Dua Sekolah Rakyat Siap Dibuka di Sumatera Barat Mulai 2025: Misi Baru Pemerintah Atasi Ketimpangan Pendidikan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri acara dialog pilar-pilar sosial Kota Padang di kantor Gubernur Sumbar, Selasa (29/4/2025). (FOTO/dok. Kemensos)
D'On, Padang — Tahun ajaran 2025–2026 akan menjadi tonggak bersejarah bagi dunia pendidikan di Sumatera Barat. Dua Sekolah Rakyat resmi akan mulai beroperasi di provinsi ini, menandai langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.
Dua titik awal pendirian Sekolah Rakyat ini berada di Kota Padang dan Kabupaten Solok. Di Padang, Sekolah Rakyat akan memanfaatkan fasilitas dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), lembaga yang selama ini berperan penting dalam pelatihan sosial masyarakat. Sementara di Kabupaten Solok, Sekolah Rakyat akan menyatu dengan potensi lokal yang kaya dan kebutuhan pendidikan masyarakat yang tinggi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan optimismenya terhadap antusiasme Sumatera Barat dalam menyambut program ini. “Saya mendapatkan informasi luar biasa dari teman-teman di Sumbar. Semangat dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sangat kuat untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat, yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo,” ujarnya dalam dialog nasional bertajuk Pilar-Pilar Sosial di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (29/4/2025).
Menurut Gus Ipul, program Sekolah Rakyat dirancang sebagai jalan alternatif pendidikan bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses sekolah formal. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan fleksibilitas kurikulum, Sekolah Rakyat diyakini mampu menjembatani ketimpangan akses pendidikan di berbagai pelosok Indonesia.
Sumbar Masuk Daftar Pertama, UNP Menyusul?
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyampaikan rasa syukur atas ditetapkannya provinsi ini sebagai salah satu dari 10 daerah percontohan dalam peluncuran 53 Sekolah Rakyat tahap awal di Indonesia.
“Alhamdulillah Sumbar termasuk yang pertama. Ini bukti bahwa pusat melihat keseriusan kita,” ujarnya.
Vasko juga mengungkapkan harapannya agar ke depan, Sekolah Rakyat bisa dibangun di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Selain Padang dan Solok, satu calon lokasi tambahan tengah dipertimbangkan, yakni di lingkungan Universitas Negeri Padang (UNP). Meski masih dalam tahap kajian, wacana ini menjadi sinyal kuat atas perluasan jangkauan pendidikan alternatif di provinsi tersebut.
Dukungan Politik: “Bukan Sekadar Janji Manis”
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, legislator asal daerah pemilihan Sumbar I, turut memberi dukungan kuat terhadap program ini. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar pemanis kampanye, melainkan implementasi nyata visi Presiden Prabowo dalam memberdayakan rakyat.
“Program ini bukan janji manis. Ini bentuk keberpihakan negara pada rakyat kecil. Kita harapkan kepala daerah lain juga mengajukan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya,” tegas Andre.
Sinergi Program Sosial: Gus Ipul Bahas Reformasi Bansos dan Validasi Data
Selain membahas Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga menjabarkan sejumlah pembaruan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurutnya, keakuratan data dan sinkronisasi waktu penyaluran menjadi kunci utama agar bantuan benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak.
“Tahun depan kita targetkan penyaluran bansos dilakukan hampir bersamaan secara nasional. Pemutakhiran data dilakukan rutin setiap tiga bulan agar akurat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian Kemensos adalah ketergantungan sebagian penerima bantuan terhadap program sosial jangka panjang. Gus Ipul menyoroti kasus penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak mengalami peningkatan taraf hidup meski sudah bertahun-tahun dibantu.
“Bansos bukan untuk membuat mereka nyaman di bawah. Tapi mendorong mereka naik kelas. Karena itu, penerima PKH akan dievaluasi tiap lima tahun. Kalau tidak ada perkembangan, bisa digraduasi. Kecuali lansia dan penyandang disabilitas,” tegasnya.
Kemensos kini menargetkan agar 330 ribu keluarga setiap tahun dapat “lulus” dari status penerima bantuan melalui program pendampingan aktif. Dengan lebih dari 33 ribu pendamping sosial di seluruh Indonesia, setiap orang ditargetkan mendampingi 10 keluarga menuju kemandirian setiap tahunnya.
DTSEN dan Sistem Baru: Tak Lagi Otomatis Mewarisi Bantuan
Langkah penting lainnya adalah penerapan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang berbasis by name by address. Sistem ini akan memperketat validasi penerima bantuan, termasuk ketika kepala keluarga meninggal dunia.
“Ke depan, bantuan tidak otomatis dialihkan ke istri atau anggota keluarga lain. Harus ada validasi ulang. Kita ingin memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan yang benar-benar layak,” ujar Gus Ipul.
Pilar Sosial: Garda Terdepan Kesejahteraan Masyarakat
Dialog di Kantor Gubernur Sumbar dihadiri oleh 190 pilar sosial yang menjadi ujung tombak implementasi program Kemensos. Mereka terdiri dari para pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pelopor Perdamaian (Pordam), pendamping rehabilitasi sosial, hingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Melalui peran aktif mereka, Kemensos berharap program-program seperti Sekolah Rakyat dan bansos terintegrasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas, tepat sasaran, dan membawa perubahan nyata di tingkat akar rumput.
Dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah yang kian solid, Sumatera Barat kini bersiap menjadi percontohan transformasi sosial yang berakar dari semangat gotong royong, pendidikan inklusif, dan pemberdayaan berkelanjutan.
(Mond)
#SekolahRakyat #SumateraBarat #Pendidikan #Mensos
