Efisiensi Rp750 Triliun: Solusi Cerdas atau Masalah Baru?

Ilustrasi anggaran

Dirgantaraonline - Langkah efisiensi anggaran senilai Rp750 triliun yang direncanakan pemerintah menuai beragam reaksi. Apakah ini strategi brilian untuk memperkuat perekonomian dan memperbaiki struktur keuangan negara? Ataukah justru menjadi bom waktu yang akan menciptakan masalah baru di berbagai sektor?

Mari kita telaah secara kritis.

Efisiensi atau Pemangkasan?

Istilah “efisiensi” sering kali terdengar positif seolah-olah ini adalah upaya cerdas untuk memaksimalkan manfaat dengan sumber daya yang lebih kecil. Namun, apakah benar ini soal efisiensi, atau sekadar pemangkasan anggaran besar-besaran?

Jika benar Rp750 triliun ini disesuaikan secara strategis, harus ada kejelasan mengenai sektor mana yang dipangkas dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Jika tidak, maka ini bukan efisiensi, melainkan pengurangan belanja yang bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan stabilitas sektor tertentu.

Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Anggaran pemerintah adalah salah satu penggerak utama ekonomi. Pemangkasan dalam jumlah besar berpotensi memperlambat laju pembangunan infrastruktur, investasi publik, dan belanja sosial yang selama ini menopang pertumbuhan.

Sektor konstruksi, misalnya, sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah. Jika anggaran infrastruktur dipangkas drastis, maka efek domino akan terjadi: proyek berkurang, tenaga kerja kehilangan pendapatan, konsumsi turun, dan pada akhirnya ekonomi melambat.

Di sisi lain, jika efisiensi ini dilakukan dengan menghapus proyek-proyek tidak produktif atau membatasi belanja birokrasi yang boros, ini bisa menjadi langkah positif. Namun, pertanyaannya: apakah pemerintah berani memangkas pengeluaran yang selama ini menjadi ladang kepentingan banyak pihak?

Ancaman terhadap Kesejahteraan Sosial

Sektor pendidikan dan kesehatan kerap menjadi korban pemangkasan anggaran. Jika Rp750 triliun ini menyentuh subsidi pendidikan, beasiswa, atau program kesehatan, maka masyarakat kelas menengah ke bawah akan merasakan dampak paling besar.

Bayangkan jika anggaran BPJS Kesehatan berkurang, maka pelayanan publik akan semakin buruk. Jika subsidi pendidikan dikurangi, akses bagi kelompok rentan akan semakin sempit. Jika dana desa dipangkas, maka pembangunan di daerah terpencil akan melambat, meningkatkan kesenjangan sosial.

Pemerintah harus transparan: sektor mana yang dikorbankan dan bagaimana strategi mitigasi dampaknya terhadap masyarakat luas?

Dampak Politik: Efisiensi atau Strategi Siasat?

Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan ini juga punya dimensi politik. Dalam tahun politik atau menjelang pergantian pemerintahan, efisiensi besar-besaran bisa jadi cara untuk "membereskan" kondisi fiskal sebelum tongkat estafet kekuasaan berganti.

Namun, apakah ini dilakukan dengan niat baik untuk memperbaiki neraca keuangan negara, ataukah ini hanya langkah kosmetik agar terlihat bagus di mata investor dan lembaga internasional?

Jika ini hanya upaya memperbaiki citra fiskal tanpa strategi nyata untuk mempertahankan pertumbuhan dan kesejahteraan, maka yang terjadi bukan solusi, melainkan jebakan yang justru menciptakan masalah jangka panjang.

Kesimpulan: Bijak atau Gegabah?

Efisiensi anggaran Rp750 triliun bisa menjadi langkah cerdas jika dilakukan dengan strategi yang tepat memangkas yang tidak perlu tanpa mengorbankan sektor esensial. Namun, jika dilakukan secara serampangan tanpa kajian mendalam, maka ini bisa menjadi bumerang yang memperlambat ekonomi, memperburuk kesenjangan sosial, dan menambah ketidakstabilan politik.

Pemerintah harus menjawab pertanyaan ini dengan transparan: efisiensi ini untuk siapa, dengan cara apa, dan bagaimana jaminan bahwa rakyat tidak menjadi korban dari kebijakan ini? Sebab, jika salah langkah, yang disebut efisiensi hari ini bisa menjadi bencana di masa depan. (***)

Penulis: Osmond 

#Opini #EfisiensiAnggaran