Ketidakhadiran 47 Kepala Daerah di Retreat: Wamendagri Minta Wakil atau Sekda Hadir
Kepala daerah memasuki gerbang Akmil untuk mengikut retreat, Jumat (21/2/2025).
D'On, Magelang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pentingnya kehadiran kepala daerah atau perwakilannya dalam agenda retreat yang digelar di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan bahwa ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, sementara 6 lainnya berhalangan hadir karena alasan kesehatan atau acara keluarga.
“Apabila memang diputuskan untuk tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini, seperti halnya mereka yang (izin) sakit atau ada kegiatan keluarga,” ujar Bima Arya pada Jumat (21/2).
Kehadiran Sekda Ditekankan sebagai Opsi Terakhir
Menyoroti pentingnya kehadiran dalam retreat ini, Bima Arya menekankan bahwa jika kepala daerah dan wakilnya tidak bisa hadir, maka sekretaris daerah (sekda) harus mengambil peran sebagai perwakilan. Ia yakin bahwa setiap daerah pasti memiliki sekda yang dapat menggantikan tugas kepala daerah dalam acara strategis ini.
“Pasti ada sekdanya, enggak mungkin (tidak ada). Itu sudah menjadi mekanisme tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Tiga elemen ini—kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekda—harus saling menggantikan dan mengisi. Maka, saya yakin pasti ada perwakilan dari setiap daerah,” jelasnya.
Urgensi Kehadiran dalam Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
Lebih lanjut, Bima Arya menegaskan bahwa retreat ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan agenda penting yang bertujuan memastikan sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, tanpa kehadiran perwakilan dari masing-masing daerah, ada risiko keterlambatan dalam implementasi kebijakan dan perencanaan daerah.
“Acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu selaras dengan program di daerah, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa diputuskan dengan cepat. Maka, kehadiran perwakilan sangat diperlukan,” katanya.
Lebih dari itu, Bima Arya menyoroti bahwa selain sebagai sarana sinkronisasi kebijakan, acara ini juga menjadi momentum strategis bagi para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih erat. Dengan terjalinnya hubungan baik antar kepala daerah, kolaborasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program di berbagai wilayah akan lebih efektif dan efisien.
“Retreat ini bukan hanya untuk memahami program-program pusat, tetapi juga untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain,” pungkasnya.
Dengan adanya pernyataan tegas dari Wamendagri ini, diharapkan seluruh daerah dapat mengutus perwakilan mereka agar tidak ada yang tertinggal dalam proses perencanaan dan koordinasi kebijakan pembangunan nasional.
(Mond)
#RetreatKepalaDaerah #Nasional
