MK Putuskan 40 Sengketa Hasil Pilkada Besok, Babak Akhir Perjuangan di Meja Konstitusi
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi
D'On, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjadi saksi akhir bagi sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang masih menyisakan pertarungan hukum. Pada Senin (24/2/2025), MK dijadwalkan menggelar sidang pembacaan putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, yang akan menentukan nasib para kandidat yang menggugat hasil pemilihan di berbagai daerah.
Sidang pleno ini akan dipimpin langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama delapan Hakim Konstitusi lainnya di Ruang Sidang Gedung I MK. Keputusan ini akan menjadi penentu akhir bagi para pihak yang selama berbulan-bulan berjuang membuktikan dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam proses Pilkada.
Dari 310 Gugatan, Hanya 40 Berlanjut ke Pembuktian
Proses hukum di MK dimulai dengan pendaftaran 310 gugatan PHPU Kepala Daerah. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 270 gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian. Hanya 40 perkara yang dianggap memiliki substansi kuat sehingga layak untuk diuji lebih lanjut melalui sidang pembuktian.
Ke-40 perkara ini terdiri dari tiga perkara Pemilihan Gubernur (Pilgub), tiga perkara Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot), dan 34 perkara Pemilihan Bupati (Pilbup). Masing-masing perkara melibatkan berbagai daerah dengan latar belakang sengketa yang beragam, mulai dari dugaan penggelembungan suara, pelanggaran administratif, hingga dugaan politik uang yang mencederai proses demokrasi.
Panel Hakim dan Alur Persidangan
Untuk memastikan pemeriksaan berjalan secara adil dan efektif, MK membagi sidang pembuktian dalam tiga panel berbeda:
- Panel I dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh dan M. Guntur Hamzah. Panel ini menangani 15 perkara.
- Panel II dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, didampingi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, yang menangani 13 perkara.
- Panel III dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih, menangani 12 perkara.
Pembagian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pemeriksaan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon dan termohon, sehingga setiap perkara mendapatkan perhatian yang proporsional.
Daftar Daerah yang Putusannya Akan Dibacakan
Sebanyak 40 daerah yang masih memiliki sengketa Pilkada akan mengetahui hasil akhir perjuangan hukumnya di MK besok. Berikut daftar lengkap daerah yang putusannya akan dibacakan:
- Kepulauan Bangka Belitung
- Papua Pegunungan
- Papua
- Kota Banjarbaru
- Kota Sabang
- Kota Palopo
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Buton Tengah
- Kabupaten Pesawaran
- Kabupaten Empat Lawang
- Kabupaten Barito Utara
- Kabupaten Magetan
- Kabupaten Mandailing Natal
- Kabupaten Pasaman Barat
- Kabupaten Aceh Timur
- Kabupaten Kepulauan Talaud
- Kabupaten Gorontalo Utara
- Kabupaten Bengkulu Selatan
- Kabupaten Serang
- Kabupaten Siak
- Kabupaten Parigi Moutong
- Kabupaten Berau
- Kabupaten Halmahera Utara
- Kabupaten Lamandau
- Kabupaten Bangka Barat
- Kabupaten Belu
- Kabupaten Tasikmalaya
- Kabupaten Banggai
- Kabupaten Bungo
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Pamekasan
- Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kabupaten Mahakam Ulu
- Kabupaten Jeneponto
- Kabupaten Boven Digoel
- Kabupaten Pulau Taliabu
- Kabupaten Mimika
- Kabupaten Jayapura
- Kabupaten Puncak
- Kabupaten Puncak Jaya
Menanti Keputusan, Menjaga Demokrasi
Keputusan yang akan dibacakan oleh MK bukan sekadar penetapan pemenang, tetapi juga cerminan dari proses hukum yang diharapkan bisa menegakkan keadilan dalam demokrasi. Para pemohon, termohon, dan masyarakat di daerah-daerah yang bersengketa tentu menunggu dengan penuh harap, apakah gugatan mereka akan dikabulkan atau ditolak oleh MK.
Terlepas dari hasil akhirnya, putusan ini akan menjadi pijakan penting bagi demokrasi Indonesia dalam memastikan bahwa setiap suara yang diberikan rakyat dalam Pilkada dihitung dengan adil dan transparan. Keputusan MK pun bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada lagi ruang untuk banding setelah putusan dibacakan.
Dengan demikian, Senin besok akan menjadi hari yang menentukan bagi banyak pihak, dari kandidat yang berjuang mempertahankan suara mereka, hingga masyarakat yang menantikan kepastian siapa pemimpin yang sah di daerah mereka. Semua mata akan tertuju pada Mahkamah Konstitusi, menanti keputusan yang akan menjadi babak akhir dari perjalanan panjang sengketa Pilkada 2024.
(Mond)
#MahkamahKonstitusi #SengketaPilkada #PHPU
