Buntut Perjalanan ke Jepang, Lucky Hakim Siap Terima Risiko Pemberhentian: “Saya Akui Salah, Tapi Tak Berniat Bolos”
Bupati Indramayu Lucky Hakim di Kemendagri
D'On, Jakarta – Sebuah perjalanan ke luar negeri yang awalnya dimaksudkan sebagai waktu rehat, justru kini berbuntut panjang bagi Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Perjalanannya ke Jepang baru-baru ini menuai sorotan tajam, bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di hadapan publik, Lucky Hakim akhirnya angkat bicara, menyampaikan permintaan maaf, dan menyatakan kesiapan menerima sanksi yang kemungkinan dijatuhkan atas tindakannya.
Pada Selasa (8/4/2025), di tengah hiruk pikuk Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Lucky menyampaikan pernyataan terbuka yang cukup mengejutkan. Ia mengaku siap menerima sanksi dalam bentuk apapun, bahkan jika itu berarti diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala daerah selama tiga bulan.
"Kalau memang ternyata sanksinya adalah saya harus diberhentikan selama tiga bulan, saya harus lakukan itu, saya harus menerima itu, dengan segala konsekuensinya," ungkap Lucky dengan suara tegas, namun tampak penuh penyesalan.
Langkah Lucky untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Kemendagri dilakukan melalui Inspektorat Jenderal. Meski sanksi belum resmi diumumkan, Lucky menegaskan bahwa ia tidak akan mengelak atau menyanggah hasil pemeriksaan. Baginya, yang terpenting saat ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas tindakannya.
Namun di balik pengakuan itu, Lucky juga menjelaskan latar belakang kepergiannya ke Jepang. Menurutnya, saat merencanakan liburan ke Negeri Sakura tersebut, ia benar-benar yakin bahwa waktu keberangkatannya bertepatan dengan masa cuti bersama nasional. Keyakinan itu yang membuatnya merasa tidak sedang meninggalkan tugas atau “bolos” dari pekerjaannya sebagai Bupati.
"Saya ingin menunjukkan bahwa betul saya salah, tapi saya tidak berniat membolos. Saya tidak berniat meninggalkan kewajiban, karena saat itu saya melihatnya dalam konteks semua sedang libur," katanya.
Pernyataan ini memperlihatkan adanya perbedaan pemahaman administratif yang akhirnya menjadi blunder. Kendati demikian, Lucky tidak membela diri secara berlebihan. Ia tetap menunjukkan sikap terbuka dan siap untuk menerima proses hukum administrasi yang sedang berjalan.
Lebih lanjut, kasus ini menyoroti pentingnya kejelasan dan disiplin administratif bagi seorang pejabat publik. Ketidaktepatan dalam menafsirkan waktu cuti, walaupun tampak sepele, bisa berdampak besar pada integritas dan kepercayaan publik terhadap seorang pemimpin daerah. Publik menilai, setiap tindakan pejabat, terutama saat meninggalkan daerah tugas, harus melalui prosedur ketat dan transparan, demi menjaga akuntabilitas.
Kini, masyarakat menunggu keputusan resmi dari Kemendagri: apakah sanksi tegas akan dijatuhkan sebagai bentuk penegakan disiplin, atau akan ada pertimbangan khusus mengingat Lucky telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka?
Satu hal yang pasti, insiden ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya akurasi administratif dan kepekaan seorang pemimpin terhadap persepsi publik. Sementara itu, Lucky Hakim tampaknya telah menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan termasuk jika harus melepaskan jabatannya sementara waktu demi menebus kesalahan yang ia akui sendiri.
(Mond)
#Kemendagri #LuckyHakim #BupatiIndramayu
