Politisi Golkar Sorot Politik Balas Budi? Rekrutmen Kader PSI di FOLU Net Sink 2030 Picu Polemik!
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. (Dok. Istimewa)
D'On, Jakarta – Langkah kontroversial yang diambil oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, kembali menuai kritik tajam. Keputusannya menempatkan belasan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam jajaran pengurus Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dianggap sebagai bentuk perusakan sistem pemerintahan yang mengabaikan prinsip meritokrasi.
FOLU Net Sink 2030, yang merupakan organ di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan misi besar mengurangi emisi karbon dan mengendalikan perubahan iklim, kini menjadi sorotan bukan karena kinerjanya, tetapi karena dugaan kuat telah dijadikan ajang bagi kader PSI untuk mendapatkan jabatan strategis.
"Merusak Tata Kelola Pemerintahan"
Politisi senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, dengan tegas mengecam praktik ini. Menurutnya, penempatan kader partai politik dalam lembaga strategis tanpa memperhitungkan kompetensi yang mumpuni hanya akan melemahkan sistem birokrasi negara.
"Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan! Pemerintahan seharusnya dijalankan dengan profesionalisme dan transparansi, bukan menjadi alat bagi kelompok politik tertentu untuk memperkuat jaringan kekuasaan," ujar Firman, Minggu (9/3/2025).
Ia menegaskan bahwa tindakan Raja Juli Antoni adalah langkah sesat yang berpotensi menghancurkan posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya memiliki peluang berdasarkan sistem meritokrasi.
"ASN yang kompeten harusnya diberi ruang, bukan justru disingkirkan oleh gerombolan kader partai yang belum tentu memiliki keahlian di bidangnya. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang makin marak di dua periode pemerintahan sebelumnya dan kini tampaknya berlanjut di periode ketiga," lanjut Firman.
Raja Juli Antoni dan Rekrutmen "Jaringan Sendiri"
Berdasarkan Keputusan Menteri KLHK Nomor 32 Tahun 2025 yang beredar di media sosial, setidaknya ada 12 kader PSI yang masuk dalam jajaran kepengurusan FOLU Net Sink 2030. Nama-nama tersebut mencakup:
- Andy Budiman sebagai Dewan Penasihat Ahli
- Endika Fitra Wijaya sebagai Staf Kesekretariatan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari
- Sigit Widodo sebagai Anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon
- Furqan Amini Chaniago sebagai Anggota Bidang Konservasi
- Suci Mayang Sari sebagai Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas
Penunjukan ini memicu kecurigaan bahwa FOLU Net Sink 2030 telah disulap menjadi “lahan basah” bagi para kader PSI.
Gaji Fantastis, Politik Balas Jasa?
Tak hanya soal rekrutmen yang bermasalah, besaran gaji yang diterima pengurus FOLU Net Sink 2030 juga mengejutkan publik. Berdasarkan dokumen yang beredar, berikut adalah nominal gaji yang diterima oleh masing-masing posisi:
- Penanggung Jawab: Rp50 juta
- Wakil Penanggung Jawab: Rp40 juta
- Dewan Penasihat Ahli: Rp25 juta
- Ketua Pelaksana: Rp30 juta
- Ketua Harian I & II: Rp30 juta
- Sekretaris: Rp30 juta
- Ketua Bidang: Rp30 juta
- Anggota: Rp20 juta
- Staf: Rp8 juta
Besaran gaji ini menimbulkan pertanyaan: Apakah ini merupakan bagian dari politik balas jasa untuk PSI?
Desakan untuk Presiden Prabowo Bertindak
Fenomena ini menjadi alarm serius bagi sistem birokrasi Indonesia. Jika praktik ini terus dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan ke depan, di mana jabatan-jabatan strategis hanya akan diisi oleh kelompok-kelompok politik tertentu tanpa memperhatikan profesionalisme dan kompetensi.
Firman Soebagyo pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera bertindak dan menghentikan praktik semacam ini.
"Saya meminta Presiden Prabowo tegas untuk melarang dan segera menentukan sikap. Jika tidak, masyarakat dan mahasiswa yang semakin kritis terhadap pemerintah akan semakin kecewa," tegasnya.
Kini, publik menantikan bagaimana sikap tegas Prabowo dalam menanggapi fenomena ini. Akankah FOLU Net Sink 2030 tetap menjadi tempat bagi kader PSI, atau Presiden akan melakukan bersih-bersih untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai prinsip meritokrasi dan profesionalisme? Hanya waktu yang akan menjawab.
(Mond)
#Politik #PSI #FOLUNetSink2030 #Golkar
