Esa Tegas: Jangan Jadikan Asesmen Cuma Formalitas, Stop Makelar Jabatan!
 |
| Mantan Anggota DPRD Kota Padang 3 Periode Meidestal Hari Mahesa |
D'On, Padang – Pemerintah Kota Padang mulai menggulirkan langkah strategis dalam rangka penyegaran birokrasi dengan melaksanakan asesmen bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator. Kegiatan ini bertujuan menilai kompetensi, kinerja, dan potensi pejabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel.
Langkah ini dilandasi oleh Surat Perintah Tugas (SPT) Wali Kota Padang dengan nomor 800.1.14.1/17/BKPSDM-PDG/SPT/2025 yang terbit pada 15 April 2025. Asesmen sendiri telah berlangsung sejak 22 hingga 24 April 2025 mendatang.
Namun, terlepas dari niat baik di balik kebijakan tersebut, publik meminta jaminan bahwa proses asesmen ini berjalan objektif dan terbebas dari kepentingan politik maupun kedekatan personal.
Salah satu suara kritis dan tajam datang dari Meidestal Hari Mahesa, mantan Anggota DPRD Kota Padang tiga periode yang menyambut baik inisiatif ini, namun sekaligus memberi catatan keras agar tidak terjebak dalam sekadar simbolik reformasi.
"Ini Langkah Strategis, Tapi Harus Bersih dari Kepentingan!"
“Ini adalah langkah yang tepat bagi seorang Wako Fadly Amran. Tujuannya tentu baik, agar ada pembaharuan dalam meningkatkan kualitas birokrasi yang baik di Pemko Padang. Dengan harapan assesment ini dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk pansel menempatkan pejabat, jika pun tidak anggap saja masuk dalam proses penjaringan awal " ujar Mahesa yang akrab disapa Esa saat ditemui pada Kamis (17/4/2025) di sebuah kafe di Padang.
Namun, Esa menegaskan bahwa asesmen tidak boleh menjadi formalitas belaka, apalagi alat pembenaran untuk rotasi jabatan yang didasarkan pada pertimbangan non-profesional.
Sorotan Keras: “Terlalu Jujur dan Pintar, Tapi Justru Disingkirkan”
Lebih lanjut, Esa secara blak-blakan menyampaikan realita yang terjadi selama pemerintahan sebelumnya di tubuh ASN Pemko Padang. Ia menyebut banyak ASN kompeten justru tersingkir karena tidak memiliki "dekingan", bukan bagian dari tim sukses, atau karena menolak bermain dalam "politik kepentingan".
“Banyak ASN ini yang terdzolimi dan terhambat kariernya karena terlalu jujur, terlalu pintar, bahkan hanya karena tidak patuh kepada oknum atau tim sukses. Akhirnya, mereka tidak terpakai atau dibuang begitu saja,” ujarnya lantang.
Esa melihat asesmen ini sebagai momentum penting untuk mengakhiri budaya balas jasa dalam penempatan jabatan.
“Kepala Dinas Kesehatan Tapi Jadi Kepala Arsip, Ini Ironi!”
Kritiknya tak berhenti sampai di situ. Ia menyoroti banyak kasus penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan dan kompetensinya.
“Kita lihat contoh nyata, Kepala Dinas Kesehatan yang latar belakangnya dokter malah ditempatkan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Ada juga latar belakang teknik ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup.Ada yang berprestasi di bidang persampahan, tapi ditempatkan di bidang kebencanaan,” katanya.
Esa menyebut penempatan semacam ini tidak hanya tidak efisien, tapi juga merugikan daerah karena menempatkan orang yang tidak paham pada posisi strategis.
Seruan Tegas: “Hindari Makelar Jabatan dan Orang Dalam!”
Ia meminta Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir untuk benar-benar menggunakan hasil asesmen sebagai dasar penempatan jabatan, bukan karena rekomendasi, balas jasa, atau jasa politik.
“Jika penempatan dilakukan karena kedekatan, karena bantu saat Pilkada, atau karena rekomendasi oknum, bahkan jika ada oknum yang setoran, maka hasilnya akan sama: birokrasi tidak akan bergerak. Malah bisa rusak,” tegas Esa.
“Ada Kabid yang Cuma Fokus Kumpulkan Pundi-Pundi”
Dalam pernyataannya yang tajam, Esa juga mengungkap adanya pejabat yang lebih fokus pada keuntungan pribadi dibanding pelayanan publik.
“Ada beberapa Kepala dinas dan Kabid sekarang ini yang orientasinya hanya mengumpulkan pundi-pundi saja. Mereka tidak punya inovasi, tidak berani ambil inisiatif, padahal Wali Kota dan Wakil sedang pasang target untuk segera tancap gas,” ujarnya.
Harapan: Profesionalisme Jadi Kiblat
Di akhir wawancaranya, Esa berharap besar pada pasangan Fadly–Maigus agar tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini.
“Kalau ingin program unggulan (progul) berjalan maksimal, maka letakkan orang sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Jangan pakai logika politik atau balas budi. Wali Kota harus bisa menolak titipan dari siapa pun, dan saya yakin Fadli Amran dan Maigus Masir berkomitmen untuk itu, sesuai dengan yang telah disampaikan beliau di dalam setiap sambutan dan penyampaian arahan nya ." tegasnya.
Ia menutup dengan harapan, bahwa asesmen ini benar-benar jadi tonggak reformasi birokrasi di Padang bukan sekadar rutinitas yang kehilangan makna.
(Mond)
#AssesmenPemkoPadang #Padang #ASN
