Bobby Nasution Nonaktifkan Kadis Perindag ESDM Sumut: Buntut Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Wewenang
Bobby Nasution
D'On, Medan, Sumatera Utara — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengambil langkah tegas yang mengejutkan publik dengan menonaktifkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Mulyadi Simatupang. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian dugaan pelanggaran serius yang saat ini tengah dalam sorotan Inspektorat Provinsi.
Langkah nonaktifkan tersebut bukan sekadar rotasi birokrasi biasa. Ada aroma ketegangan di balik kebijakan ini terutama karena salah satu pelanggaran yang disorot mengarah pada dugaan pencemaran nama baik pimpinan, sebuah tudingan yang biasanya jarang muncul secara terang-terangan di ranah pemerintahan.
“Kami menerima laporan adanya beberapa dugaan pelanggaran, dan yang paling mencolok adalah pencemaran nama baik pimpinan,” ujar Kepala Inspektorat Sumut, Sulaiman Harahap, saat dikonfirmasi pada Sabtu (19/4). “Secara hukum, ini bisa masuk ke ranah pidana. Tapi Pak Gubernur memilih jalur bijaksana, yaitu menyelesaikannya secara internal melalui mekanisme pemeriksaan di inspektorat.”
Pernyataan ini menimbulkan berbagai spekulasi. Siapa pimpinan yang dimaksud? Apa bentuk pencemaran nama baik itu? Apakah ini menyangkut konflik personal, ketidaksepahaman kebijakan, atau justru hal lain yang lebih dalam? Sulaiman enggan merinci. Namun, sikap Gubernur Bobby yang memilih jalur internal menandakan ada upaya menjaga stabilitas di tengah potensi gejolak politik dan birokrasi.
Tak hanya itu, Inspektorat juga mengendus adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Mulyadi. Dugaan ini kini menjadi bagian dari materi pemeriksaan lanjutan. “Masih kami telusuri. Ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, tapi belum bisa kami buka ke publik secara rinci,” ujar Sulaiman.
Langkah penonaktifan ini bukan tanpa alasan yang lebih dalam. Di balik semua ini, Bobby Nasution tampaknya sedang menata ulang barisan pemerintahan provinsi agar selaras dengan visi misinya. “Untuk mewujudkan visi gubernur, butuh tim yang solid, bisa saling percaya, dan bekerja sama. Itu syarat mutlak,” tegas Sulaiman.
Ia juga menekankan pentingnya integritas di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di lingkungan Pemprov Sumut. “ASN harus berakhlak, sesuai nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman pelayanan publik. Tanpa itu, birokrasi bisa pincang,” katanya.
Sampai berita ini diturunkan, Mulyadi Simatupang belum memberikan tanggapan resmi. Tak ada pernyataan klarifikasi, pembelaan, atau bantahan yang disampaikan kepada media. Keheningan ini justru memunculkan berbagai asumsi di publik. Apakah ia tengah menyusun strategi hukum? Ataukah memilih diam hingga proses internal selesai?
Yang jelas, langkah Gubernur Bobby Nasution ini menunjukkan bahwa di balik sorotan politik dan birokrasi, dinamika kekuasaan di Sumatera Utara tengah bergerak. Tegas, penuh pertimbangan, dan tak segan menyentuh pejabat tinggi bila dianggap menyalahi aturan.
Kini publik menanti, apakah ini akan menjadi awal dari reformasi birokrasi yang lebih besar, atau justru membuka tabir persoalan internal yang selama ini tersembunyi?
(Yaya)
#BobbyNasution #PencemaranNamaBaik #SumateraUtara
