Setyo Budiyanto Tegaskan Indepedensi KPK Usai Undangan Presiden Prabowo ke Istana
Pertemuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025).
D'On, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengundang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/3/2025). Undangan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik, terutama terkait kemungkinan adanya intervensi terhadap lembaga antirasuah tersebut. Namun, Ketua KPK Setyo Budiyanto dengan tegas memastikan bahwa pertemuan tersebut tidak akan memengaruhi independensi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Setyo, pertemuan di Istana Negara berlangsung dalam suasana yang transparan dan terbuka. Tidak ada arahan khusus yang bersifat personal atau menyasar satu lembaga secara eksklusif.
"Ini kegiatan terbuka, semua orang bisa melihat. Arahan beliau juga jelas semuanya. Jadi, tidak ada yang personal, tidak ada yang hanya kepada satu lembaga," ujar Setyo kepada awak media di kompleks Istana Negara, Jakarta.
Lebih lanjut, Setyo menegaskan bahwa dalam pertemuan itu tidak ada bentuk intervensi yang dapat mengganggu profesionalitas KPK. "Tidak ada intervensi, semua profesional. KPK tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya," tegasnya.
Arahan Prabowo kepada KPK: Fokus pada Profesionalisme
Meski menepis adanya intervensi, Setyo mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan penekanan khusus kepada KPK dan aparat penegak hukum lainnya agar menjalankan tugasnya secara optimal. Presiden meminta seluruh aparat hukum, termasuk KPK, untuk bekerja dengan profesionalisme tinggi dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
"Untuk KPK, penekanannya adalah kepada aparat penegak hukum agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya," kata Setyo.
Pernyataan ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan lembaga-lembaga hukum tetap menjalankan tugasnya tanpa kompromi dan dengan pendekatan yang maksimal dalam menegakkan hukum di Indonesia.
Prabowo Gelar Taklimat dan Rapat dengan Pejabat Tinggi Negara
Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda yang lebih luas, di mana Prabowo Subianto juga menggelar taklimat kepada para pejabat tinggi negara. Informasi ini dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.
Menurut Yusuf, selain memberikan arahan kepada KPK, Prabowo juga memimpin rapat bersama para menteri, kepala badan, wakil menteri, serta pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Namun, detail pembahasan dalam rapat tersebut belum diungkapkan secara rinci.
"Sore ini, di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin rapat dan memberikan taklimat kepada para menteri, kepala badan, wamen, pimpinan LPNK, dan para pejabat lainnya," ujar Yusuf dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).
Independensi KPK di Tengah Dinamika Politik
Pertemuan antara Presiden dan pimpinan KPK ini memunculkan kembali perdebatan publik tentang independensi KPK dalam lanskap politik Indonesia yang dinamis. Selama bertahun-tahun, KPK telah berulang kali dihadapkan pada tantangan terkait kebebasannya dalam menindak kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Namun, dengan pernyataan tegas dari Ketua KPK, harapan masyarakat terhadap independensi lembaga ini tetap terjaga. Publik kini menunggu bagaimana implementasi dari arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo dan bagaimana KPK akan terus menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi tanpa adanya tekanan politik.
Di tengah ekspektasi besar masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, konsistensi KPK dalam bekerja secara profesional akan menjadi tolok ukur penting bagi pemerintahan saat ini. Apakah lembaga ini akan tetap berdiri teguh dalam independensinya, atau justru menghadapi tantangan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo? Hanya waktu yang akan menjawab.
(Mond)
#KPK #Nasional
