PHK Massal Mengancam Pekerja Indonesia, Menaker Yassierli: “Situasinya Serius, Tak Bisa Dianggap Remeh”
Ilustrasi
D'On, Jakarta – Gelombang kecemasan tengah menyelimuti dunia kerja di Indonesia. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus menghantui sejumlah sektor industri telah menjadi alarm keras bagi pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa situasi ini bukan sekadar wacana. “Ini bukan main-main,” katanya dengan nada serius di acara Halalbihalal di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Ketidakpastian Ekonomi dan PHK: Bom Waktu yang Menunggu Meledak
Dalam pidatonya, Yassierli mengakui bahwa kondisi ekonomi makro nasional masih jauh dari kata stabil. Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai volatile—fluktuatif, tak terprediksi, dan penuh risiko. Ketidakpastian ini telah memberi dampak nyata di lapangan: dari penurunan produksi, efisiensi tenaga kerja, hingga ancaman PHK massal yang nyata di depan mata.
“Harapan publik terhadap Kementerian Ketenagakerjaan sangat besar, dan kami menyadari bahwa kami dihadapkan pada pekerjaan rumah yang tidak ringan. Ini adalah tantangan multidimensi yang membutuhkan terobosan kebijakan dan tindakan nyata di lapangan,” tegas Yassierli.
Produktivitas yang Rendah dan Sistem Pendidikan yang Tak Sinkron
Tak hanya soal PHK, Menaker juga menyoroti isu mendasar lain: rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja nasional. Menurutnya, Indonesia saat ini masih tertinggal dalam hal kesiapan tenaga kerja menghadapi persaingan global.
Salah satu akar masalah yang diidentifikasi adalah minimnya keterkaitan antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia industri—fenomena yang dikenal sebagai link and match yang lemah. Banyak lulusan yang tidak siap kerja karena sistem pendidikan belum disesuaikan dengan realitas pasar tenaga kerja.
“Kita harus menghadirkan regulasi yang tidak hanya adil, tetapi juga relevan dengan zaman. Perlu ada transformasi dalam struktur organisasi, penguatan riset ketenagakerjaan, serta pemutakhiran data dan informasi,” jelas Yassierli.
6 Bulan Pemerintahan Baru: Saatnya Menata Ulang Sistem Ketenagakerjaan
Sejak dilantik enam bulan lalu bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Yassierli dan timnya mengaku telah memulai sejumlah langkah awal untuk menata ulang sistem ketenagakerjaan Indonesia. Meski demikian, ia menyadari bahwa perjalanan masih panjang.
“Enam bulan ini baru permulaan. Kami bersyukur atas kerja sama yang terjalin erat dengan jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama. Tapi kami tidak boleh cepat puas. Yang dibutuhkan adalah kesinambungan, visi jangka panjang, dan kemauan politik yang kuat,” ujarnya.
Membangun Harapan di Tengah Krisis
Yassierli menutup pidatonya dengan menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan besar ini. Menurutnya, Kemnaker tak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat luas untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh.
“Di tengah ketidakpastian ini, kita harus membangun harapan. PHK memang ancaman nyata, tapi dengan sistem yang kuat, regulasi yang adil, dan strategi yang tepat, kita bisa mengubah krisis ini menjadi momentum perbaikan,” pungkasnya.
(Mond)
#Menaker #PHK #Nasional
