Makin Panas! Setelah Jokowi, Kini Keaslian Ijazah Gibran Juga Dipertanyakan oleh Forum Alumni UGM
Gibran Rakabuming Raka / Antara
D'On, Bali – Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo belum juga reda, kini angin kecurigaan mulai berembus ke arah Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Sorotan tajam ini datang dari Forum Penyelamat Eksistensi Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Formasi Kagama), sebuah kelompok yang mengklaim membawa misi moral untuk menegakkan integritas dalam kepemimpinan nasional.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Minggu (20/4/2025), Koordinator Formasi Kagama, Defiyan Cori, menegaskan bahwa keabsahan ijazah tokoh-tokoh penting di pemerintahan tidak bisa hanya berhenti pada Presiden Jokowi. Ia menilai, prinsip keadilan dan transparansi harus ditegakkan secara menyeluruh termasuk terhadap Gibran yang kini menduduki posisi strategis sebagai wakil kepala negara.
"Jika kita ingin menegakkan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab, maka pemeriksaan dan verifikasi ijazah harus dilakukan menyeluruh. Tidak hanya untuk Presiden, tetapi juga Wakil Presiden, termasuk Gibran Rakabuming Raka," tegas Defiyan dalam keterangannya.
Menurut Formasi Kagama, proses verifikasi ini bukan semata bentuk kritik, melainkan langkah strategis untuk memperbaiki sistem seleksi pemimpin nasional ke depan. Mereka menekankan pentingnya menjadikan latar belakang pendidikan sebagai elemen kunci dalam menilai kapasitas dan integritas seorang calon pemimpin.
Membangun Demokrasi Lewat Transparansi
Lebih lanjut, Defiyan menilai bahwa kontroversi mengenai keaslian ijazah ini harus menjadi pelajaran kolektif bagi bangsa. Ia mengajak masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk tidak lagi menormalisasi ketidakjelasan dalam riwayat pendidikan para pejabat negara. Menurutnya, publik berhak tahu siapa yang mereka pilih bukan hanya dari sisi popularitas, tetapi juga dari rekam jejak akademik yang sah dan dapat diverifikasi.
"Isu ini seharusnya menjadi momentum penting untuk membangun fondasi baru dalam proses seleksi pemimpin. Demokrasi kita butuh sistem yang lebih terbuka dan akuntabel, termasuk dalam hal latar belakang pendidikan para calon pemimpin," ujar Defiyan.
Ia bahkan menyarankan agar ke depan, lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut dilibatkan dalam proses verifikasi dokumen akademik secara ketat dan profesional.
Sentilan Halus untuk Jokowi
Tak hanya mengangkat isu Gibran, Formasi Kagama juga menyampaikan pesan tersirat kepada Presiden Jokowi. Defiyan menyarankan agar setelah masa jabatannya berakhir, Jokowi bisa mengambil peran yang lebih positif di masyarakat dengan meniru langkah para mantan pemimpin dunia seperti Barack Obama atau Nelson Mandela yang aktif dalam isu-isu sosial, lingkungan, dan pembangunan global.
"Pak Jokowi sebaiknya mengikuti jejak presiden dunia lainnya yang setelah tak menjabat, justru semakin kuat pengaruh positifnya bagi dunia. Kita ingin melihat warisan beliau bukan hanya dalam bentuk infrastruktur, tetapi juga kontribusi nyata di ranah sosial," ujar Defiyan menyentil halus.
Opini Publik Menanti Tindakan Nyata
Pernyataan dari Formasi Kagama ini menambah daftar panjang suara publik yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana atau dari Gibran sendiri mengenai pernyataan ini. Namun, situasi ini mengindikasikan bahwa arus kritisisme terhadap tokoh-tokoh puncak negeri belum akan surut dalam waktu dekat.
Kini publik menanti: akankah isu ini berujung pada klarifikasi resmi? Atau justru menjadi batu loncatan menuju reformasi sistem politik yang lebih terbuka?
Satu hal yang pasti, kepercayaan publik terhadap pemimpinnya tak bisa dibangun hanya dari pencitraan, tetapi dari transparansi yang nyata.
(PR)
#GibranRakabuming #Ijazah #FormasiKagama #UGM
