Jokowi Tegaskan Tidak Ada Matahari Kembar: “Hanya Satu Presiden, Prabowo Subianto”
Joko Widodo (Jokowi) berbicara dengan wartawan terkait isu matahari kembar pada kepemimpinan nasional
D'On, Solo - Dalam suasana Lebaran yang semestinya penuh dengan nuansa kehangatan dan silaturahmi, suasana politik nasional justru memanas oleh isu "matahari kembar" yang ramai dibicarakan publik. Dugaan adanya dua pusat kekuasaan di lingkar kekuasaan nasional menjadi topik hangat setelah kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), ramai didatangi para menteri dan wakil menteri selama bulan Syawal.
Namun hari ini Senin (21/4/2025), dari kediamannya yang sederhana di Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jokowi memecah keheningan. Dengan nada tegas namun tenang, ia mengakhiri spekulasi yang menyelimuti ranah publik dan media selama beberapa pekan terakhir.
"Matahari itu cuma satu."
"Enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah itu jelas," ucap Jokowi saat berbincang dengan awak media di halaman rumahnya yang akrab disambangi warga Solo.
Pernyataan itu ibarat pukulan telak terhadap isu dualisme kepemimpinan yang sempat menyeruak ke permukaan. Sebuah narasi yang menyiratkan bahwa meski tak lagi menjabat, Jokowi masih menjadi poros kekuasaan informal, terutama dengan intensitas kunjungan para pejabat tinggi negara ke rumahnya pasca-Idulfitri.
Silaturahmi, Bukan Manuver Politik
Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada agenda tersembunyi atau manuver politik dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Ia menyebut kedatangan para menteri hanyalah wujud silaturahmi di hari besar keagamaan sebuah tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa.
“Silaturahmi di hari Lebaran itu hal yang baik. Apa yang salah dengan bersilaturahmi? Kepada siapa pun boleh,” tegasnya. “Mereka hanya menyebut saya mantan bos, karena dahulunya memang saya presiden mereka. Jadi ini silaturahmi biasa, dan itu sangat baik.”
Pernyataan ini sekaligus menjadi klarifikasi penting di tengah arus opini publik yang mempertanyakan motif kedatangan sejumlah tokoh penting ke Solo, termasuk Sri Mulyani, Pratikno, Budi Gunadi Sadikin, hingga Immanuel Ebenezer.
Kontak Personal dengan Presiden Prabowo
Tak hanya menegaskan bahwa dirinya tak lagi menjadi pusat kekuasaan, Jokowi juga menunjukkan sikap legawa terhadap transisi kepemimpinan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi hangat dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari pertama Lebaran, meski dilakukan melalui sambungan video call.
“Sudah (silaturahmi), hari pertama Lebaran. Video call cukup lama dengan beliau (Presiden Prabowo), juga dengan Pak Ma’ruf Amin,” ungkapnya, sambil tersenyum.
Pernyataan itu seolah menjadi simbol transisi yang damai dan penuh penghormatan bahwa tongkat estafet telah berpindah, dan Jokowi tidak berniat mengintervensi arah kebijakan negara ke depan.
Dinamika Politik Pascakepemimpinan
Kunjungan para pejabat ke rumah mantan presiden bukanlah hal baru. Namun dalam konteks perpolitikan Indonesia yang sarat simbol dan makna tersirat, setiap langkah kerap dimaknai sebagai pesan politik. Tak heran jika publik berspekulasi tentang kemungkinan adanya poros kekuasaan ganda, terlebih Jokowi masih menjadi figur yang sangat berpengaruh.
Namun melalui pernyataan lugasnya hari ini, Jokowi secara terbuka memutus narasi tersebut. Ia mempertegas posisinya sebagai mantan kepala negara yang kini mendukung penuh kepemimpinan Prabowo.
Dengan demikian, ia seakan mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu di bawah satu kepemimpinan, mengesampingkan segala isu yang berpotensi memecah belah.
Akhir dari Isu Matahari Kembar?
Apakah pernyataan ini akan cukup untuk menghentikan spekulasi yang telah kadung menyebar? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal menjadi jelas: Jokowi telah berbicara. Dan dalam politik Indonesia, setiap kata dari seorang mantan presiden bisa menjadi penentu arah sejarah.
Kini, panggung utama adalah milik Prabowo. Dan seperti kata Jokowi, “Matahari itu hanya satu.”
(B1)
#Jokowi #Nasional #Politik