Putra Mahkota Solo Klarifikasi Unggahan ‘Nyesel Gabung Republik’: Kritik Tajam untuk Pemerintah
Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta, KGPAA Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram melalui Pengageng Sasono Wilopo KPH Dani Nur Adiningrat mengklarifikasi unggahannya di media sosial, Senin (3/3) sore.
D'On, Surakarta – Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Anom (KGPAA) Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, akhirnya memberikan klarifikasi terkait unggahannya yang sempat menghebohkan publik. Dalam unggahan Instagram Story di akun pribadinya, @kgpaa.hamangkunegor, ia menuliskan pernyataan yang memicu kontroversi: "Nyesel Gabung Republik" dan "Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi."
Pernyataan bernada kecewa ini menimbulkan berbagai spekulasi dan tanggapan di tengah masyarakat. Banyak yang mengaitkannya dengan situasi politik dan ekonomi saat ini, terutama dalam konteks meningkatnya kasus korupsi di tanah air.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Keraton Kasunanan Surakarta pada Senin (3/3/2025) sore, Pengageng Sasono Wilopo KPH Dani Nur Adiningrat membacakan klarifikasi resmi dari Hamangkunegoro.
Latar Belakang Unggahan: Bentuk Kekecewaan dan Kritik Terhadap Pemerintah
Hamangkunegoro menjelaskan bahwa unggahan tersebut merupakan ekspresi pribadi atas rasa kecewa terhadap perkembangan bangsa, terutama dalam hal maraknya kasus korupsi. Ia menyoroti bahwa berbagai tindakan korupsi yang terungkap, khususnya di tubuh Pertamina, semakin memperlihatkan penyimpangan dari cita-cita para pendiri bangsa.
"Bahwa ekspresi kekecewaan saya tersebut saya tuangkan dalam unggahan di akun Instagram pribadi saya, yang salah satunya memuat pernyataan mengenai penyesalan bergabung dengan Republik," ujar Hamangkunegoro dalam pernyataan resminya.
Lebih lanjut, Putra Mahkota Solo menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap Indonesia, melainkan panggilan moral agar pemerintah lebih sadar akan tanggung jawabnya kepada rakyat. Ia mengingatkan bahwa leluhur Keraton Surakarta berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Republik Indonesia.
"Berdasarkan fakta sejarah, para leluhur kami, khususnya para Sri Susuhunan di Surakarta, memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di antara mereka adalah Sri Susuhunan Pakoe Boewono VI dan Sri Susuhunan Pakoe Boewono X, yang telah diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII secara sukarela menyerahkan negerinya yang telah berdaulat untuk bergabung dengan NKRI," lanjutnya.
Sebagai seorang Putra Mahkota yang mewarisi sejarah besar, Hamangkunegoro menegaskan bahwa pemimpin negara seharusnya memiliki kesadaran moral dan etika dalam menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat.
Dukungan untuk Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran
Meskipun mengungkapkan rasa kecewa, Hamangkunegoro justru menilai bahwa terungkapnya berbagai kasus korupsi di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah langkah positif. Ia mendukung upaya pemerintah dalam memberantas praktik korupsi yang menggerogoti negara.
"Kami mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya pemberantasan korupsi serta penegakan prinsip-prinsip ketatanegaraan, sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa dan nilai-nilai luhur Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat," tegasnya.
Dukungan ini menjadi pesan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah serangan terhadap pemerintah, melainkan dorongan agar mereka lebih serius dalam memberantas praktik korupsi yang selama ini telah merusak kepercayaan rakyat terhadap negara.
Bukan Permintaan Maaf, Tapi Bentuk Kepedulian
Klarifikasi ini juga menegaskan bahwa Hamangkunegoro tidak meminta maaf atas unggahan tersebut. Menurut KPH Dani Nur Adiningrat, apa yang dilakukan Putra Mahkota adalah bentuk partisipasi aktif sebagai anak bangsa dalam menyoroti kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang semakin meresahkan masyarakat.
"Ini bukan permintaan maaf, karena ini bukan sebuah kesalahan. Sebaliknya, ini adalah bentuk peran serta aktif seorang anak bangsa, yang kebetulan juga merupakan Putra Mahkota Keraton Surakarta, terhadap keadaan negara yang sedang terjadi," ujar Dani.
Dani juga menegaskan bahwa unggahan tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan antara Putra Mahkota dengan Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
"Hubungan beliau dengan Mas Wapres Gibran tetap baik, sejak Mas Wapres masih menjadi Wali Kota Solo hingga kini menjabat sebagai RI-2. Kritikan ini murni sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap negeri ini, sebagai salah satu bentuk rasa nasionalisme yang mendalam," jelasnya.
Kesimpulan: Kritik yang Membangun, Bukan Provokasi
Pernyataan dan klarifikasi dari Hamangkunegoro memperjelas bahwa unggahan yang sempat menghebohkan publik bukanlah bentuk ketidaksetiaan terhadap NKRI, melainkan kritik konstruktif agar negara lebih baik.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, suara dari seorang Putra Mahkota Keraton Surakarta tentu menjadi sorotan. Sebagai bagian dari salah satu kerajaan yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan, ia mengingatkan bahwa kesetiaan kepada negara harus diiringi dengan keberanian untuk mengkritik demi perbaikan.
Pesannya jelas: Indonesia adalah rumah yang harus dijaga, dan kritik adalah bagian dari cinta terhadap negeri.
(Mond)
#Klarifikasi #Politik
