Gagasan Naturalisasi Pemain Asing Ahmad Dhani Tuai Kecaman: Dinilai Seksis dan Merendahkan Perempuan
Sejumlah elemen masyarakat mulai dari mantan menteri, anggota DPD hingga Komnas Perempuan mengkritik ide naturalisasi Ahmad Dhani. (Google)
D'On, Jakarta – Pernyataan kontroversial anggota DPR Ahmad Dhani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI telah memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, anggota DPD Niluh Djelantik, hingga Komnas Perempuan menentang gagasan yang dinilai seksis dan merendahkan martabat perempuan serta nasionalisme.
Gagasan Kontroversial Ahmad Dhani: Naturalisasi Berbasis Pernikahan
Dalam rapat yang berlangsung pada Rabu (5/3/2025) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta PSSI, Ahmad Dhani mengusulkan mekanisme naturalisasi yang tak lazim. Ia menyarankan agar pemain sepak bola asing berusia di atas 40 tahun, khususnya mereka yang berstatus duda, dijodohkan dengan perempuan Indonesia sebagai bagian dari proses naturalisasi.
“Pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia,” ucap Dhani dalam rapat tersebut. Ia berargumen bahwa pernikahan ini akan menghasilkan keturunan berbakat sepak bola yang nantinya dapat memperkuat tim nasional Indonesia.
Namun, alih-alih mendapat sambutan, gagasan ini langsung menuai kritik tajam. Pernyataan tersebut dianggap tidak hanya melecehkan perempuan, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang dangkal terhadap konsep naturalisasi dan pengembangan sepak bola nasional.
Kecaman dari Berbagai Pihak: “Merendahkan Perempuan dan Bangsa”
Sejak tersebarnya pernyataan tersebut, gelombang kritik datang dari berbagai tokoh publik. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan singkat namun tajam menyindir pernyataan Ahmad Dhani.
"Apa yang dikatakan seseorang mencerminkan apa isi kepalanya," tulis Susi di akun X miliknya, menyoroti cara berpikir Dhani yang dianggap sempit dan tidak sensitif terhadap isu gender.
Senator asal Bali, Niluh Djelantik, juga tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa gagasan Dhani mencerminkan pemikiran yang merendahkan perempuan, seolah mereka hanya berfungsi sebagai alat bagi kepentingan lain.
"Halo @ahmaddhaniofficial, mohon jangan diulangi lagi pernyataan yang merendahkan martabat perempuan. Urusan lahir, jodoh, dan mati di tangan Tuhan," ujar Niluh melalui akun pribadinya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tugas seorang anggota DPR bukanlah mencampuri urusan perjodohan pemain naturalisasi, melainkan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam kebijakan dan regulasi.
"Jalankan saja tugasmu sebagai wakil rakyat, perjuangkan hak mereka melalui UU dan kebijakan. Urusan jodoh biar mereka yang atur," tegasnya.
Komnas Perempuan: Pernyataan Seksis dan Berbahaya
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) turut bersuara dan mengecam keras pernyataan Ahmad Dhani. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menyebut bahwa gagasan tersebut tidak hanya merendahkan perempuan, tetapi juga menunjukkan cara pandang yang menempatkan perempuan sebagai objek semata.
"Komnas Perempuan mengecam pernyataan anggota DPR Ahmad Dhani. Pernyataannya merendahkan perempuan dengan menempatkan mereka hanya sebagai alat reproduksi dan pelayan seksual bagi suami," ujar Andy.
Menurutnya, pernyataan seperti ini bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mengamanatkan agar pejabat publik tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap perempuan.
Lebih jauh, Andy menegaskan bahwa ide tersebut juga bertentangan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 5 tentang kesetaraan gender.
Dampak Luas: Mencoreng DPR dan Merusak Kredibilitas Komisi X
Selain dianggap melecehkan perempuan, pernyataan Ahmad Dhani juga dinilai mencoreng citra DPR, khususnya Komisi X yang membidangi sektor pendidikan, olahraga, dan kebudayaan. Kritik muncul bahwa anggota dewan seharusnya berfokus pada kebijakan nyata untuk memajukan sepak bola Indonesia, bukan pada wacana yang justru mempermalukan institusi legislatif.
Komnas Perempuan pun mendesak Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk menindaklanjuti pernyataan ini. Mereka menilai bahwa pernyataan bernuansa seksis seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, mengingat dampaknya yang dapat memperburuk upaya kesetaraan gender di Indonesia.
Kesimpulan: Perlu Kesadaran dan Sensitivitas dalam Berbicara
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya pejabat publik untuk memiliki kesadaran dan sensitivitas dalam berbicara, terutama terkait isu gender dan hak asasi manusia. Pernyataan yang tidak dipikirkan matang dapat menimbulkan gelombang kecaman, merusak kredibilitas, serta menunjukkan pemahaman yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.
Sebagai seorang legislator, Ahmad Dhani diharapkan lebih berhati-hati dalam menyampaikan gagasan, memastikan bahwa setiap pernyataan dan kebijakan yang diusulkan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak melukai kelompok tertentu.
(B1)
#AhmadDhani #Kontroversi
