Pertarungan di Balik Efisiensi: Prabowo, Raja Kecil, dan Tarik Ulur Anggaran

Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menbuka Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2/2025). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

D'On, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi besar-besaran dalam penggunaan anggaran negara. Namun, dalam upayanya memangkas pemborosan dan menghilangkan peluang korupsi, ia mengaku menghadapi perlawanan dari "raja-raja kecil" dalam birokrasi yang merasa terganggu dengan kebijakan tersebut.

Pernyataan ini bukan sekadar keluhan, melainkan refleksi dari realitas politik di dalam pemerintahan. Hal ini juga dirasakan langsung oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, yang mengungkapkan bahwa upaya menjegal kebijakan Prabowo memang sangat terasa.

"Upaya menjegal kebijakan Presiden Prabowo oleh 'raja-raja kecil' seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa," tulis Dahnil dalam unggahan di akun media sosial X pribadinya, @Dahnilanzar, pada Selasa (11/2).

Menurut Dahnil, kebijakan institusionalisasi baru yang dicanangkan Prabowo demi efisiensi dan efektivitas program pemerintahan terus mendapat hambatan. Banyak pihak yang merasa kehilangan keuntungan akibat kebijakan ini, sehingga berusaha menghambat, mempreteli, atau bahkan menggagalkan program-program tersebut.

"Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektivitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente. Diganggu agar gagal, dll."

Namun, di tengah tantangan tersebut, Dahnil tetap optimistis. Ia percaya bahwa masih banyak birokrat yang ingin melakukan perbaikan meskipun jalannya tidak mudah.

"Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah, namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan," tandasnya.

Efisiensi Anggaran 2025: Tarik Ulur Kepentingan

Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan pemangkasan anggaran kementerian secara besar-besaran pada tahun 2025. Langkah ini bukan tanpa alasan. Dalam pidatonya di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, pada Senin (10/2), Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan demi kepentingan rakyat, bukan demi kelompok tertentu.

"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, yang alasan untuk nyolong ingin dihentikan, dibersihken," tegas Prabowo.

Namun, tak semua pihak menyambut baik langkah ini. Prabowo mengakui bahwa ada perlawanan dari dalam birokrasi, terutama dari mereka yang merasa sudah "kebal hukum" dan terbiasa menguasai sistem.

"Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil, ada," ucapnya.

Pernyataan Prabowo ini menegaskan adanya dinamika internal dalam pemerintahan yang tidak bisa diabaikan. Bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga pertarungan kepentingan yang telah mengakar dalam birokrasi.

Raja Kecil dalam Birokrasi: Siapa Mereka?

Fenomena "raja kecil" dalam birokrasi bukan hal baru. Mereka adalah pejabat atau kelompok tertentu yang telah lama berada di posisi strategis, menikmati aliran dana, dan memiliki jaringan kuat dalam sistem pemerintahan. Keberadaan mereka sering kali menjadi batu sandungan bagi reformasi birokrasi dan kebijakan efisiensi.

Para "raja kecil" ini memiliki banyak cara untuk mempertahankan kekuasaan, mulai dari memperlambat implementasi kebijakan, memainkan regulasi agar tetap menguntungkan mereka, hingga membangun opini publik yang meragukan kebijakan pemerintah.

Efisiensi anggaran yang dicanangkan Prabowo jelas akan memukul kepentingan mereka. Jika anggaran dikontrol ketat dan transparan, peluang "bermain" menjadi lebih kecil. Inilah yang membuat perlawanan terhadap kebijakan Prabowo begitu nyata dan terasa.

Mampukah Prabowo Menang?

Pertanyaannya kini, mampukah Prabowo memenangkan pertarungan ini? Sejarah reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa melawan kepentingan lama bukan hal mudah. Namun, dengan dukungan publik dan keberanian politik yang kuat, perubahan tetap mungkin terjadi.

Dahnil Anzar menegaskan bahwa masih ada harapan. Masih banyak pejabat dan birokrat yang ingin melakukan perbaikan, meskipun jalannya tidak mudah. Yang kini menjadi tantangan adalah bagaimana membangun sistem yang mampu menekan perlawanan dari dalam, serta memastikan bahwa kebijakan efisiensi benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya menjadi wacana.

Pertempuran ini belum usai. Prabowo telah menyatakan sikapnya, dan "raja-raja kecil" pun tak akan tinggal diam. Yang menjadi pertaruhan bukan hanya anggaran, tetapi juga masa depan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

(Mond)

#DahnilAnzarSimanjuntak #Nasional #RajaKecil #EfisiensiAnggaran