Skandal "Lapuak Lapak" di Pasarraya Padang, Esa: Wako Padang Harus Berani Tindak Permainan Gelap di Balik Penyewaan Lapak PKL
Mantan Anggota DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa
D'On, Padang - Kisruh penyewaan lapak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasarraya Padang seperti benang kusut yang tak kunjung terurai. Tahun demi tahun berlalu, walikota silih berganti, namun masalah ini tetap menghantui para pedagang kecil yang seharusnya mendapatkan tempat berdagang dengan adil. Seakan menjadi tradisi, keberadaan "oknum" di balik bisnis ilegal penyewaan lapak terus merajalela.
Kini, ketika kepemimpinan baru Fadly Amran dan Maigus Nasir telah resmi berjalan, publik menantikan gebrakan nyata dalam membersihkan praktik korupsi di sektor ini. Janji mereka untuk menumpas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diuji di tengah carut-marutnya persoalan lapak Pasarraya. Apakah mereka berani menggulung mafia lapak yang selama ini bercokol dan mempermainkan hak para PKL?
Kios Ada, Tapi Tak Pernah Cukup Ada Apa?
Mantan anggota DPRD Kota Padang tiga periode, Maidestal Hari Mahesa, secara terang-terangan menyoroti kejanggalan dalam pengelolaan lapak di Pasarraya. Menurutnya, jumlah kios yang tersedia sebenarnya sudah lebih dari cukup. Namun, mengapa masih banyak PKL yang tidak mendapatkan tempat?
"Ada oknum di dinas terkait yang bermain. Mereka menjual kios yang seharusnya diberikan kepada pedagang kecil. Makanya, meskipun kios ada, tetap saja tak pernah cukup untuk para PKL," ungkapnya dengan nada geram.
Lebih parahnya lagi, praktik licik ini semakin canggih. Esa sapaan akrab Maidestal mengungkap bahwa ada oknum yang menyewakan kios atas nama orang lain, sehingga semakin sulit untuk melacak siapa sebenarnya yang bermain dalam pusaran bisnis gelap ini.
"Apakah Wali Kota Fadly Amran dan Wakilnya, Buya Wawa Maigus Nasir, sudah mengecek ini? Atau mereka punya tim khusus untuk mengusutnya? Saya rasa belum!" tegasnya, menyiratkan keraguan akan keseriusan pemerintah dalam membongkar mafia lapak.
Mafia Lapak Tak Hanya di Pasarraya, Modus Serupa di Berbagai Titik
Praktik serupa ternyata tidak hanya terjadi di Pasarraya. Esa menyebut bahwa lokasi lain, seperti kawasan di samping Polresta Padang yang telah dibangun secara permanen, juga menjadi sarang permainan gelap.
"Kalau dicek, pasti banyak oknum yang punya lapak di sana juga. Ini bukan hanya soal ketidakadilan bagi PKL, tapi juga soal maraknya praktik korupsi di lingkup pemerintahan daerah. Sudah waktunya Fadly Amran dan Maigus Nasir membuktikan komitmen mereka. Jangan hanya janji, sikat pejabat korup!" desaknya.
Menanti Tindakan Tegas: Ujian Nyata Kepemimpinan Baru
Kasus ini bukan hanya soal administrasi atau distribusi kios, melainkan telah menjadi cerminan bagaimana pemerintah menangani hak-hak rakyat kecil. Jika dibiarkan, mafia lapak akan terus mengakar dan melanggengkan ketidakadilan.
Publik menunggu, apakah Wali Kota Fadly Amran dan Wakilnya benar-benar punya nyali untuk membersihkan birokrasi dari tangan-tangan kotor yang mempermainkan hak PKL? Ataukah mereka justru akan terseret dalam pusaran permainan lama yang terus berulang?
Saatnya membuktikan bahwa janji anti-KKN bukan sekadar slogan kosong. Jika tidak, masyarakat akan kembali kecewa, dan kepercayaan pada pemimpin baru ini akan runtuh sebelum mereka benar-benar menunjukkan kinerja.
Waktu terus berjalan. Pedagang kecil menanti kepastian. Dan mafia lapak? Mereka masih berkeliaran, menunggu kesempatan untuk kembali bermain.
(Mond)
#Padang #Pasarraya
