Jokowi Tanggapi Utang 4 BUMN: Akibat Kebijakan Saya?
Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo.
D'On, Solo – Isu pelik mengenai kondisi keuangan empat perusahaan BUMN karya—PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT PP Tbk, dan PT Adhi Karya Tbk—semakin mencuat ke permukaan. Keempat perusahaan konstruksi milik negara ini dikabarkan berada dalam tekanan finansial berat akibat tingginya rasio utang yang jauh melampaui aset mereka. Tak sedikit pihak yang mengaitkan permasalahan ini dengan kebijakan ambisius pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Saat dimintai tanggapan terkait hal ini di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jokowi menegaskan bahwa kerugian yang dialami perusahaan BUMN tidak bisa hanya disederhanakan sebagai dampak dari kebijakan pemerintah semata. Menurutnya, faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan terletak pada pengelolaannya.
“Logikanya sederhana, semakin banyak proyek yang dikerjakan, mestinya keuntungan juga semakin besar. Kalau perusahaan yang menang banyak proyek malah merugi, pasti ada kesalahan di dalamnya,” ujar Jokowi, Kamis siang.
Jokowi mengindikasikan bahwa jika sebuah perusahaan konstruksi memiliki banyak proyek tetapi justru mengalami kesulitan keuangan, maka ada kemungkinan besar telah terjadi kesalahan manajemen yang serius.
Akar Masalah: Salah Kelola Pinjaman dan Spekulasi Bisnis
Jokowi, yang kini juga dikenal sebagai ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memberikan gambaran tentang kesalahan mendasar yang kerap terjadi dalam industri konstruksi. Salah satunya adalah pengelolaan pinjaman modal yang tidak tepat.
“Misalnya, proyek infrastruktur itu jangka panjang, tetapi dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Itu tentu bisa menimbulkan masalah besar. Atau bisa juga pinjaman yang seharusnya digunakan untuk proyek malah dipakai untuk hal lain di luar perencanaan,” jelasnya.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung kemungkinan adanya spekulasi bisnis yang salah arah, seperti investasi yang tidak tepat dalam sektor properti.
“Ada juga perusahaan yang mencoba diversifikasi ke sektor lain, misalnya ke properti, tapi perhitungannya meleset. Ini bisa menjadi jebakan yang membuat mereka makin terpuruk,” tambahnya.
Meskipun memberikan beberapa contoh kemungkinan penyebab krisis keuangan BUMN Karya, Jokowi mengaku tidak mengetahui secara rinci teknis pengelolaan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut.
“Saya tidak masuk terlalu teknis ke dalamnya, jadi saya tidak bisa bicara lebih detail,” pungkasnya.
Dari Ambisi Infrastruktur ke Krisis Keuangan
Sebelumnya, berbagai laporan menunjukkan bahwa keempat perusahaan BUMN Karya ini memiliki rasio utang yang sangat tinggi, bahkan mencapai dua hingga delapan kali lipat dari aset yang mereka miliki. Kondisi ini jauh di atas ambang batas aman, yang menandakan adanya tekanan finansial yang sangat serius.
Banyak pihak menduga bahwa akar permasalahan ini berawal dari kebijakan pembangunan infrastruktur yang sangat agresif selama era kepemimpinan Jokowi. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah memang menggenjot berbagai proyek besar, mulai dari jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga bendungan. Namun, dalam prosesnya, perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah ini harus menanggung beban utang yang besar untuk merealisasikan proyek-proyek tersebut.
Apakah Pemerintah Akan Turun Tangan?
Pertanyaan besar yang kini menggantung di benak publik adalah: apakah pemerintah akan mengambil langkah penyelamatan bagi BUMN Karya yang tengah terpuruk ini?
Dalam beberapa kasus sebelumnya, pemerintah telah melakukan intervensi dengan menyuntikkan modal atau melakukan restrukturisasi utang untuk menyelamatkan BUMN yang berada di ambang kebangkrutan. Namun, dengan kondisi fiskal negara yang semakin ketat, langkah semacam ini bisa menjadi beban tambahan bagi APBN.
Di sisi lain, jika dibiarkan tanpa solusi konkret, kondisi keuangan yang memburuk ini berpotensi menimbulkan dampak lebih luas, termasuk terhadap proyek infrastruktur yang masih berjalan serta kredibilitas perusahaan BUMN di mata investor.
Kesimpulannya, krisis yang dialami empat BUMN karya ini bukan sekadar persoalan kebijakan masa lalu, tetapi juga mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan keuangan dan strategi bisnis mereka. Akankah pemerintah turun tangan, atau justru membiarkan mereka mencari jalan keluar sendiri? Jawabannya masih menjadi teka-teki yang perlu ditunggu.
(Mond)
#Jokowi #BUMN
