Menkeu Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Pemeriksaan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani 

D'On, Jakarta  – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem perpajakan nasional dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025. Regulasi terbaru ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan transparansi dalam proses pemeriksaan pajak, sebuah aspek krusial dalam optimalisasi penerimaan negara.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Dengan adanya aturan baru ini, pemerintah berupaya menyelaraskan regulasi perpajakan dengan perkembangan sistem administrasi yang lebih modern dan efisien.

Wewenang DJP dalam Pemeriksaan Pajak

Dalam beleid ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pemeriksaan pajak ini tidak sekadar sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi untuk memastikan kepatuhan perpajakan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tiga Kategori Pemeriksaan Pajak

Regulasi ini membagi pemeriksaan pajak ke dalam tiga kategori utama:

1. Pemeriksaan Lengkap – Ditujukan untuk menguji secara menyeluruh kepatuhan wajib pajak dengan meneliti setiap pos dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Pemeriksaan ini bersifat mendalam dan mencakup seluruh aspek kewajiban perpajakan yang dilaporkan.

2. Pemeriksaan Terfokus – Berbeda dengan pemeriksaan lengkap, kategori ini hanya menyoroti satu atau beberapa pos tertentu dalam SPT atau dokumen perpajakan lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan secara lebih mendetail pada aspek-aspek yang dianggap berisiko tinggi atau mencurigakan.

3. Pemeriksaan Spesifik – Merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara sederhana terhadap satu atau beberapa aspek tertentu dari kewajiban perpajakan. Jenis pemeriksaan ini lebih bersifat targeted dan dilakukan berdasarkan data atau indikasi khusus.

Jenis Pajak yang Masuk dalam Pemeriksaan

PMK 15 Tahun 2025 mencakup berbagai jenis pajak yang dapat dikenakan pemeriksaan, termasuk:

• Pajak Penghasilan (PPh)
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
• Bea Meterai
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Pajak Karbon
• Pajak lainnya yang dikelola oleh DJP sesuai peraturan yang berlaku

Selain pemeriksaan rutin, beleid ini juga memungkinkan pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan regulasi perpajakan lainnya.

Alur Pemeriksaan Pajak Berdasarkan PMK 15 Tahun 2025

Agar lebih sistematis dan transparan, regulasi ini menetapkan enam tahapan dalam proses pemeriksaan pajak:

1. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) – DJP menerbitkan surat resmi kepada wajib pajak yang menjadi objek pemeriksaan. Dalam tahap ini, Pemeriksa Pajak diwajibkan menunjukkan Tanda Pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan.

2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan – Wajib pajak menerima pemberitahuan tertulis yang menjelaskan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan.

3. Pengumpulan dan Analisis Data – Pemeriksa pajak mulai mengakses dokumen, laporan keuangan, dan transaksi terkait untuk mengevaluasi potensi ketidaksesuaian atau ketidakwajaran dalam laporan pajak.

4. Pembahasan Temuan Sementara – Hasil analisis awal disampaikan kepada wajib pajak. Pada tahap ini, wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau bukti pendukung atas data yang ditemukan.

5. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) – Setelah seluruh data dianalisis dan klarifikasi diberikan, pemeriksa pajak menyusun laporan resmi berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi lebih lanjut.

6. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan – Wajib pajak diberi kesempatan untuk mendiskusikan hasil akhir sebelum DJP mengeluarkan ketetapan pajak resmi berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Dampak dan Harapan dari Regulasi Baru

Dengan diterbitkannya PMK 15 Tahun 2025, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan pajak semakin meningkat. Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam mereformasi sistem perpajakan agar lebih efisien, adil, dan berbasis data yang akurat. Dengan aturan baru ini, wajib pajak diharapkan lebih memahami hak dan kewajibannya, sementara otoritas pajak dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan objektif.

Seiring dengan implementasi aturan ini, DJP juga akan terus melakukan sosialisasi agar seluruh pihak yang terlibat dapat memahami dan menerapkan regulasi ini dengan baik. Ke depan, sistem perpajakan yang lebih transparan dan berkeadilan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih optimal.

(Mond)

#Pajak #SriMulyani #MenteriKeuangan #Nasional