Prabowo Tuding Ada “Raja Kecil” di Birokrasi yang Melawan Efisiensi Anggaran
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengarahan dalam Pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025). ANTARA FOTO
D'On, Surabaya – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya perlawanan dari sejumlah pihak di dalam pemerintahannya terkait kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, ada oknum-oknum dalam birokrasi yang merasa “kebal hukum” dan berupaya mempertahankan privilese mereka, meski kebijakan efisiensi bertujuan untuk kepentingan rakyat.
Dalam pidatonya di Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/2/2025), Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran adalah langkah mutlak untuk menghentikan pemborosan, memangkas belanja yang tidak perlu, dan menutup celah korupsi. Namun, tak semua pihak dalam pemerintahan menyambut kebijakan ini dengan tangan terbuka.
“Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi, mereka merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’. Ini yang harus kita hentikan,” tegas Prabowo, penuh nada ketegasan.
Prabowo tidak menyebut secara spesifik siapa saja yang dimaksud sebagai “raja kecil” itu. Namun, pernyataannya menjadi sinyal kuat bahwa ada resistensi internal dalam upaya membersihkan birokrasi dari pemborosan.
Efisiensi Demi Rakyat, Bukan untuk Kepentingan Pejabat
Salah satu program utama yang ingin diwujudkan Prabowo dengan efisiensi anggaran adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak Indonesia. Ia menegaskan, dana yang selama ini tersedot untuk perjalanan dinas, seminar, dan studi banding harus dialihkan ke program yang lebih konkret dan menyentuh masyarakat langsung.
Tak hanya itu, Prabowo menargetkan perbaikan 330 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Ia menyinggung bahwa jika anggaran hanya digunakan sesuai praktik birokrasi lama, dalam lima tahun mendatang hanya sekitar 20 ribu sekolah yang dapat diperbaiki—angka yang terlalu kecil dibanding kebutuhan nyata di lapangan.
“Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri harus dikurangi. Mau melawan saya? Silakan, tapi nanti kalian akan berhadapan dengan emak-emak. Bandel, dablek! Enggak usah keluar negeri lima tahun kalau perlu,” seru Prabowo, mengundang tawa dan tepuk tangan hadirin.
“Hentikan Seminar dan Studi Banding Tak Berguna!”
Presiden juga menyoroti kebiasaan kementerian dan lembaga menggelar Focus Group Discussion (FGD) atau seminar yang menurutnya tidak berdampak langsung bagi rakyat. Baginya, pejabat pemerintah seharusnya bekerja di lapangan, bukan sibuk berdiskusi tanpa hasil nyata.
“Cukup seminar, kajian-kajian, apa itu FGD? Mau diskusi apa lagi? Yang lapar butuh makan, sekolah rusak perlu diperbaiki, jalan berlubang harus ditambal. Tapi mereka malah sibuk diskusi, studi banding ke luar negeri. Mau belajar mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Padahal Australia itu salah satu negara terkaya di dunia, kok belajar dari mereka?” cetusnya, menyindir keras kebiasaan lama birokrasi.
“Gerundelan Pejabat dan Lobi Wartawan Tak Akan Menggoyahkan Saya”
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan kekesalannya terhadap pejabat yang mengeluh di belakang layar terkait kebijakan efisiensi anggaran. Ia menduga bahwa setelah menggerutu, para pejabat ini akan melobi berbagai pihak, termasuk wartawan dan LSM, untuk menggiring opini negatif terhadap kebijakannya.
“Mereka gerundel, terus lobi-lobi wartawan, LSM, untuk menyerang saya. Silakan saja! Saya lebih takut emak-emak daripada mereka,” ujar Prabowo, menegaskan keyakinannya pada dukungan rakyat.
Pidato Prabowo ini menjadi sinyal bahwa ia tak akan mundur dari langkah reformasi birokrasi yang lebih ketat. Namun, tantangan besar tetap menanti—bukan hanya dari para "raja kecil" dalam pemerintahan, tetapi juga dari berbagai kepentingan yang selama ini menikmati keleluasaan dalam sistem lama. Akankah Prabowo berhasil menegakkan disiplin anggaran dan menutup celah pemborosan? Waktu yang akan menjawab.
(Mond)
#Nasional #PrabowoSubianto #RajaKecil #EfisienAnggaran
