Dramatisnya OTT KPK di OKU: Pejabat dan Legislator Terjaring, Uang Disita, Jakarta Jadi Tujuan Akhir

Penyelidik KPK. Foto: Instagram/@official.kpk

D'On, Ogan Komering Ulu, Sumsel – Suasana di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang biasanya tenang mendadak gempar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang langsung mengguncang lingkungan pemerintahan daerah. Delapan orang diamankan dalam operasi ini, termasuk pejabat tinggi dan anggota legislatif. Tak hanya itu, KPK juga menyita sejumlah uang yang diduga terkait praktik korupsi yang telah lama mengakar.

Detik-Detik OTT: Gerakan Senyap KPK di OKU

Operasi ini dilakukan dengan perencanaan matang. Tim KPK, yang sudah mengantongi informasi awal, bergerak cepat untuk mengamankan para pihak yang diduga terlibat dalam transaksi haram ini. Di antara mereka yang diciduk adalah seorang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU berinisial NP, serta tiga anggota DPRD OKU berinisial FY, FH, dan UH. Selain itu, seorang kontraktor yang identitasnya masih dirahasiakan juga turut diamankan.

Tidak butuh waktu lama bagi KPK untuk mengamankan barang bukti. Sejumlah uang ditemukan dalam operasi ini, meskipun jumlah pastinya masih dalam tahap penghitungan. Namun, jika berkaca pada OTT sebelumnya, biasanya nominal yang ditemukan dalam kasus serupa bisa mencapai miliaran rupiah.

Dibawa ke Jakarta: Babak Baru dalam Pemeriksaan

Setelah diamankan di Baturaja, ibu kota OKU, delapan orang yang terjaring dalam OTT ini langsung diberangkatkan menuju Palembang. Dari sana, mereka diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan ini akan menjadi kunci untuk mengungkap lebih dalam skandal yang terjadi di Pemkab OKU.

“Ada sejumlah uang yang turut diamankan. Namun, jumlah pastinya masih dalam proses pendataan,” ujar Tessa, Sabtu (15/3/2025).

Tessa juga menegaskan bahwa KPK akan memberikan informasi lebih rinci mengenai OTT ini dalam konferensi pers resmi setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan.

“Kami akan menjelaskan lebih lanjut terkait kegiatan OTT ini setelah pemeriksaan di Gedung KPK selesai dilakukan,” tambahnya.

Dugaan Korupsi: Skema Lama dalam Wajah Baru?

Meski detail kasus ini masih dalam tahap pendalaman, dugaan awal mengarah pada praktik korupsi di lingkungan Pemkab OKU. Biasanya, kasus seperti ini melibatkan suap dalam proyek-proyek pengadaan, terutama di sektor infrastruktur, di mana Kepala Dinas PUPR memiliki peran sentral dalam mengatur proyek-proyek bernilai besar.

Dengan ditangkapnya tiga anggota DPRD, muncul dugaan bahwa ada keterlibatan legislatif dalam skandal ini. Apakah ini berkaitan dengan pengaturan proyek, alokasi anggaran, atau bentuk gratifikasi lainnya, masih menjadi tanda tanya besar yang akan terjawab dalam penyelidikan mendalam.

Dampak Politik dan Kepercayaan Publik

Kasus ini jelas menjadi pukulan telak bagi pemerintahan daerah OKU. Kepercayaan publik terhadap pejabat dan legislator kembali dipertaruhkan. Masyarakat, yang selama ini berharap pada transparansi dan pemerintahan bersih, kini harus menyaksikan para pemimpinnya terjerat dalam kasus dugaan korupsi.

Selain itu, operasi ini juga menjadi peringatan bagi daerah lain. KPK menunjukkan bahwa mereka tetap aktif mengawasi dan siap bertindak kapan saja ketika menemukan indikasi penyimpangan.

Menanti Konferensi Pers KPK

Kini, publik menanti pernyataan resmi dari KPK untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kasus ini. Berapa jumlah uang yang diamankan? Apa motif di balik dugaan suap ini? Apakah ada aktor lain yang terlibat? Semua pertanyaan ini hanya bisa dijawab setelah penyelidikan lebih lanjut.

Satu hal yang pasti, operasi tangkap tangan ini kembali mengingatkan kita bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di pemerintahan daerah. Dan selama masih ada pihak yang bermain curang, KPK akan terus memburu mereka.

(Mond)

#KPK #OTT #Korupsi