Pastikan Kelancaran Proyek Strategis Daerah, Pemko Padang Bersinergi dengan Kejari untuk Cegah Penyimpangan
D'On, Padang – Demi memastikan kelancaran pembangunan Perpustakaan Daerah Kota Padang, Kejaksaan Negeri Padang melalui Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) turun tangan melakukan pengawasan ketat. Langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi upaya nyata untuk mencegah segala bentuk penyimpangan yang bisa merugikan daerah dan masyarakat.
Kejaksaan Negeri Padang menegaskan komitmennya untuk mengawal proyek ini dari segala ancaman, baik dalam bentuk hambatan administratif, teknis, maupun potensi korupsi yang kerap menghantui proyek strategis pemerintah.
Pengawasan Ketat untuk Menghindari Celah Korupsi
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Eriyanto, menyatakan bahwa timnya akan terus memantau perkembangan proyek ini secara intensif.
"Kami tidak hanya bertugas untuk memonitor kemajuan proyek, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai aturan tanpa adanya celah penyimpangan. Kami akan mengawal dan mengamankan proyek ini dari segala bentuk intervensi yang berpotensi merugikan masyarakat," tegasnya.
Eriyanto menegaskan bahwa Kejari Padang tidak akan ragu untuk bertindak jika ditemukan indikasi penyelewengan. Oleh karena itu, ia meminta kepada pihak pelaksana proyek agar bersikap transparan dengan melaporkan setiap tahapan pekerjaan.
"Kami siap bertindak jika ada oknum yang mencoba bermain-main dengan proyek ini. Setiap tahapan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jangan ada celah bagi praktik korupsi, mark-up anggaran, atau manipulasi laporan kemajuan proyek," imbuhnya.
Pembangunan Perpustakaan Berstandar Nasional
Pembangunan Perpustakaan Daerah Kota Padang ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, melainkan bagian dari strategi besar kota dalam meningkatkan literasi masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Feri Mulyani Hamid, menegaskan bahwa proyek ini akan menjadi pusat literasi modern yang sesuai dengan standar nasional.
Dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), proyek ini memiliki target penyelesaian dalam 180 hari kalender, dengan perkiraan rampung pada Agustus atau September 2025. Sejak dimulai pada 3 Maret 2025, progres proyek hingga saat ini telah mencapai 6,5 persen.
"Kami memastikan bahwa perpustakaan ini akan memiliki fasilitas lengkap, termasuk ruang baca untuk semua kalangan, dari anak-anak hingga lansia. Akan ada pula studio interaktif untuk pemutaran film sejarah dan tempat berkumpul bagi komunitas literasi," ujar Feri.
Namun, ia juga mengakui bahwa setiap proyek besar selalu menghadapi tantangan. Oleh karena itu, kerja sama dengan Kejari Padang menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi segala hambatan yang mungkin muncul.
Waspada terhadap Modus Korupsi dalam Proyek Infrastruktur
Proyek pembangunan pemerintah sering kali menjadi sasaran empuk bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Modus yang sering terjadi dalam proyek infrastruktur meliputi:
- Mark-up Anggaran – Penggelembungan biaya material atau jasa yang jauh dari harga pasar.
- Manipulasi Laporan Kemajuan Proyek – Pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan laporan administrasi.
- Kualitas Pekerjaan yang Buruk – Penggunaan bahan bangunan di bawah standar demi meraup keuntungan lebih besar.
- Permainan dalam Proses Tender – Adanya praktik pengaturan pemenang proyek melalui kongkalikong antara pihak terkait.
Dengan pendampingan dari Kejari Padang, diharapkan proyek ini bisa berjalan tanpa kendala dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
"Kami mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk ikut mengawasi proyek ini. Jika ada indikasi penyimpangan, segera laporkan. Jangan biarkan aset publik dirusak oleh kepentingan pribadi," pungkas Eriyanto.
Dengan kolaborasi erat antara Pemerintah Kota Padang dan Kejaksaan Negeri, pembangunan Perpustakaan Daerah ini bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga simbol transparansi dan komitmen antikorupsi demi kemajuan Kota Padang.
(Mond)
#Kejari #Padang #Proyek
