Mahkamah Konstitusi Rampungkan Sidang Pendahuluan Sengketa Pilkada 2024
Budi Wijayanto bersama Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo P. Condro saat menggelar rapat koordinasi bidang keamanan persiapan pengamanan saat sidang pengucapan putusan, Jumat (31/1) di Gedung III MK. Foto Humas MK/Teguh
D'On, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menuntaskan tahap awal penyelesaian 310 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024. Sejak 8 Januari hingga 31 Januari 2025, lembaga penjaga konstitusi ini menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan, sebuah tahap krusial di mana para pihak diberikan ruang untuk menyampaikan dalil dan argumentasi hukum mereka.
Pada Jumat, 31 Januari 2025, sidang memasuki fase berikutnya dengan agenda mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon, serta keterangan dari pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berbagai aspek sengketa telah dipertimbangkan dengan cermat, memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan fakta dan argumen mereka di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang terbagi dalam tiga panel persidangan.
Langkah berikutnya dalam penyelesaian sengketa ini adalah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2025, seluruh hakim konstitusi akan secara kolektif menelaah berkas perkara, menguji validitas bukti, dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum sebelum menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian atau harus dihentikan.
Dari hasil RPH ini, MK dijadwalkan menggelar Sidang Pengucapan Putusan dan/atau Ketetapan pada 4 dan 5 Februari 2025. Dalam sidang ini, akan diputuskan mana saja perkara yang akan berlanjut ke tahap pembuktian dan mana yang dihentikan. Bagi perkara yang berlanjut, proses sidang pembuktian akan dimulai pada 7 Februari hingga 17 Februari 2025, memberikan ruang bagi para pihak untuk menghadirkan saksi dan ahli guna menguatkan dalil-dalil yang mereka ajukan.
Tahapan Pembuktian: Ujian Kebenaran di Ruang Sidang
Sidang pembuktian merupakan tahapan paling kritis dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Di sini, para pihak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli yang relevan untuk memperkuat klaim mereka. MK menetapkan bahwa:
- Untuk perkara sengketa pemilihan gubernur, masing-masing pihak diperbolehkan mengajukan maksimal enam saksi dan/atau ahli.
- Untuk sengketa pemilihan bupati dan wali kota, jumlah maksimal saksi dan ahli yang boleh diajukan adalah empat orang.
Selain itu, MK memberikan batas waktu kepada para pihak untuk menyerahkan daftar saksi dan ahli mereka paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian dimulai. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga ketertiban persidangan serta memastikan bahwa setiap saksi dan ahli yang dihadirkan memiliki relevansi yang kuat dengan perkara yang diperiksa.
Jaminan Keamanan bagi Para Pencari Keadilan: Koordinasi MK dan Polres Metro Jakarta Pusat
Di tengah intensitas sengketa yang berpotensi memicu ketegangan di berbagai daerah, MK menegaskan komitmennya untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama persidangan berlangsung. Demi memastikan situasi tetap kondusif, MK menggelar rapat koordinasi bidang keamanan bersama Polres Metro Jakarta Pusat pada Jumat sore, 31 Januari 2025, di Gedung III MK, Jakarta.
Dalam pertemuan ini, dibahas sejumlah strategi pengamanan yang mencakup pengelolaan pergerakan pengunjung sidang, mitigasi risiko potensi gangguan, serta penempatan personel keamanan di titik-titik strategis. Tujuannya jelas: menciptakan suasana persidangan yang tertib tanpa menghalangi akses bagi pencari keadilan.
Kepala Biro Umum MK, Budi Wijayanto, menegaskan bahwa MK tetap berpegang pada prinsip keterbukaan dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam aspek keamanan.
“Semangat MK tetap tanpa pagar, sehingga meskipun ada pengamanan ketat, tidak ada sekat yang membatasi akses bagi para pencari keadilan. Keamanan harus dijaga, tetapi tanpa menciptakan suasana yang mencekam,” ujar Budi.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan putusan yang akan dibacakan pada 4 dan 5 Februari 2025, pihak kepolisian telah menyiapkan strategi keamanan khusus. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Susatyo, menyatakan bahwa Polres telah membagi personel keamanan ke dalam tiga wilayah koordinasi (Korwil), yakni:
- Korwil A untuk menangani perkara sengketa dari Jawa dan Sumatera.
- Korwil B untuk perkara dari Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT.
- Korwil C untuk perkara dari Maluku dan Papua.
Selain itu, kepolisian akan memperketat pengamanan di dalam ruang sidang dan di lingkungan sekitar MK, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan.
“Kami telah melakukan pemetaan dan penebalan pasukan di berbagai titik strategis guna memastikan persidangan berjalan lancar, aman, dan tertib,” tegas Susatyo.
Menanti Putusan: Momen Penentu bagi Kontestan Pilkada
Dengan sidang putusan yang akan segera digelar, para pemohon, termohon, serta pihak terkait kini menanti dengan penuh harap. Bagi mereka yang berhasil melewati tahap ini, sidang pembuktian akan menjadi arena terakhir untuk memperjuangkan keadilan.
Sebaliknya, bagi perkara yang dihentikan, putusan MK akan menjadi ketetapan hukum yang final dan mengikat, menandai berakhirnya perjalanan sengketa mereka di jalur konstitusi.
Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam hal konstitusi, MK memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap sengketa diproses secara adil, transparan, dan profesional. Dengan mekanisme persidangan yang ketat serta dukungan keamanan yang solid, diharapkan seluruh rangkaian penyelesaian sengketa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan integritas dan kredibilitas tinggi, mencerminkan esensi demokrasi yang sesungguhnya.
Kini, sorotan publik tertuju pada Mahkamah Konstitusi. Akankah putusan-putusan yang diambil menjadi titik terang bagi para pencari keadilan? Ataukah babak baru sengketa akan kembali mencuat di persidangan berikutnya? Kita tunggu hasilnya pada 4 dan 5 Februari mendatang.
(Mond)
#MahkamahKonstitusi #SengketaPilkada #Politik #Nasional
