Gelombang Protes di DPRD Sumbar: Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Revisi UU TNI, Pimpinan DPRD Janji Teruskan Aspirasi
Nanda Satria dan Iqra Chissa Temui Pendemo Koalisi Masyarakat Sipil
D'On, Padang.– Ribuan aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (Sumbar) mengguncang Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam aksi protes menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Para pengunjuk rasa menilai revisi ini sebagai ancaman serius terhadap reformasi militer dan demokrasi di Indonesia.
Aksi yang dimulai sejak pukul 11.00 WIB itu diawali dengan orasi di Simpang Tugu Adipura, tidak jauh dari kompleks DPRD Sumbar. Massa, yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan aktivis sipil, dengan lantang menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dan mengikis supremasi sipil atas militer.
"Kami tidak akan diam! Revisi ini adalah kemunduran bagi reformasi. Negara ini sudah berjuang keras melepaskan diri dari belenggu militerisme, dan sekarang kita dihadapkan pada ancaman yang sama. Kami tolak revisi UU TNI!" teriak salah seorang orator di tengah riuhnya massa aksi.
Situasi memanas ketika pengunjuk rasa mulai memblokir Jalan S. Parman, menyebabkan kemacetan panjang dari Jalan Hamka menuju pusat kota. Polisi tampak berjaga di sekitar lokasi, tetapi aksi tetap berlangsung damai.
Tak lama setelah aksi semakin membesar, pimpinan DPRD Sumbar akhirnya turun menemui massa. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa, bersama Nanda Satria, menyatakan kesediaan mereka untuk meneruskan tuntutan pengunjuk rasa ke DPR RI.
"Kami Punya Semangat yang Sama"
Di hadapan massa, Iqra Chissa menyampaikan komitmennya untuk membawa aspirasi mereka ke tingkat nasional.
"Kami berjanji akan meneruskan tuntutan adik-adik mahasiswa ke pusat, karena ini adalah persoalan nasional dan menjadi ranah DPR RI. Saya memahami keresahan yang kalian sampaikan. Kami juga memiliki semangat yang sama untuk menjaga reformasi," ujar Iqra, disambut sorak sorai massa.
Nanda Satria pun menegaskan hal serupa. Ia menekankan bahwa perjuangan menegakkan supremasi sipil harus terus berlanjut dan pihaknya akan tetap setia berada di garis perjuangan rakyat.
Aksi ini juga dihadiri oleh perwakilan Universitas Andalas, yang semakin memperkuat suara perlawanan terhadap revisi UU TNI. Para mahasiswa, dengan poster dan spanduk besar bertuliskan “Tolak Militerisasi Sipil!” serta “Reformasi Bukan untuk Dikhianati!”, menegaskan bahwa kebijakan yang membahayakan demokrasi harus dihentikan sejak dini.
Di sela aksi, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sumbar, Miafrizon, serta Kasubag Humas, Publikasi, Protokol, dan Perpustakaan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris, turut hadir mendampingi pimpinan DPRD.
Perlawanan Akan Berlanjut
Meski pimpinan DPRD telah menyatakan dukungan moral dan janji meneruskan aspirasi, massa aksi menegaskan bahwa mereka akan tetap mengawal isu ini hingga revisi UU TNI benar-benar dibatalkan.
"Kami tidak akan berhenti di sini. Ini baru permulaan. Jika revisi ini tetap dipaksakan, maka gelombang aksi yang lebih besar akan terjadi!" teriak salah seorang perwakilan mahasiswa, mengisyaratkan bahwa perlawanan masih jauh dari selesai.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa rakyat Sumatera Barat menolak kembalinya pengaruh militer dalam kehidupan sipil. Dengan semangat reformasi yang terus berkobar, mereka menegaskan bahwa demokrasi adalah harga mati yang tak boleh dikompromikan.
DPR RI kini berada di bawah sorotan. Akankah mereka mendengar suara rakyat, atau justru membiarkan reformasi kembali tergerus?
(Mond)
#KoalisiMasyarakatSipil #RUUTNI #Peristiwa #SumateraBarat
