Janji Kampanye BPJS Gratis yang Tak Sepenuhnya Gratis

Ilustrasi Janji Kampanye 

Dirgantaraonline - Ketika kampanye politik digelar, janji-janji manis selalu menghiasi panggung, memikat hati masyarakat dengan impian kesejahteraan yang lebih baik. Salah satu janji yang digaungkan oleh Walikota Padang, Fadly Amran, adalah BPJS kesehatan gratis untuk seluruh warga. Namun, ketika kita melihat realitas di lapangan, ada kesenjangan yang cukup mencolok antara harapan dan kenyataan.

99,15% UHC, Tapi Keaktifan Hanya 78,76%

Data terbaru menunjukkan bahwa cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Padang telah mencapai 99,15% per 1 Februari 2025. Ini berarti hampir seluruh warga sudah terdaftar dalam skema jaminan kesehatan. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 78,76% peserta yang aktif. Angka ini memang sudah melampaui batas minimal yang ditetapkan BPJS, yaitu 75%, sehingga Kota Padang berhak memperoleh fasilitas BPJS Non Cut Off (NCO).

BPJS NCO ini dibiayai oleh APBD Kota Padang dan diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan perawatan gawat darurat tetapi tidak atau belum memiliki BPJS. Ini tentu menjadi langkah positif, tetapi ada satu pertanyaan besar: jika janji kampanye adalah BPJS gratis untuk seluruh warga, mengapa justru hanya NCO yang diperluas?

Menambah Kuota NCO, Bukan Meningkatkan Keaktifan

Alih-alih memastikan bahwa semua peserta BPJS tetap aktif yang berarti mereka benar-benar bisa menggunakan layanan kesehatan kapan saja Pemko Padang justru menambah kuota BPJS NCO dari 5.203 jiwa menjadi 13.139 jiwa. Ini berarti ada tambahan 7.936 jiwa yang hanya bisa mengakses layanan BPJS dalam kondisi gawat darurat.

Padahal, selisih antara jumlah penduduk yang sudah masuk dalam skema UHC (99,15%) dan mereka yang aktif (78,76%) berkisar 200 ribu jiwa. Jika janji kampanye benar-benar ingin diwujudkan, seharusnya Pemko berfokus pada membantu masyarakat mempertahankan status kepesertaan BPJS mereka agar tetap aktif, bukan sekadar memperbanyak kuota NCO yang sifatnya darurat dan terbatas.

Janji yang Tak Terealisasi Sepenuhnya

Apa yang dilakukan oleh Pemko Padang saat ini lebih menyerupai langkah "pahambek tanyo sajo" sekadar formalitas agar terlihat peduli, tanpa benar-benar memenuhi janji kampanye. Dengan memperluas kuota BPJS NCO, pemerintah memang seakan memberikan solusi, tetapi ini bukanlah solusi yang dijanjikan kepada masyarakat.

Masyarakat dijanjikan BPJS gratis untuk semua, tetapi yang diberikan hanyalah BPJS gratis dalam keadaan gawat darurat. Padahal, kesehatan bukan hanya soal darurat—banyak warga membutuhkan akses rutin ke layanan kesehatan untuk mencegah penyakit lebih serius di kemudian hari.

Jika Pemko benar-benar ingin memenuhi janji kampanye, maka fokusnya harus bergeser dari sekadar menambah kuota NCO menjadi memastikan seluruh warga bisa menikmati fasilitas kesehatan tanpa batasan kondisi darurat. Menjaga keaktifan peserta BPJS seharusnya menjadi prioritas utama, bukan hanya meningkatkan angka cakupan UHC demi laporan statistik yang terlihat baik.

Pada akhirnya, masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai janji-janji politik. Karena sebagaimana yang kita lihat di Kota Padang, janji BPJS gratis ternyata tidak benar-benar gratis dalam arti sesungguhnya melainkan hanya sebatas solusi darurat yang jauh dari harapan awal.

Penulis: Osmond 

#Opini