Tito Karnavian: Kepala Daerah Bertanggung Jawab kepada Rakyat, Bukan Partai
Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri, menyampaikan bahwa para kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan orientasi atau retreat akan mengalami kerugian sendiri. Menurutnya retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah, adalah untuk kepentingan daerah yang akan dipimpin mereka masing-masing selama periode lima tahun. Hal ini disampaikan Tito saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
D'On, Magelang – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa setiap kepala daerah yang baru dilantik harus memahami dengan jelas bahwa mandat kepemimpinan mereka berasal dari rakyat, bukan dari partai politik. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap beberapa kepala daerah yang menunda keikutsertaan dalam program retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Tanggung Jawab Kepala Daerah: Prioritas pada Rakyat
Dalam pernyataannya, Tito mengingatkan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat dan karenanya harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat, bukan kepada partai politik yang mengusung mereka dalam kontestasi Pilkada.
“Ketika seorang kepala daerah terpilih, tanggung jawab utamanya bukan kepada partainya, tetapi kepada rakyat yang telah memilihnya. Jadi, biarlah rakyat yang menilai bagaimana kinerja mereka selama menjabat,” ujar Tito di Kompleks Akmil, Sabtu (22/2/2025).
Menurut Tito, partai politik hanyalah kendaraan yang memungkinkan individu bersaing dalam Pilkada. Namun, begitu mereka terpilih, orientasi kepemimpinan harus beralih kepada kepentingan masyarakat luas. Ia menekankan bahwa pemimpin daerah harus selalu mengutamakan kepentingan publik dan bekerja secara profesional serta transparan agar kepercayaan rakyat tetap terjaga.
Pentingnya Retret Pembekalan bagi Kepala Daerah
Tito juga menyoroti pentingnya program retret pembekalan bagi kepala daerah yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Ia menyebut kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan agenda strategis untuk memperkuat wawasan kepemimpinan, memperdalam pemahaman tentang tata kelola pemerintahan, serta membangun solidaritas antar kepala daerah.
“Saya menganggap bahwa orientasi kepala daerah ini sangat penting. Ini bukan sekadar kepentingan pemerintah pusat, tetapi juga untuk kepentingan daerah masing-masing. Dengan mengikuti program ini, para kepala daerah akan lebih siap dalam menjalankan tugas mereka selama lima tahun ke depan,” tutur Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa dalam program ini, para kepala daerah akan mendapatkan wawasan dari berbagai narasumber berpengalaman, termasuk dari kalangan akademisi, praktisi pemerintahan, hingga tokoh nasional. Tujuannya adalah membekali mereka dengan strategi kepemimpinan yang efektif serta memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan pembangunan daerah.
Membangun Keakraban dan Kolaborasi
Selain aspek pembelajaran, program retret ini juga memiliki dimensi sosial yang krusial, yaitu membangun hubungan yang erat antar kepala daerah. Tito menilai bahwa komunikasi yang baik antar pemimpin daerah akan sangat membantu dalam mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan di tingkat lokal maupun nasional.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun kebersamaan. Para kepala daerah akan lebih saling mengenal, saling membantu, dan menjalin kerja sama sejak dini. Ini bukan hanya untuk kepentingan mereka secara pribadi, tetapi demi kepentingan bangsa dan rakyat yang mereka pimpin,” ujarnya.
Tito menegaskan bahwa membangun hubungan interpersonal secara langsung jauh lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi virtual. Oleh karena itu, ia menolak anggapan bahwa kegiatan ini bisa digantikan dengan pertemuan daring semata.
“Kalau hanya lewat Zoom meeting, chemistry-nya tidak akan terbangun. Berbeda jika mereka bertemu langsung, makan bersama, berdiskusi secara intens, bahkan berbagi cerita tentang kebiasaan sehari-hari. Dari sini, keakraban akan muncul secara alami,” tambahnya.
Alokasi Anggaran: Investasi bagi Efektivitas Kepemimpinan
Program retret ini diadakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp13 miliar yang bersumber dari APBN. Tito menegaskan bahwa dana tersebut merupakan investasi untuk memastikan kepala daerah memiliki kesiapan yang matang dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, pembekalan yang komprehensif akan berdampak positif terhadap efektivitas kepemimpinan di berbagai daerah.
“Anggaran ini bukan untuk sekadar seremoni, tetapi untuk menyiapkan pemimpin daerah agar mereka bisa bekerja dengan optimal. Jika kepala daerah memahami tugasnya dengan baik, maka roda pemerintahan akan berjalan lebih efisien, dan pada akhirnya masyarakat yang akan merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Dengan adanya program ini, Tito berharap para kepala daerah dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya diukur dari janji politik, tetapi dari kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
“Rakyat telah memberikan mandat, maka jangan sampai kepercayaan itu disia-siakan. Kepala daerah harus fokus pada pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(Mond)
#Mendagri #RetreatKepalaDaerah #Nasional
