab: Aksi ini juga bertepatan dengan momentum pelantikan kepala daerah di berbagai wilayah. Mahasiswa menekankan pentingnya kepala daerah untuk berkontribusi nyata bagi rakyatnya, bukan sekadar menjalankan tugas administratif.

Aksi Lanjutan: Bukan Sekadar Unjuk Rasa Biasa

Demonstrasi kali ini bukanlah yang pertama dan kemungkinan bukan yang terakhir. Pada Senin (17/2/2025), BEM SI telah menggelar aksi di lokasi yang sama, namun tidak mendapat respons dari pemerintah.

"Harapan kami, aksi Senin lalu bisa menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera merespons tuntutan kami. Tetapi ternyata tidak ada tanggapan. Maka dari itu, kami kembali turun ke jalan hari ini untuk mempertegas sikap bahwa mahasiswa tidak akan diam," lanjut Herianto.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya soal kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga soal tanggung jawab kepala daerah yang baru dilantik.

"Kami ingin mengingatkan bahwa kepala daerah punya peran penting dalam membawa perubahan bagi rakyatnya. Ini bukan hanya tugas pemerintah pusat. Ada beban moral yang harus mereka jalankan untuk memastikan kebijakan yang pro-rakyat," tambahnya.

Dinamika di Lapangan: Antisipasi dan Reaksi Pihak Berwenang

Aparat keamanan telah bersiaga sejak pagi di kawasan Patung Kuda untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi aksi. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas guna menghindari kemacetan parah di sekitar lokasi unjuk rasa.

Sementara itu, beberapa pengamat politik menilai aksi ini sebagai bentuk perlawanan yang sah dalam demokrasi. “Gerakan mahasiswa seperti ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa ada suara-suara kritis yang harus diperhatikan. Jika tidak, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah bisa semakin meningkat,” ujar seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia.

Demonstrasi ini diperkirakan akan berlangsung hingga sore atau bahkan malam, tergantung pada respons yang diberikan oleh pihak Istana. Apakah pemerintah akan turun tangan dan merespons tuntutan mahasiswa? Atau akankah aksi ini berlanjut dengan gelombang protes yang lebih besar?

Mahasiswa telah bersuara. Kini, giliran pemerintah untuk menanggapi.

(Mond)

#IndonesiaGelap #Demonstrasi #BEMSI