Parkir Liar Marak di Padang, Wali Kota Fadly Amran Ambil Tindakan Tegas: Petugas Akan Digaji dan Direkrut Resmi
Ilustrasi
D'On, Padang - Kota Padang kini tengah menghadapi masalah pelik yang kian meresahkan: menjamurnya parkir liar di pusat-pusat keramaian. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas dan kenyamanan warga, tetapi juga menyedot potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke jalur tidak resmi. Tak tinggal diam, Wali Kota Padang, Fadly Amran, akhirnya angkat suara dan bersiap untuk mengambil langkah tegas.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam momen penyerahan dana operasional untuk RT/RW, kader posyandu, PAUD, guru TPQ/TQA, MDT, dan imam masjid se-Kecamatan Nanggalo, yang digelar di Kantor Camat Nanggalo, Kamis (10/4). Dalam pidatonya, Fadly menyampaikan keresahan sekaligus komitmen Pemko Padang dalam menertibkan parkir liar yang selama ini tak tersentuh.
"Saya sudah perintahkan langsung Dinas Perhubungan untuk menata ulang sistem parkir kota ini. Tidak ada lagi tempat parkir liar. Harus dikelola dengan profesional, teratur, dan yang paling penting berkeadilan," tegasnya di hadapan para undangan.
Namun, bukan hanya sebatas penertiban. Fadly mengambil pendekatan progresif dengan menawarkan solusi yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah daerah lain: merekrut para juru parkir liar menjadi bagian dari sistem resmi.
"Mereka yang selama ini bekerja di balik sistem gelap, akan kami tarik ke dalam sistem terang. Kita rekrut, kita beri pelatihan, dan mereka akan menerima gaji tetap dari pemerintah. Ini bukan hanya soal penertiban, tapi juga soal pemberdayaan," lanjutnya penuh tekad.
Langkah ini menjadi angin segar, terutama di tengah ketidakjelasan nasib para juru parkir yang selama ini hidup dari pungutan tak resmi yang rawan konflik dan kriminalitas.
Dukungan dari Legislatif: PAD yang Bocor Harus Ditambal
Gerakan ini pun mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Padang. Salah seorang anggota dewan menyoroti ironi yang selama ini terjadi: PAD Kota Padang dari sektor parkir masih jauh tertinggal dari kota tetangga seperti Bukittinggi, padahal potensi Padang jauh lebih besar.
"Sudah saatnya PAD dari sektor perparkiran ditingkatkan. Kota kita ini besar, ramai, tapi pemasukan dari parkir sangat minim. Artinya ada kebocoran yang masif di lapangan," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa sektor perparkiran sudah mengalami kebocoran struktural selama bertahun-tahun. Menurutnya, solusi jangka panjang harus dimulai dari sistem pembayaran dan pengawasan.
"Kalau kita masih pakai sistem manual, masih kasih uang ke tangan juru parkir langsung, ya kebocoran akan terus terjadi. Harus pakai sistem non-tunai. Pembayaran digital. Titik parkir harus jelas, dan harus ada CCTV untuk mengawasi. Transparan dan akuntabel," tegas Mastilizal.
Ia menambahkan, jika langkah-langkah ini diterapkan serius oleh Pemko Padang, maka bukan hanya PAD yang meningkat, tapi juga kenyamanan dan keamanan masyarakat bisa lebih terjamin.
Arah Baru Perparkiran Padang: Dari Semrawut ke Terstruktur
Transformasi sektor perparkiran bukan perkara mudah. Ini bukan hanya soal menertibkan juru parkir liar, tapi juga menyentuh akar dari tata kelola yang lemah. Fadly Amran, lewat gebrakan ini, mencoba membalikkan keadaan dengan pendekatan dua sisi: penertiban dan pemberdayaan.
Langkah ini bisa menjadi preseden nasional jika berhasil. Sebuah bukti bahwa masalah lama seperti parkir liar bisa diatasi bukan dengan intimidasi, tapi dengan integrasi dan inovasi.
Kini, semua mata tertuju ke Padang. Apakah langkah berani Wali Kota Fadly Amran mampu mengubah wajah perparkiran kota menjadi lebih profesional, transparan, dan adil? Atau akan tenggelam seperti kebijakan-kebijakan populis yang hanya hangat di awal?
Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti: perang terhadap parkir liar telah dimulai.
(Mond)
#ParkirLiar #Padang
