Pencitraan atau Pelayanan? Wakil Ketua DPRD Soroti Gaya Liburan Wali Kota Fadly Amran di Pantai Padang
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye
D'On, Padang - Momen akhir pekan Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang berkunjung ke Pantai Padang justru memantik polemik di ruang publik. Alih-alih mendapatkan apresiasi, kehadirannya dengan batik lengkap, ajudan, serta mobil dinas tanpa kehadiran keluarga menuai kritik tajam dari kalangan legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH, dari Partai Gerindra, buka suara. Menanggapi pemberitaan Humas Kota Padang yang menyebut Wali Kota “berbaur dengan masyarakat menikmati liburan seperti warga biasa,” Mastilizal menyebut narasi tersebut terlalu dibesar-besarkan, bahkan terkesan sebagai pencitraan murahan, ujarnya kala dihubungi dirgantaraonline via pesan WhatsApp, Senin (7/4/2025).
“Liburan kok pakai batik, dikawal ajudan, pakai mobil dinas, dan tanpa keluarga? Ini bukan liburan, ini pencitraan yang lebay dan norak,” ujarnya.
Menurut Mastilizal, tidak ada yang salah jika seorang kepala daerah ingin mengunjungi ruang publik atau bersapa dengan masyarakat. Namun framing yang dibangun melalui media resmi pemerintah terkesan manipulatif dan menjual kesan “merakyat” yang artifisial.
“Kalau memang ingin menyatu dengan masyarakat, lakukan dengan natural. Pakai baju santai, bawa keluarga, naik kendaraan pribadi. Itu baru namanya liburan rakyat. Ini mah acara setting-an,” tambahnya.
Disorot Lewat Media Resmi
Humas Kota Padang dalam unggahan terbarunya menulis bahwa “Wali Kota Padang Fadly Amran mengisi libur akhir pekan dengan mengunjungi Pantai Padang, menyapa pedagang dan pengunjung seperti warga biasa.” Disertai foto-foto Fadly mengenakan batik resmi, tersenyum sembari bersalaman dengan masyarakat.
Namun bagi sejumlah tokoh, termasuk H. Maidestal Hari Mahesa, narasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar.
“Terlihat di foto, beliau pakai batik, didampingi ajudan, bukan dalam suasana keluarga. Ini terkesan ada upaya pencitraan politik atau apakah ini yang dilakukan oleh tim humas media nya ,” tulisnya dalam pernyataan yang beredar di media sosial.
Menyoal Etika Penggunaan Fasilitas Negara
Tak hanya soal penampilan, Mastilizal juga menyinggung soal penggunaan fasilitas negara. Ia mempertanyakan etika seorang kepala daerah yang menggunakan mobil dinas dan pengawalan ajudan dalam kegiatan yang diklaim sebagai “liburan pribadi.”
“Kalau ini benar murni agenda liburan, maka tidak pantas menggunakan mobil dinas dan tenaga ajudan. Ingat, semua itu dibiayai APBD. Harus ada batas antara tugas resmi dan kegiatan pribadi,” tegasnya.
Polemik atau Awal Kesadaran Publik?
Fenomena semacam ini bukan hal baru dalam dinamika politik lokal. Namun komentar tajam dari Wakil Ketua DPRD menandai geliat baru kontrol publik terhadap gaya kepemimpinan yang terlalu banyak membungkus kegiatan dengan citra.
Mastilizal menutup dengan imbauan, “Kami tidak ingin pemimpin kami menjadi aktor dalam panggung pencitraan. Rakyat butuh kerja nyata, bukan sekadar foto dan senyum kamera.”
Hingga berita ini diturunkan, pihak Humas Kota Padang belum memberikan tanggapan atas kritik yang berkembang. Namun publik kini menanti, apakah ini hanya satu episode kecil dari permainan persepsi, atau awal dari dialog yang lebih jujur antara penguasa dan yang dikuasai.
(Mond)
#Padang #DPRDKotaPadang
