Gubernur Aceh Hapus Barcode BBM Bersubsidi di Hari Pertama Menjabat
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem saat memberikan sambutan pertama setelah dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian di Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).
D'On, Banda Aceh – Aroma perubahan langsung tercium begitu Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030. Dalam pidato perdananya yang penuh semangat di Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2/2025), Mualem mengumumkan kebijakan kontroversial: penghapusan sistem barcode MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Aceh.
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Menurut mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu, sistem barcode yang diberlakukan sejak 2022 justru menyulitkan masyarakat. “Semua SPBU di Aceh tidak usah lagi ada barcode. Mohon digarisbawahi, siapa pun yang mau isi minyak tetap bisa. Karena ini bukan lagi masalah di Aceh,” tegas Mualem di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para pejabat tinggi lainnya.
Kebijakan yang Ditunggu-Tunggu Rakyat
Sejak diterapkan, sistem barcode MyPertamina memang menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah pusat mengklaim kebijakan ini dibuat untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Namun, bagi sebagian besar masyarakat Aceh, sistem ini malah menjadi penghalang untuk mendapatkan bahan bakar dengan harga terjangkau.
Dalam pidatonya, Mualem bahkan mengungkapkan fakta mengejutkan: ada masyarakat yang sampai berniat membakar SPBU karena frustrasi dengan sistem barcode yang menyulitkan mereka. “Saya sudah mendengar sendiri keluhan rakyat. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal kesejahteraan. Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapus barcode yang ada di SPBU, khususnya Aceh,” ujarnya dengan nada tegas.
Keputusan ini disambut meriah oleh para pendukungnya. Sejumlah warga yang hadir dalam acara pelantikan tampak mengangguk-angguk, seolah mendapat angin segar dari kebijakan yang selama ini mereka harapkan.
Pelantikan yang Penuh Makna
Mualem dan wakilnya, Fadhlullah alias Dek Fad, resmi dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Aceh. Acara sakral ini berlangsung megah dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, diplomat senior Hamid Awaluddin, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, hingga Duta Besar Finlandia.
Tak seperti pelantikan kepala daerah lain di Indonesia, Mualem dan Dek Fad menduduki kursi gubernur lebih dulu karena kekhususan yang diatur dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Prosesi pelantikan pun berlangsung penuh adat dan tradisi. Setelah pengambilan sumpah jabatan, keduanya menjalani pemasangan tanda pangkat serta ritual peusijuk atau tepung tawar oleh Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar. Ritual ini melambangkan doa dan harapan agar kepemimpinan mereka berjalan lancar serta membawa berkah bagi rakyat Aceh.
Langkah Awal yang Menunjukkan Karakter Pemimpin
Keputusan Mualem dalam menghapus sistem barcode BBM bisa dianggap sebagai langkah berani, bahkan kontroversial. Di satu sisi, kebijakan ini menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Namun, di sisi lain, ini bisa menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pemerintah Aceh akan memastikan subsidi BBM tetap tepat sasaran tanpa sistem verifikasi seperti barcode.
Namun, satu hal yang pasti: Mualem telah mengirim pesan kuat bahwa ia tidak akan ragu mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Sebagai mantan panglima GAM, karakternya yang tegas dan lugas kembali terlihat dalam kebijakan pertamanya sebagai gubernur.
Kini, tinggal menunggu bagaimana implementasi penghapusan barcode ini di lapangan dan bagaimana respons dari pemerintah pusat, khususnya Pertamina, terhadap kebijakan baru ini. Yang jelas, bagi rakyat Aceh, ini adalah awal yang menggembirakan sebuah sinyal bahwa Mualem tidak akan sekadar duduk di kursi gubernur, melainkan benar-benar bertindak untuk mereka.
(Mond)
#BarcodePertamina #EksPanglimaGAM #Pertamina #Aceh
