Gelombang Pemutusan Kontrak 18.000 Pegawai Kementerian PU: Dampak Pemotongan Anggaran yang Mengguncang
Viralnya kabar 18.000 pegawai Kementerian PU dirumahkan beredar di media sosial. (Istimewa)
D'On, Jakarta – Suasana haru dan ketidakpastian menyelimuti ribuan pegawai di berbagai balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) setelah kabar mengejutkan beredar: sebanyak 18.000 pegawai kontrak dirumahkan. Pemutusan ini terjadi akibat pemotongan anggaran kementerian yang mencapai 80%—setara dengan Rp 81,38 triliun.
Menteri PU, Dody Hanggodo, akhirnya angkat bicara terkait viralnya isu ini. Ia menegaskan bahwa pegawai yang dirumahkan sebagian besar merupakan tenaga kontrak yang masa kerja mereka telah habis, namun hingga kini belum ada perpanjangan kontrak karena anggaran masih dalam tahap peninjauan ulang.
"Habis kontrak. Next kontraknya belum. Kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang," ujar Dody seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Anggaran yang Diblokir dan Ketidakpastian Nasib Pegawai
Dody mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran Kementerian PU masih diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Pemblokiran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Akibatnya, kementerian belum memiliki kepastian kapan dana tersebut akan dicairkan dan kontrak para pegawai dapat diperpanjang.
"Harapannya, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya segera dibuka dan bisa langsung diselesaikan," tambah Dody.
Namun, pernyataan ini belum memberikan kepastian kapan 18.000 pegawai tersebut dapat kembali bekerja. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang selama ini bergantung pada pekerjaan mereka di berbagai balai Kementerian PU di seluruh Indonesia.
Viral di Media Sosial: Tangis dan Perpisahan Massal
Di tengah ketidakjelasan nasib mereka, media sosial diramaikan dengan video dan foto para pegawai yang harus meninggalkan pekerjaan mereka. Salah satu gambar yang viral memperlihatkan sekelompok pegawai berseragam putih berkumpul di area parkir, beberapa di antaranya tampak berpelukan sambil menangis.
Sebuah unggahan di TikTok dan X menggambarkan situasi pilu yang terjadi di berbagai kantor balai.
"Mulai pamitan, karena lebih dari 600 orang yang dirumahkan di kantor balai kami. Bahkan kira-kira sudah 18.000 orang yang dirumahkan di Kementerian PU yang tersebar di seluruh balai se-Indonesia," tulis keterangan dalam unggahan tersebut.
Banyak warganet yang merasa prihatin atas kondisi ini, terutama mengingat dampak besar yang ditimbulkan bagi para pekerja dan keluarga mereka. Banyak dari mereka yang telah bekerja bertahun-tahun dan menggantungkan hidup pada pekerjaan di Kementerian PU.
Dampak Pemutusan Kontrak: Kehidupan Ribuan Keluarga Terancam
Pemutusan kontrak ribuan pegawai ini tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berimbas pada perekonomian keluarga mereka. Banyak dari mereka yang memiliki tanggungan, mulai dari biaya hidup sehari-hari hingga pendidikan anak.
Beberapa pegawai yang terdampak berbagi cerita tentang ketidakpastian yang kini mereka hadapi.
"Saya sudah tujuh tahun bekerja di sini. Setiap tahun kontrak saya diperpanjang. Sekarang tiba-tiba harus berhenti tanpa kepastian kapan bisa bekerja lagi. Saya punya istri dan dua anak yang harus saya nafkahi," ujar seorang pegawai yang enggan disebut namanya.
Situasi ini semakin pelik mengingat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Bagi banyak pegawai, kehilangan pekerjaan berarti harus segera mencari alternatif lain di tengah persaingan kerja yang ketat.
Apa Langkah Selanjutnya?
Meskipun Menteri Dody berharap agar pemblokiran anggaran segera dibuka, banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas kebijakan pemotongan anggaran ini. Beberapa anggota DPR juga mulai mengkritisi dampak dari kebijakan ini terhadap tenaga kerja dan proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
Sebagian besar proyek infrastruktur bergantung pada tenaga kerja kontrak, dan dengan berkurangnya jumlah pekerja, banyak yang khawatir akan terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proyek strategis.
Kini, ribuan pegawai hanya bisa menunggu keputusan pemerintah. Apakah anggaran akan segera dicairkan dan mereka dapat kembali bekerja? Ataukah mereka harus mencari pekerjaan baru di tengah ketidakpastian ekonomi?
Yang jelas, bagi 18.000 pegawai Kementerian PU yang dirumahkan, setiap hari yang berlalu tanpa kepastian adalah ujian berat yang harus mereka hadapi.
(Mond)
#KementerianPU #PHK #Nasional #Viral
