Skandal Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD RI: Mantan Staf Ungkap Dugaan Praktik Kotor ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

D'On, Jakarta – Dugaan praktik suap dalam pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI unsur DPD kembali menyeruak ke permukaan. Kali ini, seorang mantan staf ahli anggota DPD RI, M. Fithrat Irfan, dengan berani melangkah ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan praktik ilegal yang diduga melibatkan puluhan senator.

Tak datang dengan tangan kosong, Irfan membawa bukti tambahan berupa rekaman suara—sebuah elemen krusial yang dapat menjadi bom waktu dalam mengungkap skandal besar ini. Rekaman itu diyakini berisi percakapan antara dirinya dengan seorang petinggi partai yang diduga memiliki peran dalam skema suap.

Senator Sulawesi Tengah di Pusaran Suap

Dalam keterangannya kepada wartawan, Irfan menyebut nama seorang senator asal Sulawesi Tengah berinisial RAA sebagai aktor utama dalam dugaan praktik suap ini. Menurutnya, RAA menerima uang haram guna mengamankan dukungan suara dalam pemilihan pimpinan DPD RI.

“Tanggal 6 Desember, saya melaporkan salah satu anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah berinisial RAA. Indikasinya kuat bahwa beliau menerima suap demi memenangkan pemilihan Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI unsur DPD,” ujar Irfan dengan nada serius.

Yang lebih mengejutkan, dugaan suap ini tak hanya melibatkan RAA seorang diri. Irfan mengklaim bahwa sebanyak 95 dari total 152 anggota DPD RI ikut terseret dalam permainan uang ini. Jika terbukti benar, ini bukan sekadar kasus suap biasa melainkan konspirasi politik tingkat tinggi yang mencoreng kredibilitas lembaga perwakilan daerah.

Skema Suap: Uang Suara untuk Kursi Kekuasaan

Lebih jauh, Irfan mengungkap secara rinci jumlah uang yang diduga mengalir dalam transaksi jual beli suara tersebut.

• Ketua DPD RI: $5.000 per suara
• Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD: $8.000 per suara

“Totalnya, bos saya, saudara RAA, menerima $13.000 sebagai bagian dari skema ini,” jelas Irfan.

Ia menambahkan bahwa uang tersebut dibelikan suara dari para anggota DPD lainnya untuk memenangkan pasangan calon tertentu dalam pemilihan pimpinan DPD dan MPR. Dengan kata lain, demokrasi yang seharusnya dijalankan dengan transparansi dan integritas, ternyata justru menjadi ajang transaksi layaknya pasar gelap kekuasaan.

KPK Minta Bukti Tambahan: Rekaman yang Menggemparkan?

Menyikapi laporan ini, KPK tak tinggal diam. Tim penyidik langsung meminta bukti tambahan berupa rekaman suara yang berisi percakapan antara Irfan dan seorang petinggi partai.

Menurut kuasa hukum Irfan, Aziz Yanuar, rekaman tersebut bisa menjadi bukti kunci yang bukan hanya mengarah pada anggota DPD, tetapi juga menguak keterlibatan elite partai dalam skandal ini.

“Jadi, ini bukan hanya soal DPD RI. Ada juga petinggi partai yang diduga kuat terlibat dalam praktik ini,” kata Aziz dalam keterangannya.

Jika rekaman tersebut benar-benar membuktikan adanya konspirasi besar, maka skandal ini bisa mengguncang dunia politik nasional dan menyeret nama-nama besar ke dalam pusaran hukum.

Ketua DPD dan Wakilnya Bungkam

Di tengah gemuruh dugaan skandal ini, Ketua DPD RI, Sultan Najamuddin, serta Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, masih memilih bungkam. Upaya media untuk meminta konfirmasi dari keduanya belum membuahkan hasil.

Ketidakhadiran pernyataan dari pimpinan DPD ini justru semakin memicu spekulasi. Apakah mereka mengetahui praktik ini? Atau justru ada kepentingan yang harus dilindungi?

Satu hal yang pasti: publik menunggu langkah tegas KPK dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Jika dibiarkan begitu saja, maka bukan hanya marwah DPD RI yang tercoreng, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi yang semakin diragukan.

Akankah Skandal Ini Terbongkar?

Skandal dugaan suap dalam pemilihan Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI ini membuka tabir gelap politik Indonesia. Jika benar ada 95 anggota DPD RI yang terlibat, maka ini bukan hanya kasus individual, melainkan penyakit sistemik yang menggerogoti demokrasi kita.

Kini, semua mata tertuju pada KPK. Akankah mereka mampu menuntaskan kasus ini? Atau justru skandal ini akan berakhir seperti banyak kasus korupsi lainnya—menghilang begitu saja di tengah badai politik?

Publik menunggu jawaban.

(Mond)

#Suap #KPK #SuapPemilihanKetuaDPD #DPD #Parlemen