Demokrasi yang Berdarah di Puncak Jaya: Ketika Pilkada Menjadi Medan Perang
Penulis: Osmond Abu Khalil
Dirgantaraonline - Pada awalnya, semua orang berharap Pilkada 2024 di Kabupaten Puncak Jaya akan berjalan damai. Harapan itu tumbuh di antara warga yang sudah lama lelah dengan kekerasan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya sebuah drama kelam yang mencabik-cabik nilai demokrasi dan meninggalkan luka mendalam, baik secara fisik maupun batin.
Dalam kurun waktu lebih dari empat bulan, mulai 27 November 2024 hingga 4 April 2025, Puncak Jaya terbakar. Bukan hanya oleh bara emosi para pendukung calon kepala daerah, tapi juga oleh api sungguhan yang melalap rumah, sekolah, kantor kampung, dan bahkan nyawa manusia.
Pesta Demokrasi yang Berubah Jadi Neraka
Apa yang seharusnya menjadi “pesta rakyat” berujung pada pertumpahan darah. Bentrokan pecah antara dua kubu pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati: Paslon 01 dan Paslon 02. Ketegangan yang awalnya hanya berupa saling sindir di media sosial dan unjuk rasa terbatas, perlahan meningkat menjadi saling serang terbuka di jalanan kampung dan lorong-lorong pemukiman.
Menurut data resmi dari Operasi Damai Cartenz-2025, sebanyak 12 orang tewas dalam konflik ini. Tragisnya, delapan di antaranya adalah pendukung Paslon 01 yang menjadi sasaran dalam serangan balasan. Dari total korban luka, tercatat 658 orang terkena panah senjata tradisional yang di wilayah ini masih digunakan sebagai alat tempur mematikan.
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, menyebut bahwa sebagian korban jiwa meninggal bukan hanya karena panah atau senjata tajam, tapi akibat tembakan senjata api. Ini menandakan bahwa bukan hanya warga sipil yang terlibat. Ada kekuatan lain yang bermain.
KKB: Penunggang Gelap Konflik Pilkada
Dari berbagai temuan di lapangan, muncul dugaan kuat bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) memanfaatkan kekacauan politik ini untuk menyusup dan memperluas pengaruh mereka. “Beberapa korban ditemukan meninggal karena tembakan. Ini bukan kerja warga biasa. Ini kerja aktor bersenjata,” ujar Brigjen Faizal.
KKB bukan hanya menunggangi konflik, tetapi memperparahnya—menambah kepanikan, menciptakan ketakutan massal, dan memanfaatkan kekosongan kontrol keamanan. Bagi mereka, Pilkada adalah peluang: ketika aparat fokus pada pengamanan TPS dan logistik, celah terbuka lebar untuk menebar teror.
Bukan Hanya Nyawa, Tapi Rumah dan Harapan yang Lenyap
Bentrokan ini tidak hanya merenggut nyawa dan melukai ratusan orang, tetapi juga menghanguskan 201 bangunan. Di antaranya adalah 196 rumah warga, satu sekolah dasar, kantor kampung, kantor distrik, hingga kantor partai politik. Abu dari bangunan-bangunan itu kini berserakan di tanah yang masih basah oleh darah dan air mata.
Bagi banyak warga, rumah bukan sekadar tempat tinggal—itu simbol identitas, sejarah, dan warisan. Kini mereka hanya punya reruntuhan. Anak-anak yang dulunya bersekolah di SD Pruleme kini terpaksa belajar di bawah tenda atau tidak belajar sama sekali.
Imbauan Damai di Tengah Bara Dendam
Di tengah kekacauan, aparat mencoba mengambil peran. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, mengimbau warga agar menahan diri dan menjaga ketertiban. “Kami mohon masyarakat tidak terprovokasi. Keamanan adalah tanggung jawab kita semua,” ujarnya.
Namun di wilayah seperti Puncak Jaya, imbauan kadang kalah oleh dendam yang diwariskan turun-temurun. Ketika keadilan dirasa tak berpihak, ketika suara rakyat seolah tak bernilai, dan ketika nyawa bisa hilang tanpa kejelasan hukum—maka yang tersisa hanyalah kekerasan sebagai jalan terakhir.
Pertanyaan Besar yang Belum Terjawab
Tragedi Pilkada berdarah ini menyisakan pertanyaan-pertanyaan tajam:
Mengapa negara gagal mencegah kekerasan yang berulang?
Mengapa KKB masih leluasa beroperasi di tengah operasi keamanan besar-besaran?
Apakah demokrasi di wilayah konflik memang ditakdirkan selalu dibayar dengan darah?
Puncak Jaya hari ini adalah cermin buram dari tantangan besar yang dihadapi demokrasi Indonesia di wilayah rawan konflik. Selama akar persoalan tak diselesaikan mulai dari diskriminasi pembangunan, minimnya akses pendidikan, hingga pendekatan keamanan yang represif maka tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu.
Penutup: Saatnya Negara Hadir, Bukan Hanya Saat Pemilu
Demokrasi tak bisa dibangun hanya dengan kotak suara dan baliho kandidat. Ia butuh keadilan, kepercayaan, dan kehadiran negara yang nyata. Bagi warga Puncak Jaya, kehadiran itu bukan dalam bentuk aparat bersenjata, melainkan perlindungan, pendidikan, lapangan kerja, dan jaminan hidup yang layak.
Karena jika tidak, Pilkada berikutnya bukan hanya soal siapa yang menang, tapi siapa yang selamat.
(*)
#Opini #KKB #PilkadaBerdarah #Papua
