Lulusan CPNS 2024 Jadi Prioritas Pindah ke IKN: Strategi Besar Pemerintah Bangun Pemerintahan Cerdas di Nusantara
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).
D'On, Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memacu langkah untuk mewujudkan ibu kota baru, Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagai pusat pemerintahan masa depan. Salah satu strategi kunci dalam pemindahan tersebut adalah pengisian sumber daya manusia berkualitas. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (22/4/2025), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Rini Widyantini, mengumumkan bahwa lulusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 akan menjadi prioritas untuk ditempatkan di IKN pada tahun 2026.
Langkah ini bukan sekadar pemindahan administratif, melainkan bagian dari transformasi menyeluruh terhadap wajah birokrasi Indonesia. Pemerintah berencana membangun shared office dan shared service system sebagai infrastruktur kerja yang mendukung kolaborasi antarkementerian dan lembaga secara efisien, terintegrasi, dan berbasis teknologi digital.
“Pada fase kedua pemindahan ASN, kami fokus pada penerapan shared office dan sistem layanan bersama. Di sinilah para lulusan CPNS 2024 akan menjadi bagian dari pengisian ASN yang sifatnya prioritas kedua, termasuk kuota afirmasi bagi kelompok tertentu,” jelas Rini dalam paparannya.
Namun strategi pemerintah tidak berhenti sampai di sana. Dalam kerangka membangun ekosistem kerja yang adaptif dan merata, ASN dari wilayah Kalimantan Timur juga akan dimutasi untuk bertugas di IKN. Ini menunjukkan pendekatan holistik pemerintah yang tidak hanya merekrut SDM baru, tapi juga mengoptimalkan aparatur sipil yang sudah memahami konteks lokal Kalimantan.
“Pengisian ASN akan melalui dua jalur: rekrutmen CPNS dan mutasi ASN dari pemerintah daerah Kalimantan Timur. Keduanya akan ditempatkan dalam sistem kerja terpadu melalui shared office dan shared service,” ujar Rini.
Fungsi Strategis: Siapa yang Pindah Lebih Dulu ke IKN?
Pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap dan terukur. Pada fase awal, ASN dari unit kerja yang memiliki fungsi vital dalam mendukung kerja Presiden dan Wakil Presiden akan menjadi prioritas utama. Ini termasuk kementerian dan lembaga yang memiliki tugas strategis seperti koordinasi kebijakan nasional, pengelolaan fiskal dan moneter, keamanan, serta layanan publik utama.
“Fase pertama akan difokuskan pada ASN yang tugas dan fungsinya krusial bagi kelangsungan dan efektivitas pemerintahan pusat. Kami ingin memastikan bahwa ekosistem pemerintahan di IKN sudah berjalan optimal sejak awal,” ungkap Rini.
Mewujudkan “Smart Government” di Dua Kota
Untuk menjawab tantangan jarak dan koordinasi antara Jakarta dan IKN, pemerintah tengah mengembangkan konsep “smart government”. Melalui pendekatan ini, seluruh aparatur sipil dapat bekerja lintas lokasi dengan dukungan teknologi digital, mulai dari sistem manajemen data, layanan publik elektronik, hingga ruang kerja virtual yang terintegrasi.
"Pemindahan ASN akan terus berlanjut hingga fase ketiga. Dalam prosesnya, implementasi smart government akan menjadi kunci agar kerja-kerja pemerintahan tetap solid, meski terbagi antara Jakarta dan IKN,” terang Rini.
Dengan strategi ini, pemindahan ASN bukan hanya tentang relokasi fisik, tetapi juga transformasi pola kerja birokrasi menuju era digital dan kolaboratif. Pemerintah berharap, ketika IKN mulai beroperasi penuh pada 2026, seluruh perangkat negara sudah siap mendukung pemerintahan yang tangkas, efisien, dan berbasis teknologi.
(Mond)
#MenpanRB #IKN #Nasional
