Ketua DPRD Padang Desak Tindakan Tegas terhadap Camat yang Diduga Selingkuh: "Ini Pelanggaran Berat!"

Ketua DPRD Padang, Muharlion

D'On, Padang — Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, angkat bicara tegas terkait kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama salah satu pejabat Pemko Padang, yakni Camat Padang Selatan berinisial AMP. Kasus ini mencuat dan mengundang sorotan tajam dari berbagai kalangan, mengingat posisi AMP sebagai pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh dalam etika dan moralitas.

Melalui sambungan telepon WhatsApp pada Minggu (27/4/2025), Muharlion tak menutupi kekecewaannya terhadap insiden tersebut.

"Ini sudah masuk kategori pelanggaran berat," tegas Muharlion kepada awak media.
Menurutnya, perilaku tidak terpuji semacam ini tidak bisa ditoleransi, apalagi dilakukan oleh pejabat yang memegang amanah langsung dari masyarakat.

Muharlion mendesak Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk bertindak cepat dan tegas dalam menangani kasus ini. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum dan peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu.

"Pak Wali harus mengambil tindakan tegas. Tegakkan aturan perundang-undangan tanpa kompromi. Kalau tidak, ini akan menjadi preseden buruk," ujarnya.

Lebih lanjut, Muharlion menilai bahwa tindakan tegas bukan hanya soal hukuman, tetapi juga sebagai bentuk pembelajaran dan efek jera bagi pejabat maupun ASN lainnya. Menurutnya, setiap ASN harus menyadari bahwa perilaku pribadi mereka, baik di ruang publik maupun privat, tetap menjadi cerminan integritas lembaga yang mereka wakili.

Tak hanya bicara soal sanksi, Muharlion juga menyoroti pentingnya reformasi dalam proses pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Ia mengusulkan agar ke depan, sebelum seseorang dilantik menjadi pejabat, rekam jejak keluarganya pun harus menjadi bahan pertimbangan.

"Harmonis atau tidaknya hubungan dalam keluarga harus ditelusuri. Ini penting, karena ketidakharmonisan rumah tangga bisa berdampak pada perilaku dan kinerja pejabat di lapangan," katanya.

Ia menambahkan, wawancara terhadap pasangan calon pejabat, terutama istri atau suami, bisa menjadi metode untuk menggali kondisi psikologis dan stabilitas emosional mereka. Dalam pandangannya, seorang psikolog profesional mampu membaca tanda-tanda ketidakharmonisan yang mungkin tak tampak di permukaan.

Muharlion menilai bahwa momen asesmen pejabat yang saat ini sedang dilakukan Pemko Padang merupakan peluang emas untuk memperbaiki sistem seleksi dan memastikan hanya orang-orang terbaik yang menduduki jabatan strategis.

"Asesmen ini adalah kesempatan langka. Pemko harus benar-benar memilih pejabat yang tidak hanya unggul dalam kapasitas birokrasi, tapi juga memiliki psikologi yang stabil, karakter yang kuat, serta kehidupan keluarga yang harmonis," tandasnya.

Muharlion menekankan bahwa pejabat publik harus menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kinerja profesional, sikap sosial, maupun dalam kehidupan pribadinya. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada kualitas moral dan integritas para penyelenggaranya.

Kasus yang menimpa AMP, menurutnya, menjadi alarm keras agar Pemko Padang dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menjaga nama baik institusi dan pribadi.

"Kalau ingin dihormati rakyat, mulailah dengan memperbaiki diri," pungkas Muharlion, mengakhiri keterangannya.

(Mond)

#DPRDPadang #Perselingkuhan #OknumCamatPadangSelatanSelingkuh