UGM Buka Suara Soal Polemik Ijazah Jokowi: Sudah Kontak Polisi, Siap Buka Data dan Bersaksi
Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius saat ditemui di kampus UGM. (ANTARA/Luqman Hakim)
D'On, Yogyakarta — Isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan publik, menciptakan gelombang perdebatan yang tidak hanya merembet ke ruang-ruang media sosial, tetapi juga mulai menyerempet institusi pendidikan tinggi terkemuka: Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam sorotan publik yang semakin tajam, pihak UGM akhirnya angkat suara dan mengonfirmasi bahwa mereka telah menjalin komunikasi aktif dengan pihak kepolisian terkait polemik ini.
Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius, dalam pernyataannya kepada media, menyebutkan bahwa kontak antara UGM dan aparat kepolisian telah terjalin sejak pekan lalu. Meskipun ia belum membeberkan secara rinci isi pembicaraan atau bentuk koordinasi yang telah dilakukan, ia menegaskan bahwa kampus tempat Jokowi pernah menempuh pendidikan itu tidak tinggal diam.
“Sudah ada kontak dengan teman-teman dari Polri. Masih terkait yang tadi, kasus ijazah Jokowi. Detailnya nanti teman-teman dari kepolisian yang akan menjelaskan,” ujar Andi saat ditemui di lingkungan kampus UGM, Sleman, Yogyakarta, Rabu (23/4/2025), seperti dikutip dari Antara.
Pernyataan ini menjadi angin segar bagi publik yang selama ini menanti kejelasan sikap institusi pendidikan tersebut. UGM menegaskan bahwa mereka siap mendukung penuh jalannya proses hukum dan akan menyediakan data yang diperlukan jika ada permintaan resmi dari penegak hukum termasuk jika kampus diminta memberikan kesaksian di persidangan.
“UGM dengan tegas menyatakan siap memberikan data dan bersaksi jika memang diminta secara resmi. Kami akan hadir dengan data dan fakta yang kami miliki,” tegas Andi.
Lebih lanjut, Andi menyampaikan bahwa UGM telah mulai menyiapkan dokumen dan informasi relevan sejak komunikasi awal dengan kepolisian dilakukan. Hal ini menunjukkan keseriusan pihak kampus dalam merespons isu yang tidak hanya menyangkut reputasi alumni mereka, tetapi juga kredibilitas institusi.
“Pada prinsipnya, kami mendukung proses hukum yang berjalan dan siap menyiapkan data-data yang diperlukan untuk penyelidikan,” imbuhnya.
Isu mengenai keaslian ijazah Jokowi sejatinya bukanlah hal baru, namun baru-baru ini kembali bergulir setelah beberapa kelompok masyarakat, salah satunya Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), mendesak agar Jokowi menunjukkan secara terbuka ijazah asli yang diterbitkan UGM. Tuduhan tersebut menyebar dengan cepat di media sosial dan menimbulkan keraguan sebagian kalangan terhadap latar belakang pendidikan orang nomor satu di Indonesia itu.
Menanggapi tekanan yang semakin kuat, Presiden Jokowi pada 16 April 2025 lalu akhirnya buka suara. Dalam kunjungannya ke Solo, ia mengaku tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum guna melawan tudingan yang menurutnya merupakan bentuk fitnah terang-terangan.
“Saya mempertimbangkan (membawa ke jalur hukum), karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana,” ujar Jokowi dengan nada serius.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa kasus ini bisa saja masuk ke ranah pengadilan dalam waktu dekat. Apalagi jika aparat penegak hukum menganggap ada unsur pidana dalam penyebaran isu ini.
Kini, dengan UGM yang telah menunjukkan kesiapan penuh untuk bekerja sama dalam proses hukum dan menyatakan kesediaan bersaksi berdasarkan dokumen yang mereka miliki, polemik ijazah Jokowi tampaknya memasuki babak baru. Tidak lagi sekadar menjadi obrolan liar di media sosial, isu ini telah masuk ke ranah investigatif dan berpotensi menjadi preseden penting dalam sejarah politik dan hukum Indonesia.
Pertanyaannya kini bukan hanya soal keaslian ijazah semata, melainkan tentang bagaimana institusi negara baik eksekutif, akademik, maupun penegak hukum menanggapi dan menangani sebuah isu yang menyentuh integritas kepala negara.
(Mond)
#UGM #IjazahJokowi #Hukum
